Topik / Keyword

Polda Papua menyatakan tidak melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi karena tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut film ini terlarang.

Andreas menilai, alasan militer yang menganggap film Pesta Babi provokatif hingga tak memiliki sertifikat lulus uji sensor resmi tidak dapat dilegitimasi sebagai acuan pelarangan atau tak laik dikonsumsi.

Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik PusDeK UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Puan menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak.

Pigai sebagai orang asli Papua yang tidak menunjukkan keberpihakan dan justru makin merapat dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai fasis.