Akademisi: Pemberitaan Papua Harus Berimbang dan Objektif
Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik PusDeK UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, menilai pembahasan mengenai Papua harus disampaikan secara objektif, utuh, dan tidak berat sebelah. Menurutnya, isu-isu yang berkembang di Papua perlu dijelaskan secara menyeluruh agar publik mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi daerah tersebut.
Kadri menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang layak memperoleh perhatian setara dengan daerah lain. Ia menilai setiap upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap Papua patut diapresiasi, terlebih ketika perhatian tersebut diarahkan pada kondisi masyarakat dan pembangunan di wilayah itu. Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), ia menyebut Papua seharusnya diperlakukan sebagaimana daerah lain, meski ada kebijakan afirmatif yang diterapkan.
Ia juga mengingatkan agar penyampaian informasi tentang Papua tidak hanya menyoroti satu sisi persoalan. Menurut dia, publik perlu mengetahui pula perkembangan positif yang sudah terjadi, di samping berbagai tantangan yang masih dihadapi. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat tidak timpang dan tidak menimbulkan kesan seolah seluruh kondisi Papua hanya berisi masalah.
Dalam pandangannya, keberimbangan fakta menjadi kunci agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Karena itu, pemberitaan mengenai Papua seharusnya memuat capaian pembangunan, persoalan sosial, tantangan pembangunan, hingga isu stabilitas keamanan secara proporsional. Kadri menilai, penyajian fakta yang hanya berfokus pada kritik berisiko membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia berharap setiap persoalan yang diangkat juga disertai dengan tawaran solusi yang dapat membantu perbaikan kondisi masyarakat Papua. Dengan pendekatan seperti itu, pembahasan tentang Papua tidak berhenti pada penilaian, tetapi juga mendorong langkah nyata untuk memperkuat kesejahteraan dan perhatian terhadap wilayah tersebut.
Sudut pandang lain
Pernyataan Kadri mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam pemberitaan isu Papua, terutama karena wilayah ini kerap menjadi sorotan dalam konteks politik, pembangunan, dan keamanan. Dalam isu yang sensitif seperti Papua, narasi yang terlalu berat pada konflik dapat mengaburkan capaian pembangunan maupun kebutuhan masyarakat setempat.
Dari sudut pandang kebijakan publik, dorongan agar informasi disajikan secara utuh juga relevan untuk mencegah polarisasi dan memperkuat ruang dialog. Jika media dan para pengamat mampu menampilkan masalah sekaligus solusi, publik berpeluang memahami Papua secara lebih adil dan tidak semata-mata dari sisi problematikanya.
Lihat versi asli dari sumber
JAKARTA — Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Papua merupakan bagian dari Indonesia yang harus mendapatkan perhatian sebagaimana daerah lainnya. Karena itu, setiap pihak yang berupaya meningkatkan kepedulian terhadap kondisi Papua layak mendapatkan apresiasi.
“Saya melihat Papua itu seperti daerah lain meskipun ada afirmatif. Kalau daerah lain diperhatikan, maka Papua juga harus begitu. Papua juga Indonesia. Siapa pun yang memberikan kontribusi untuk mendorong perhatian terhadap Papua, maka itu harus diapresiasi,” kata Kadri dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Dalam pandangannya, penyampaian informasi terkait Papua tidak seharusnya hanya menonjolkan satu sisi tertentu. Menurutnya, publik juga perlu mengetahui berbagai perkembangan positif yang telah terjadi di Papua, selain persoalan yang masih menjadi tantangan bersama.
“Hanya saja memang harus ada keberimbangan fakta. Fakta tentang Papua, misalnya mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Semua itu harus diungkap untuk memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua,” tuturnya.
Ia menilai keseimbangan informasi sangat penting agar masyarakat tidak menerima gambaran yang keliru mengenai Papua. Capaian pembangunan perlu diakui, namun persoalan sosial, pembangunan, hingga stabilitas keamanan juga tetap harus menjadi perhatian.
Penyampaian fakta seharusnya tidak berhenti pada kritik semata. Ia berharap setiap persoalan yang diungkap turut dibarengi dengan solusi yang dapat membantu memperbaiki kondisi masyarakat Papua.
© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved
Berita terkait
Polda Papua Persilakan Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Polda Papua menyatakan tidak melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi karena tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut film ini terlarang.
PDIP Soroti Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Andreas menilai, alasan militer yang menganggap film Pesta Babi provokatif hingga tak memiliki sertifikat lulus uji sensor resmi tidak dapat dilegitimasi sebagai acuan pelarangan atau tak laik dikonsumsi.
Puan Janji DPR Tindaklanjuti Polemik Film Pesta Babi
Puan menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak.
MPR Nonaktifkan Juri dan MC LCC Empat Pilar di Kalbar
MPR RI menonaktifkan juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026 di Kalimantan Barat setelah polemik penilaian.
Mahasiswa Papua Demo Kementerian HAM, Desak Natalius Pigai Temui Massa
Pigai sebagai orang asli Papua yang tidak menunjukkan keberpihakan dan justru makin merapat dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai fasis.
Persija Jakarta Menang Comeback 3-1 atas Persik Kediri
Persija Jakarta menang 3-1 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026.