Mahasiswa Papua Demo Kementerian HAM, Desak Natalius Pigai Temui Massa
Pigai sebagai orang asli Papua yang tidak menunjukkan keberpihakan dan justru makin merapat dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai fasis.
Puluhan mahasiswa Papua dari Front Anti-Militerisme dan Investasi menggelar aksi di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026. Mereka menilai Menteri HAM Natalius Pigai gagal merespons berbagai pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua dan mendesak agar ia menemui langsung massa aksi serta mendengar aspirasi mereka.
Dalam orasinya, para demonstran menyatakan kekecewaan terhadap Pigai yang dinilai tidak lagi berpihak pada masyarakat asli Papua sejak menjabat sebagai menteri. Mereka mengingatkan bahwa saat menjadi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Pigai pernah dianggap lebih vokal membela isu-isu HAM di Papua. Salah satu peserta aksi, Veronica, mengatakan kini Pigai terlihat kehilangan sikap kritis terhadap persoalan yang terjadi di daerah tersebut.
Veronica menilai akar masalah Papua berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan hak politik masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Karena itu, massa aksi menolak pendekatan keamanan yang melibatkan pengerahan TNI dan Polri ke Papua. Menurut mereka, strategi tersebut tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru memperbesar risiko konflik dengan masyarakat adat dan memicu pengungsian dari tanah ulayat.
Para demonstran juga meminta Presiden Prabowo menarik militer dan polisi dari Papua karena dianggap tidak efektif menuntaskan konflik serta membuka ruang pelanggaran HAM baru. Mereka merujuk catatan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang menyebut pada awal 2026 terdapat empat peristiwa kekerasan menonjol di Papua dengan sekitar 14 korban jiwa. Bagi massa, data itu menunjukkan negara belum berhasil melindungi warga dari berulangnya pola kekerasan.
Aksi sempat memanas ketika massa berusaha memanggil Pigai keluar dari kantor kementerian, tetapi tidak ada pertemuan yang terjadi. Mereka menolak audiensi di dalam kantor karena menilai upaya tersebut tidak akan menghasilkan solusi. Sejak sekitar pukul 10.00 WIB, massa melakukan orasi, mendorong pagar besi yang dijaga polisi, masuk ke halaman kantor, hingga membakar ban bekas. Aksi berlangsung hingga pukul 15.00 WIB.
Sudut pandang lain
Aksi ini menunjukkan masih lebarnya jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil Papua dalam memandang penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Bagi para demonstran, pendekatan keamanan dianggap memperpanjang siklus kekerasan, sementara pemerintah kerap menekankan stabilitas dan ketertiban sebagai prioritas utama.
Kontroversi juga memperlihatkan besarnya ekspektasi terhadap Natalius Pigai sebagai figur asal Papua yang sebelumnya dikenal vokal di isu HAM. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kritik terhadapnya berubah menjadi simbol kekecewaan yang lebih luas terhadap respons negara atas Papua.
Lihat versi asli dari sumber
ALIANSI mahasiswa Papua dari Front Anti-Militerisme dan Investasi menilai Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai gagal menyelesaikan deretan pelanggaran HAM di Papua. Puluhan massa yang berdemo di kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada hari ini, Senin, 11 Mei 2026 mendesak Pigai menemui mereka dan menerima aspirasinya.
Pilihan Editor: Sederet Kejanggalan Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Rakyat
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Massa menyesalkan sikap Pigai yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat asli Papua semenjak ia menjadi Menteri HAM. Padahal, menurut massa aksi, Pigai pernah lantang membela orang Papua saat menjadi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.
"Natalius Pigai saat menduduki Komnas HAM, dia cukup lantang untuk membicarakan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Papua bahkan di Indonesia. Namun semakin hari berjalan, seakan-akan dia tidak punya taring," kata seorang peserta aksi bernama Veronica dari atas mobil komando.
Veronica mengatakan, masalah menahun di Papua sebenarnya dilatarbelakangi kesenjangan ekonomi dan hak politik dalam menentukan nasibnya sendiri. Sehingga ia menegaskan pendekatan keamanan lewat pengiriman TNI dan Polri ke Papua tidak bisa menjadi solusi. Bahkan hal itu memicu konflik dengan masyarakat adat, yang menjadi korban dalam konflik bersenjata dan harus mengungsi dari tanah ulayatnya.
Massa aksi mendesak agar Prabowo menarik militer dan polisi dari Papua karena tidak terbukti menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan celah pelanggaran HAM lain. Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat pada awal 2026 terdapat empat peristiwa menonjol kekerasan di Papua yang mengakibatkan sekitar 14 orang meninggal.
Veronica melihat kegagalan negara melindungi masyarakat dari berulangnya pola kekerasan di Papua. Dia memandang Pigai sebagai orang asli Papua yang tidak menunjukkan keberpihakan dan justru makin merapat dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai fasis.
Buktinya, kata Veronica, adalah Pigai yang enggan menemui massa aksi yang sedang menggunakan hak berdemokrasi. Dia menyentil pernyataan Pigai yang mengklaim telah memahami HAM sejak umur 5 tahun tapi tidak menunjukkan bukti konkretnya.
"Rezim Prabowo-Gibran yang fasis yang kemudian kembali mempraktikkan rezim Soeharto hari ini dengan pendekatan militer yang kemudian masuk ke ranah sipil, dengan PSN, Koperasi Merah Putih, MBG yang menghabiskan uang rakyat. Dia itu penjilat kawan-kawan! Natalius penjilat!" ucap perwakilan mahasiswa Papua yang berkuliah di Malang, Jawa Timur, ini.
Massa aksi menolak melakukan audiensi ke dalam Kantor Kementerian HAM karena menganggapnya sia-sia. Mereka telah melakukan serangkaian upaya untuk memanggil Pigai keluar.
Mulai dari mendorong pagar besi yang dijaga polisi,masuk ke halaman utama kantor Kementerian HAM, hingga membakar ban bekas dan terus berorasi. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 dan masih berlangsung hingga 15.00 WIB.
Berita terkait
Polda Papua Persilakan Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Polda Papua menyatakan tidak melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi karena tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut film ini terlarang.
Puan Janji DPR Tindaklanjuti Polemik Film Pesta Babi
Puan menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak.
/data/photo/2026/05/04/69f86997a0634.jpeg)
Pigai: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional
Komnas HAM menyebut ada ratusan kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan solusi butuh keputusan bersama.
Prabowo Soroti Dugaan Kolusi Aparat dalam Kasus Marsinah
Pembunuhan Marsinah adalah pelanggaran berat HAM yang belum diusut tuntas hingga saat ini.
PDIP Soroti Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Andreas menilai, alasan militer yang menganggap film Pesta Babi provokatif hingga tak memiliki sertifikat lulus uji sensor resmi tidak dapat dilegitimasi sebagai acuan pelarangan atau tak laik dikonsumsi.
Akademisi: Pemberitaan Papua Harus Berimbang dan Objektif
Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik PusDeK UIN Mataram, Kadri, mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus dilakukan secara objektif dan tidak berat sebelah. Berbagai persoalan yang berkembang di Papua perlu disampaikan secara utuh agar publik memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.