Arief Rohman Lantik 191 Pejabat Blora
Bupati Blora, Arief Rohman, melantik 191 pejabat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

Bupati Blora, Arief Rohman, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 191 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (13/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat peningkatan pelayanan publik.
Dari total pejabat yang dilantik, 22 orang merupakan pejabat eselon III setingkat sekretaris dinas dan camat. Sebanyak 48 orang lainnya menduduki jabatan eselon III setingkat kepala bidang dan sekretaris kecamatan, sedangkan sisanya terdiri atas pejabat eselon IV dan pejabat fungsional di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Arief menegaskan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam birokrasi pemerintahan. Menurut dia, langkah itu menjadi bagian dari pembinaan karier aparatur sipil negara sekaligus penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal.
Arief meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan kerja yang baru. Ia juga menekankan pentingnya memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, membangun komunikasi yang harmonis, memperkuat koordinasi antardinas, serta menciptakan budaya kerja yang produktif dan kolaboratif. Ia mengingatkan ASN agar bekerja cepat, tepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
Selain itu, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta memperkuat reformasi birokrasi di seluruh sektor. Ia meminta seluruh pejabat menjunjung disiplin, profesionalitas, dan etika birokrasi, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik. Arief juga memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku, sambil menegaskan bahwa jika ada temuan jual beli jabatan, masyarakat diminta melapor kepada pemerintah daerah.
Sudut pandang lain
Pelantikan besar-besaran seperti ini biasanya menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyegarkan organisasi sekaligus menata ulang pembagian tugas di birokrasi. Di sisi lain, penegasan soal tidak adanya jual beli jabatan menunjukkan adanya perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses mutasi aparatur.
Bagi publik, pernyataan tersebut juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penempatan pejabat. Keberhasilan langkah ini nantinya akan terlihat dari peningkatan kualitas layanan, koordinasi internal, dan konsistensi penerapan reformasi birokrasi.
Lihat versi asli dari sumber
Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 191 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (13/5). Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Blora memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang merupakan pejabat eselon III setingkat sekretaris dinas dan camat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, 48 orang lainnya merupakan pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan sekretaris kecamatan. Sementara sisanya terdiri dari pejabat eselon IV dan pejabat fungsional di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Arief dalam sambutannya menegaskan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi jabatan merupakan bagian yang wajar dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier aparatur sipil negara sekaligus penyegaran organisasi.
"Pelantikan pada hari ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Arief.
Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar simbol kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.
"Saya berharap pejabat yang dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan dengan baik, membangun komunikasi yang harmonis, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta menciptakan budaya kerja yang produktif dan kolaboratif," lanjutnya.
Arief juga mengingatkan seluruh ASN agar mampu bekerja secara cepat, tepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta memperkuat reformasi birokrasi di seluruh sektor.
"Saya meminta seluruh pejabat agar selalu menjunjung tinggi disiplin, profesionalitas, dan etika birokrasi dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Arief juga memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau ada temuan jual beli jabatan, laporkan kepada kami," tegas Arief.
Berita terkait

Purbaya Lantik Pejabat Baru untuk Perkuat DJP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak DJP

Polisi Siaga Hadapi Lonjakan Arus Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan jajaran Korlantas Polri siap mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus.
/data/photo/2026/05/12/6a02bdab5b2f0.jpg)
WFH ASN Tiap Jumat Dinilai Berisiko Picu Kecemburuan Sosial
Kebijakan WFH bagi ASN yang diterapkan pemerintah untuk menghemat bahan bakar, dianggap malah menimbulkan ketimpangan sosial.

Purbaya minta pejabat baru DJP jaga integritas dan kepercayaan publik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan publik pada ...
/data/photo/2025/11/17/691b2f87bde7d.jpg)
DPR Dorong Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Bertahap
Wakil Ketua DPR meminta pemerintah mulai mengangkat guru honorer menjadi ASN secara bertahap mulai sekarang.

Dukcapil Jelaskan Pemakaian e-KTP dan Perlindungan Data
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setyabudi, angkat bicara terkait penggunaan KTP elektronik e-KTP untuk keperluan check-in hotel serta adanya anggapan larangan fotokopi e-KTP.