Dukcapil Jelaskan Pemakaian e-KTP dan Perlindungan Data

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait penggunaan KTP elektronik atau e-KTP untuk keperluan check-in hotel serta anggapan yang menyebut fotokopi e-KTP dilarang. Teguh Setyabudi menegaskan bahwa e-KTP merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang dipakai dalam berbagai urusan pelayanan dan administrasi, baik di layanan publik maupun kebutuhan lain yang memerlukan identitas diri penduduk.

Ia menjelaskan, Ditjen Dukcapil terus mendorong perlindungan data pribadi masyarakat melalui penguatan sistem dan mekanisme pelayanan. Langkah ini dilakukan agar penggunaan data dan dokumen kependudukan bisa berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi. Penegasan tersebut disampaikan pada Selasa, 12 Mei 2026, di tengah ramainya perbincangan soal batasan penggunaan e-KTP dalam layanan sehari-hari.

Menurut Teguh, Ditjen Dukcapil telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna. Kerja sama itu mencakup instansi pemerintah dan badan hukum Indonesia yang memanfaatkan data kependudukan melalui beragam metode akses dan verifikasi. Cara yang digunakan antara lain card reader, web service, web portal, face recognition, serta Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Dukcapil juga mendorong agar proses verifikasi dan validasi data kependudukan dilakukan secara elektronik atau digital. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap pemanfaatan identitas penduduk dapat lebih efektif sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Penjelasan tersebut sekaligus merespons kekeliruan yang berkembang di masyarakat mengenai larangan fotokopi e-KTP dan batas penggunaannya dalam pelayanan umum.