Purbaya minta pejabat baru DJP jaga integritas dan kepercayaan publik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan publik pada ...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta delapan pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat saat pelantikan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa di lingkungan pajak tidak boleh ada titipan, transaksi, perlakuan khusus, maupun pencapaian angka yang baik tetapi lahir dari proses yang tidak bersih.
Dalam sambutannya, Purbaya menyebut DJP menjadi salah satu institusi yang paling banyak disorot publik karena pajak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha. Menurut dia, pengelolaan pajak harus berada pada titik seimbang: penerimaan negara tetap optimal, tetapi kepercayaan publik dan iklim usaha tidak boleh terganggu. Karena itu, ia menekankan pentingnya pajak yang dikelola secara kuat, bersih, dan dapat diterima masyarakat.
Purbaya juga mengingatkan bahwa aparatur DJP menghadapi tugas yang tidak sederhana. Kebijakan yang terlalu ketat bisa memunculkan resistensi, sedangkan kelonggaran berlebihan dapat menekan penerimaan negara. Ia meminta seluruh pegawai berpegang pada aturan, menjaga integritas, dan memastikan setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Tugas utama pegawai DJP, kata dia, adalah melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan.
Ia menambahkan, penerimaan negara sangat bergantung pada kinerja pajak sehingga bila tidak optimal, dampaknya bukan hanya dirasakan Kementerian Keuangan, tetapi juga posisi fiskal secara keseluruhan. Menurut Purbaya, setiap langkah pejabat DJP di semua level akan langsung memengaruhi masyarakat, mulai dari pelayanan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, hingga pengelolaan data. Karena itu, jabatan harus dipandang sebagai fungsi, bukan fasilitas. Ia menegaskan agar pejabat tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri, melainkan menjalankan kebijakan dengan baik demi menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung tegaknya NKRI.
Pada pelantikan tersebut, delapan pejabat yang diangkat ialah Lindawaty sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Ihsan Priyawibawa sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Suparno sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Tunjung Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Paryan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Edward Harmonangan Sianipar sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Dessy Eka Putri sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Devi Sonya Adrince sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.
Sudut pandang lain
Pesan Purbaya menunjukkan pemerintah sedang menempatkan isu integritas fiskal sebagai prioritas, terutama di tengah besarnya sorotan terhadap administrasi pajak. Penekanan pada pelayanan, kepatuhan, dan akuntabilitas mencerminkan upaya menjaga legitimasi pemungutan pajak di mata publik dan pelaku usaha.
Dari sisi tata kelola, pelantikan pejabat baru di posisi strategis DJP juga penting untuk memastikan reformasi internal berjalan konsisten. Keberhasilan kebijakan pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari kemampuan institusi mempertahankan kepercayaan wajib pajak dan mencegah praktik yang merusak kredibilitas negara.
Lihat versi asli dari sumber
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan publik pada pelantikan delapan pejabat baru setingkat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Ditjen Pajak.
“Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,” kata Purbaya dalam pelantikan tersebut di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Purbaya mengamini bahwa DJP saat ini menjadi salah satu institusi yang paling banyak mendapat sorotan publik. Hal ini dinilai wajar karena pajak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha.
Ia menekankan pentingnya posisi yang seimbang dalam pengelolaan pajak, di mana penerimaan negara harus tetap optimal, namun tidak boleh merusak kepercayaan maupun iklim usaha. Menurutnya, pajak harus dikelola secara kuat, bersih, dan dapat diterima oleh publik.
Purbaya juga menekankan bahwa aparatur DJP berada pada posisi yang tidak mudah, karena kebijakan yang terlalu ketat dapat menimbulkan resistensi, sementara kelonggaran berlebihan dapat menurunkan penerimaan negara.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pegawai selalu berpegang pada aturan, menjaga integritas, serta memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
“Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan,” kata dia.
Purbaya menambahkan bahwa penerimaan negara sangat bergantung pada kinerja pajak. Apabila penerimaan tidak optimal, maka tidak hanya berdampak pada Kementerian Keuangan, tetapi juga pada posisi fiskal secara keseluruhan.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat DJP di seluruh level akan langsung berdampak pada masyarakat. Cara melayani wajib pajak, melakukan pemeriksaan dan penagihan, serta menjaga data tidak hanya mencerminkan wajah DJP dan Kementerian Keuangan tetapi juga wajah negara.
“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja. Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” kata Purbaya.
Berikut daftar delapan pejabat DJP yang dilantik pada Selasa (12/5).
1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian: Lindawaty
2. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan: Ihsan Priyawibawa
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan: Suparno
4. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus: Tunjung Nugroho
5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III: Paryan
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak: Edward Harmonangan Sianipar
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa: Dessy Eka Putri
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang: Devi Sonya Adrince
Pewarta: Rizka Khaerunnisa Editor: Ahmad Wijaya Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berita terkait
Purbaya Lantik Pejabat Baru untuk Perkuat DJP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak DJP
Purbaya Tidak Akan Jalankan Tax Amnesty Tanpa Perintah Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan menjalankan tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat, ...
Purbaya beri tenggat enam bulan bawa pulang harta luar negeri
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu enam bulan bagi Warga Negara Indonesia WNI yang menyimpan harta kekayaan di luar negeri.
Rp 10,27 Triliun Disebut Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.
Arief Rohman Lantik 191 Pejabat Blora
Bupati Blora, Arief Rohman, melantik 191 pejabat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Prabowo Sebut Negara Akan Terima Tambahan Rp49 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, negara akan menerima tambahan sekitar Rp49 triliun pada bulan depan yang berasal dari uang-uang koruptor yang tidak ...