Kejagung Edarkan Penegasan Perhitungan Kerugian Negara
Kejagung menerbitkan surat edaran (SE) terkait lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung lembaga audit keuangan negara. Dalam edaran itu, Kejagung menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara tidak hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga oleh lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Surat Edaran bernomor B-1391/F/Fjp 04/2026 tersebut ditandatangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah atas nama Jaksa Agung dan ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Edaran ini diterbitkan untuk menyikapi pertimbangan Putusan MK Nomor 28/PUU XXIV/2026 yang menyebut frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Pasal 603 KUHP merujuk pada BPK. Namun, menurut Kejagung, pertimbangan itu tidak berarti BPK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.
Dalam penjelasannya, Kejagung menilai putusan tersebut tidak mengabulkan permohonan para pemohon dan karena itu tidak dapat dibaca sebagai larangan bagi lembaga lain untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Kejagung juga merujuk pada putusan MK sebelumnya serta ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang menurut mereka masih membuka ruang bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, badan pengawasan internal pemerintah, akuntan publik tersertifikasi, dan ahli yang bekerja berkoordinasi untuk membuktikan kerugian negara di luar temuan BPK maupun BPKP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya surat edaran itu. Ia mengatakan kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai pengingat bagi jaksa di daerah agar tidak menafsirkan putusan MK secara parsial. Anang juga meminta masyarakat tidak mudah percaya pada potongan informasi di media sosial dan membaca putusan secara utuh. Menurutnya, BPKP masih dapat digunakan dalam proses perhitungan kerugian negara.
Sebelumnya, MK dalam putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 pada 9 Februari 2026 menyebut BPK sebagai lembaga negara audit keuangan yang dimaksud dalam Pasal 603 KUHP. Putusan itu dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi atas permohonan dua mahasiswa, Bernita Matondang dan Vendy Setiawan, yang mempersoalkan ketidakjelasan norma mengenai lembaga audit keuangan negara dan standar penilaian kerugian negara. Meski pertimbangan MK menegaskan posisi BPK, amar putusan tetap menolak permohonan para pemohon.
Sudut pandang lain
Langkah Kejagung menunjukkan adanya kebutuhan menjaga kesinambungan penegakan hukum korupsi di tengah tafsir berbeda atas putusan MK. Di sisi lain, penegasan bahwa perhitungan kerugian negara tetap bisa melibatkan lembaga lain berpotensi mencegah hambatan teknis dalam penyidikan, terutama jika kapasitas BPK terbatas pada jumlah perkara yang besar.
Namun, perbedaan tafsir seperti ini juga dapat memunculkan perdebatan baru soal kepastian hukum. Jika tidak ada penjelasan yang seragam antara lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara, polemik mengenai siapa yang paling berwenang menghitung kerugian negara bisa terus berulang dalam perkara korupsi.
Lihat versi asli dari sumber
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat edaran (SE) terkait lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam SE itu, Kejagung menyebut perhitungan kerugian negara dapat dilakukan lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Surat Edaran bernomor B-1391/F/Fjp 04/2026 itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah atas nama Jaksa Agung dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. SE itu dibuat untuk menyikapi pertimbangan Putusan MK Nomor 28/PUU XXIV/2026 yang di dalamnya menyatakan 'lembaga negara audit keuangan' dalam pasal 603 KUHP ialah BPK.
Dalam SE itu, Kejagung menilai pertimbangan MK bukan berarti BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang menghitung kerugian negara. Kejagung mengungkit putusan MK itu sebenarnya tidak mengabulkan permohonan para pemohon. Kejagung menilainya bukan merupakan putusan yang mempunyai hukum mengikat.
Kejagung lalu mengungkit putusan MK lain serta isi UU Tipikor yang menurutnya mengatur perhitungan kerugian negara dapat dilakukan juga oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau badan yang memiliki fungsi pengawasan di instansi pemerintah, akuntan publik tersertifikasi serta berkoordinasi dengan ahli untuk membuktikan kerugian negara di luar temuan BPKP dan BPK.
"Selama tidak diatur dalam hukum positif sebagai norma yang berlaku mengikat, audit kerugian negara tetap dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian isi salah satu poin SE itu.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kemudian membenarkan SE tersebut. Dia menyebut SE itu menjadi pengingat bagi jajaran jaksa di daerah agar tidak bingung.
"Kita sudah ada Surat Edaran juga ke daerah daerah, pengingat kan tidak semua bisa itu (menafsirkan sendiri). MK itu, baca secara utuh putusan MK-nya. Tidak parsial seperti ada itu di pertimbangan pertimbangan MK, nggak saklek seperti itu," kata Anang di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Anang meminta masyarakat tak mudah percaya informasi di media sosial. Dia meminta masyarakat membaca secara utuh putusan MK terkait gugatan itu
"Baca saja secara utuh (poin-poin putusannya). Teman-teman jangan baca di TikTok yang hanya sekilas, tapi baca putusan MK secara utuh. Di situ ada, masih bisa menggunakan (lembaga lain selain BPK)," tuturnya.
"(BPKP) masih bisa, masih bisa," sambung Anang saat ditanya apakah BPKP masih bisa melakukan perhitungan kerugian negara.
Putusan MK
Sebelumnya, MK menyebut BPK merupakan lembaga negara audit keuangan yang dimaksud dalam pasal 603 KUHP. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK pada Senin, 9 Februari 2026.
Putusan ini diputus oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai anggota. Permohonan ini diajukan oleh dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Setiawan.
Dalam permohonannya, pemohon mengatakan adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara. MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum.
MK berpandangan kerugian negara sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.
"Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945," bunyi pertimbangan MK.
Meski demikian, MK tidak mengabulkan gugatan pemohon. Dalam amarnya, MK menolak permohonan pemohon.
Berita terkait
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun dalam Kasus Chromebook
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi Chromebook. Jaksa menyebut Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Prabowo Janjikan Dana Sitaan untuk Publik dan Kenaikan Gaji Pegawai Pengadilan
Prabowo melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun.
Prabowo Hadiri Penyerahan Rp10,27 Triliun Uang Sitaan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang sitaan ke kas negara senilai Rp 10,2 triliun. Ia mengaku senang dan antusias.
Prabowo Minta Cabang Pemerintahan Tak Iri atas Kenaikan Gaji Hakim
Prabowo berujar gaji hakim naik agar pengadilan bisa menjadi tempat rakyat mendapat keadilan.
Dua Eks Petinggi Pertamina Divonis 6 Tahun Penjara
Dua mantan petinggi PT Pertamina divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Kejagung Pamerkan Aset Rampasan di CFD, Bidik Rp 100 Miliar
BPA Kejagung menggelar lelang barang rampasan negara di CFD Jakarta, menargetkan Rp 100 miliar dari 400 barang, termasuk mobil mewah dan perhiasan.