Prabowo Minta Cabang Pemerintahan Tak Iri atas Kenaikan Gaji Hakim
Prabowo berujar gaji hakim naik agar pengadilan bisa menjadi tempat rakyat mendapat keadilan.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran di cabang eksekutif dan legislatif tidak merasa iri atas kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang mencapai 280 persen. Ia menegaskan kebijakan itu merupakan bagian dari komitmennya untuk memperkuat lembaga peradilan dan memastikan pengadilan menjadi tempat rakyat mencari keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan semula menginginkan kenaikan gaji hakim hingga 300 persen, tetapi Menteri Keuangan hanya menyetujui 280 persen. Prabowo menyebut langkah itu sebagai keputusan yang sudah ia ambil dan tidak hanya berlaku bagi hakim, melainkan juga akan diikuti kenaikan bagi panitera dan staf pengadilan.
Prabowo menekankan bahwa kenaikan kesejahteraan hakim bertujuan mendukung penegakan hukum yang adil. Ia mengingatkan para hakim agar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan karena setiap keputusan akan dinilai oleh masyarakat. Menurut dia, penguatan kesejahteraan menjadi salah satu syarat agar lembaga peradilan dapat bekerja lebih baik dalam memberantas kasus-kasus besar, termasuk korupsi.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan informasi yang ia terima dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Setelah menghadiri pertemuan para ketua mahkamah agung se-ASEAN, Sunarto disebut mendapat pengakuan dari Ketua MA Malaysia bahwa gaji hakim Indonesia kini lebih tinggi. Prabowo bahkan menyebut gaji hakim junior Indonesia hampir dua kali lipat dibanding hakim junior Malaysia.
Kenaikan gaji hakim sendiri sudah diumumkan pemerintah sejak 2025. Prabowo sebelumnya menyampaikan hal itu dalam Sidang Tahunan MPR di kompleks DPR, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Saat itu ia menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan hakim merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum dan keadilan secara lebih kuat.
Sudut pandang lain
Kenaikan gaji hakim dapat dibaca sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat integritas dan independensi peradilan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan risiko penyimpangan dan godaan korupsi di lingkungan peradilan dapat ditekan, meski efektivitasnya tetap bergantung pada pengawasan dan penegakan etik.
Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa memunculkan perdebatan soal prioritas belanja negara, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan sektor publik lain. Karena itu, transparansi alasan kebijakan dan dampaknya terhadap kualitas putusan akan menjadi ukuran penting bagi publik dalam menilai langkah pemerintah.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta orang-orang yang bekerja dalam cabang pemerintahan eksekutif dan legislatif tidak iri hati dengan kenaikan gaji para hakim. Gaji dan tunjangan hakim naik hingga 280 persen pada masa pemerintahannya.
Pilihan editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo mengatakan kenaikan gaji hakim merupakan komitmennya. "Salah satu langkah kami pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300 persen. Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen. Okelah," kata Prabowo saat berpidato di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Ketua Umum Partai Gerindra ini pun berjanji gaji panitera dan staf pengadilan juga akan naik. Prabowo mengingatkan agar cabang lain di pemerintahan tidak iri. "Cabang-cabang lain dari pemerintahan, jangan iri sama yudikatif," tuturnya.
Prabowo berujar gaji hakim naik agar pengadilan bisa menjadi tempat rakyat mendapat keadilan. Ia pun mengingatkan agar semua hakim berhati-hati dalam membuat putusan, sebab putusan mereka akan dinilai oleh rakyat.
Prabowo turut menceritakan bahwa ia mendapat kabar gaji hakim di Indonesia kini lebih tinggi dari Malaysia. Cerita itu dia dapat dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto.
"Minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN. Kemudian Ketua MA Malaysia sampaikan ke Ketua MA Indonesia, dia sampaikan, 'Yang Mulia, saya salut sama Indonesia. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia'," kata Prabowo.
Mantan menteri pertahanan ini menyebut gaji hakim junior Indonesia juga lebih tinggi dari gaji hakim junior Malaysia. "Gaji hakim paling junior Indonesia, sudah hampir dua kali hakim paling junior Malaysia," ucap Prabowo.
Pemerintahan Prabowo menaikkan gaji hakim sejak tahun 2025. Presiden sempat membahas langkah itu dalam Sidang Tahunan MPR di kompleks DPR, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280 persen dari besaran gaji sebelumnya. “Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280 persen peningkatannya. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar,” ujar dia ketika itu.
Ia mengatakan penambahan gaji itu adalah salah satu upaya menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Prabowo, kenaikan gaji hakim merupakan faktor penting dalam penegakan hukum.
“Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah, dalam menegakkan hukum dan keadilan, gaji hakim harus dalam keadaan baik,” ujar mantan menteri pertahanan ini.
Pilihan editor: Mengapa Ribuan Dapur MBG Beroperasi tanpa Sertifikat
Berita terkait
Prabowo Janjikan Dana Sitaan untuk Publik dan Kenaikan Gaji Pegawai Pengadilan
Prabowo melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun.
Prabowo Hadiri Penyerahan Rp10,27 Triliun Uang Sitaan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang sitaan ke kas negara senilai Rp 10,2 triliun. Ia mengaku senang dan antusias.
Kejagung Edarkan Penegasan Perhitungan Kerugian Negara
Kejagung menerbitkan surat edaran (SE) terkait lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
MA tolak kasasi dosen PPDS Undip, vonis tetap empat tahun
MA menguatkan vonis 4 tahun penjara terhadap dosen PPDS Anestesi UNDIP dalam kasus pemerasan dan perundungan.
Prabowo Sebut Penyerahan Uang Rampasan Rp49 Triliun Bulan Depan
Dari total Rp49 triliun, Prabowo mengatakan uang Rp39 triliun dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun dalam Kasus Chromebook
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi Chromebook. Jaksa menyebut Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi.