Golkar Sebut Rumitnya Izin Dipicu Tumpang Tindih Regulasi
Presiden Prabowo menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR Sarmuji menyebut tumpang tindih regulasi sebagai penyebab utama.
Sistem perizinan di Indonesia kembali disorot setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik rumitnya proses izin yang dinilai menghambat investasi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Sarmuji, menyebut akar persoalannya terletak pada disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sarmuji menjelaskan, tumpang tindih aturan kerap memunculkan seolah-olah ada perebutan kewenangan antarinstansi. Menurut dia, kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya koordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia menilai masalah itu sudah berlangsung lama dan hingga kini belum terurai secara tuntas meski berbagai upaya perbaikan telah dicoba.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyinkronkan seluruh regulasi yang berpotensi menghambat perizinan investasi. Ia menyinggung perlunya penyisiran aturan yang justru membuat proses usaha menjadi berbelit, termasuk pendekatan deregulasi yang pernah dikenal sebelumnya. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi juga dinilai harus diperkuat agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa birokrasi perizinan yang lambat membuat peluang investasi berpindah ke negara lain. Saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5), ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari cara untuk memperbaiki sistem, mengurangi ketidakefisienan, dan mempermudah izin. Prabowo juga membandingkan durasi pengurusan izin di Indonesia yang bisa memakan waktu satu hingga dua tahun dengan negara lain yang disebut hanya membutuhkan sekitar dua minggu.
Sudut pandang lain
Sorotan terhadap perizinan menunjukkan bahwa persoalan birokrasi masih menjadi faktor penting dalam daya saing investasi Indonesia. Jika regulasi pusat dan daerah tidak selaras, dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian waktu dan biaya, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat investor.
Di sisi kebijakan, pernyataan ini menegaskan perlunya pembenahan lintas lembaga, bukan sekadar instruksi politik dari pusat. Penyederhanaan prosedur, konsistensi aturan, dan kejelasan pembagian kewenangan menjadi kunci agar target percepatan investasi tidak terhambat di level implementasi.
Lihat versi asli dari sumber
Presiden Prabowo Subianto jengkel soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR RI Komisi VI DPR, Sarmuji, mengungkap penyebab rumitnya pengurusan izin di Indonesia.
"Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan seolah terjadi rebutan kewenangan. Ada kelemahan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal," ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu bersyukur bila Prabowo menegaskan masalah rumitnya pengurusan izin di RI. Menurutnya, masalah tersebut memang sudah lama terjadi.
"(Masalah rumitnya urus izin) Diusahakan jalan keluarnya. Tapi entah mengapa persoalan ini tidak terurai," sambungnya.
Ada beberapa hal, kata Sarmuji, yang bisa disederhanakan soal pengurusan izin. Pertama, regulasi harus disinkronkan.
"Harus disisir segala peraturan yang membuat izin investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucap Sarmuji.
"Hal kedua koordinasi antarinstansi vertikal dan horisontal harus diperkuat," lanjutnya.
Prabowo Singgung Rumit Urus Izin di RI
Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Prabowo mengatakan masalah birokrasi itu berdampak pada berpindahnya peluang investasi dari investor asing.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung. Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga mempermudah sistem perizinan.
"Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit," kata Prabowo di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5).
Prabowo membandingkan durasi perizinan di Indonesia dan negara lain. Dia mengatakan negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi. Angka itu berbanding jauh dengan waktu yang dibutuhkan di Indonesia.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," jelas Prabowo.
"Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," tambah Prabowo.
Berita terkait
Prabowo Dorong Pembentukan Satgas Deregulasi Izin Usaha
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar.
Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Izin Investasi
Presiden Prabowo mengakui keluhan investor tentang proses perizinan yang lambat di Indonesia. Ia minta deregulasi untuk mendukung investasi.
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
/data/photo/2026/05/12/6a02ffb7199f3.jpg)
Purbaya Soroti Investasi Tertahan dan Ancaman Disinsentif ke Daerah
Purbaya ungkap banyak investasi jumbo tertahan akibat hambatan daerah. Pemerintah kini siapkan disinsentif fiskal.
Trump dan Xi Sepakat Selat Hormuz Tetap Terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global
BPJPH dan Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kunjungi Kedubes Arab Saudi untuk bahas penguatan kerja sama di bidang jaminan produk halal dan perdagangan.