Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Izin Investasi
Presiden Prabowo mengakui keluhan investor tentang proses perizinan yang lambat di Indonesia. Ia minta deregulasi untuk mendukung investasi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk satuan tugas deregulasi perizinan setelah menerima banyak keluhan dari investor luar negeri terkait lamanya proses izin di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang Rp10,2 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).
Prabowo mengatakan telah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menghimpun para ahli dan menyiapkan langkah deregulasi agar proses perizinan menjadi lebih sederhana. Menurut dia, pemerintah harus menghilangkan prosedur yang berbelit dan tidak masuk akal, karena investasi yang masuk ke Indonesia semestinya didukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyoroti masih adanya birokrasi yang sengaja mempersulit izin untuk membuka peluang meminta imbalan. Ia menyebut ada regulasi turunan dari kementerian atau lembaga yang justru membuat proses yang sudah dipermudah kembali tersendat. Prabowo menilai praktik seperti itu harus ditertibkan, sementara pelaku usaha yang benar-benar ingin bekerja dan berinvestasi perlu dibantu.
Prabowo mengaku sejumlah pengusaha mengeluhkan izin yang baru terbit setelah satu hingga dua tahun sejak diajukan. Ia membandingkan kondisi itu dengan negara lain yang menurutnya dapat menyelesaikan perizinan dalam waktu sekitar dua minggu. Karena itu, ia meminta Indonesia menyesuaikan diri dengan standar negara tetangga agar tidak tertinggal dalam menarik investasi.
Sudut pandang lain
Pernyataan ini menunjukkan agenda pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan regulasi. Jika deregulasi benar-benar berjalan, dampaknya dapat terasa pada kepastian berusaha, percepatan investasi, dan efisiensi birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan pelaku usaha.
Namun, upaya memangkas izin juga menuntut keseimbangan antara percepatan layanan dan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan penyederhanaan tidak mengurangi kontrol atas kepatuhan hukum, lingkungan, dan administrasi, agar reformasi perizinan tidak sekadar cepat tetapi juga akuntabel.
Lihat versi asli dari sumber
Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak menerima keluhan dari investor luar negeri terkait proses perizinan di Indonesia terlalu lama.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp10,2 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung, pada Rabu (13/5).
Prabowo mengaku sudah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan ahli-ahli dan membentuk Satgas terkait deregulasi perizinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," tuturnya.
Ia meminta agar tidak ada lagi proses perizinan yang dipersulit. Menurutnya para pengusaha yang memiliki niat untuk berinvestasi di Indonesia harus didukung agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo mengaku masih menemukan adanya birokrat-birokrat yang secara sengaja mempersulit proses perizinan untuk mencari celah meminta uang. Ia mengaku heran lantaran ketika proses perizinan sudah di permudah oleh pemerintah akan tetapi kembali dipersulit oleh Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri hingga Peraturan Teknis.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tuturnya.
Prabowo bahkan mengaku sudah menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia justru malah dipersulit izinnya.
Ia menyebut tidak jarang izin tersebut justru baru keluar setelah satu hingga dua tahun dari proses pengajuan. Padahal, kata Prabowo, di negara lain perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu saja.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," tuturnya.
"Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," imbuhnya.
Berita terkait
Golkar Sebut Rumitnya Izin Dipicu Tumpang Tindih Regulasi
Presiden Prabowo menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR Sarmuji menyebut tumpang tindih regulasi sebagai penyebab utama.
Prabowo Dorong Pembentukan Satgas Deregulasi Izin Usaha
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar.
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
Prabowo Sebut Penyerahan Uang Rampasan Rp49 Triliun Bulan Depan
Dari total Rp49 triliun, Prabowo mengatakan uang Rp39 triliun dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Prabowo Janjikan Dana Sitaan untuk Publik dan Kenaikan Gaji Pegawai Pengadilan
Prabowo melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun.
Prabowo: Uang Sitaan Bisa Biayai Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.