Prabowo Dorong Pembentukan Satgas Deregulasi Izin Usaha
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar.
Presiden Prabowo Subianto meminta dibentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregulasi dan mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Ia menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merancang satgas tersebut bersama para pakar agar proses perizinan tidak lagi berbelit.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menyederhanakan prosedur dan memberi dukungan kepada pelaku usaha yang benar-benar ingin bekerja serta berinvestasi. Di saat yang sama, pemerintah juga disebut akan menertibkan pengusaha yang menyalahgunakan aturan dalam menjalankan usahanya.
Prabowo mengakui masih ada birokrat yang membuat proses izin menjadi sulit. Menurut dia, kondisi tersebut kerap dikeluhkan investor asing karena perizinan di Indonesia dinilai terlalu lama, terlalu banyak, dan dalam beberapa kasus tidak masuk akal. Ia juga menilai, meski pemerintah sudah berupaya mempermudah izin, pada praktiknya aturan teknis justru sering menambah hambatan di lapangan.
Ia mengatakan keluhan serupa datang dari sejumlah pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia, tetapi harus menunggu izin keluar hingga satu hingga dua tahun. Prabowo membandingkan situasi itu dengan negara lain yang dapat menyelesaikan perizinan hanya dalam waktu sekitar dua minggu. Ia menegaskan perlunya Indonesia belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih efisien dalam urusan birokrasi.
Selain pernyataan Prabowo, Kamar Dagang Cina sebelumnya juga mengirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan keluhan soal iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, mereka menyoroti perizinan yang sulit, birokrasi, kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, serta penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Meski mengakui investasi dari Cina berkontribusi terhadap pembangunan nasional, para pengusaha itu menilai tantangan dunia usaha di Indonesia belakangan ini semakin berat.
Sudut pandang lain
Wacana pembentukan satgas deregulasi menunjukkan pemerintah ingin memberi sinyal bahwa reformasi birokrasi menjadi prioritas untuk menjaga daya tarik investasi. Jika dijalankan efektif, langkah ini dapat memangkas biaya kepastian usaha dan mempercepat realisasi proyek, terutama di sektor yang sangat bergantung pada izin administratif.
Namun, keberhasilan kebijakan semacam ini biasanya bergantung pada konsistensi lintas kementerian dan kemampuan mengubah praktik birokrasi di daerah. Tanpa perbaikan tata kelola dan pengawasan yang jelas, deregulasi berisiko hanya berhenti pada penyederhanaan aturan di atas kertas tanpa mengurangi hambatan di lapangan.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto ingin membentuk satuan tugas atau satgas untuk mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Satgas ini nantinya akan mempercepat upaya deregulasi di tanah air.
Pilihan Editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar. "Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung," kata Prabowo saat berpidato di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, pemerintah ingin menertibkan para pengusaha yang nakal dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Namun, dia berujar, mereka yang benar-benar mau bekerja dan berinvestasi harus dibantu.
Prabowo mengakui saat ini masih ada birokrat-birokrat di Indonesia yang mempersulit proses perizinan usaha. Kesulitan ini, kata Prabowo, membuat para investor mengeluh.
"Banyak investor dari luar negeri mengeluh, di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," kata Prabowo.
Mantan menteri pertahanan ini menyebut heran karena praktik itu masih terjadi meski pemerintah telah berupaya mempermudah proses perizinan. Menurut dia, izin yang sudah mudah justru dipersulit kembali lewat berbagai ketentuan teknis. Sejumlah birokrat, kata dia, bahkan menggunakan kesempatan ini untuk korupsi.
Prabowo berujar, dirinya menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia namun kesulitan mengurus izin.
Ia mengatakan tidak jarang izin yang mereka butuhkan baru keluar setelah satu hingga dua tahun sejak proses pengajuan. Padahal, kata dia, di negara lain perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu.
Maka dari itu, Prabowo ingin mengacu kepada negara-negara tetangga yang birokrasi perizinannya lebih mudah. "Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," ucapnya.
Kamar Dagang Cina atau China Chamber of Commerce sebelumnya melayangkan surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, para pengusaha asal Cina menyoroti sejumlah kebijakan yang mereka nilai membebani dunia usaha.
Beberapa kebijakan yang disorot Kadin Cina termasuk sulitnya perizinan dan birokrasi di Indonesia, kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dianggap berlebihan.
Kadin Cina menyampaikan investasi dari negera mereka turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin besar di Indonesia.
Berita terkait
Golkar Sebut Rumitnya Izin Dipicu Tumpang Tindih Regulasi
Presiden Prabowo menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR Sarmuji menyebut tumpang tindih regulasi sebagai penyebab utama.
Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Izin Investasi
Presiden Prabowo mengakui keluhan investor tentang proses perizinan yang lambat di Indonesia. Ia minta deregulasi untuk mendukung investasi.
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
Trump dan Xi Sepakat Selat Hormuz Tetap Terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global
BPJPH dan Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kunjungi Kedubes Arab Saudi untuk bahas penguatan kerja sama di bidang jaminan produk halal dan perdagangan.
MA tolak kasasi dosen PPDS Undip, vonis tetap empat tahun
MA menguatkan vonis 4 tahun penjara terhadap dosen PPDS Anestesi UNDIP dalam kasus pemerasan dan perundungan.