Purbaya Soroti Investasi Tertahan dan Ancaman Disinsentif ke Daerah
Purbaya ungkap banyak investasi jumbo tertahan akibat hambatan daerah. Pemerintah kini siapkan disinsentif fiskal.
/data/photo/2026/05/12/6a02ffb7199f3.jpg)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih ada proyek investasi besar di Indonesia yang tertahan selama bertahun-tahun karena masalah perizinan dan koordinasi antarinstansi. Ia mengatakan pemerintah kini menyiapkan mekanisme debottlenecking agar investor memiliki jalur pengaduan yang jelas saat menghadapi hambatan di lapangan.
Purbaya menilai keberadaan sidang debottlenecking mulai menarik perhatian investor, termasuk perusahaan asing yang selama ini terkendala saat menanam modal di Indonesia. Menurut dia, banyak pelaku usaha merasa lebih tenang karena kini ada tempat untuk menyampaikan keluhan ketika proses investasi terhambat. Ia mengatakan sejumlah investor bahkan ingin melapor, tetapi meminta prosesnya tidak disiarkan ke publik.
Meski demikian, Purbaya menyatakan lebih mendukung penyelesaian hambatan investasi dilakukan secara terbuka. Ia menilai transparansi penting agar publik dan investor melihat pemerintah serius menjaga iklim usaha. Dengan mekanisme yang dibuka ke publik, kata dia, kepercayaan investor terhadap proses penyelesaian masalah dapat meningkat.
Purbaya juga menyoroti bahwa selama ini banyak investor kebingungan mencari pihak yang bisa membantu ketika hambatan datang, terutama jika masalahnya melibatkan pemerintah daerah. Ia memperkirakan sekitar 50 persen potensi investasi dapat segera terealisasi bila perusahaan yang terkendala mau melapor kepada pemerintah. Karena itu, pemerintah pusat menyiapkan instrumen disinsentif bagi daerah yang dinilai menghambat investasi, yang dikaitkan dengan transfer keuangan daerah.
Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan sekadar pernyataan, melainkan upaya memastikan hasil sidang debottlenecking benar-benar dijalankan oleh semua pihak terkait. Menurut Purbaya, langkah ini diharapkan memberi efek berbeda bagi iklim investasi karena pemerintah pusat kini memiliki alat untuk mendorong kepatuhan daerah terhadap keputusan yang sudah diambil.
Sudut pandang lain
Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan investasi di Indonesia tidak hanya soal minat pasar, tetapi juga kepastian birokrasi dan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Jika mekanisme debottlenecking berjalan efektif, dampaknya bisa meluas ke percepatan realisasi proyek, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap proses perizinan.
Di sisi lain, ancaman disinsentif kepada daerah menandakan pemerintah pusat ingin memperkuat disiplin dalam pelayanan investasi. Namun keberhasilannya akan bergantung pada konsistensi penerapan, kejelasan indikator daerah penghambat, serta kemampuan pemerintah menjaga agar sanksi tidak justru memicu resistensi administratif di tingkat lokal.
Lihat versi asli dari sumber
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada proyek investasi jumbo di Indonesia yang tertahan selama bertahun-tahun akibat hambatan perizinan dan koordinasi antarlembaga.
Purbaya mengatakan, sidang debottlenecking mulai menarik perhatian investor , termasuk perusahaan asing yang mengalami kendala investasi di Indonesia.
"Yang jelas, begitu investor melihat ada mekanisme seperti ini, mereka jadi tidak takut melakukan investasi di Indonesia karena tahu kalau ada hambatan mereka harus mengadu ke mana," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, sejumlah investor bahkan ingin menyampaikan pengaduan, tetapi meminta prosesnya tidak disiarkan secara terbuka.
Meski begitu, Purbaya lebih menyukai proses penyelesaian hambatan investasi dilakukan secara terbuka agar publik melihat keseriusan pemerintah menjaga iklim usaha.
“Menurut saya lebih bagus kalau di-broadcast langsung, karena transparansinya ada di situ. Biar masyarakat dan investor tahu bahwa kita serius menjaga investasi,” ucapnya.
Purbaya menilai keberadaan satgas debottlenecking mulai meningkatkan kepercayaan investor. Mekanisme tersebut memberi kepastian jalur penyelesaian saat investor menghadapi kendala di lapangan.
Menurut dia, selama ini banyak investor kebingungan mencari tempat mengadu ketika menghadapi hambatan, terutama yang melibatkan pemerintah daerah.
Purbaya bahkan memperkirakan sekitar 50 persen potensi investasi bisa terealisasi dalam waktu relatif cepat apabila perusahaan yang menghadapi kendala mau melapor ke pemerintah.
Pemerintah pusat, lanjut dia, kini memiliki instrumen untuk memberi disinsentif kepada daerah yang dinilai menghambat investasi.
Instrumen tersebut berkaitan dengan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.
“Sekarang saya baru tahu ternyata pemerintah pusat punya kekuatan terkait transfer keuangan daerah. Jadi apa pun yang mengganggu investasi akan kita kasih disinsentif,” ujarnya.
Purbaya menegaskan langkah tersebut dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan menjalankan keputusan hasil sidang debottlenecking.
“Jadi saya bukan cuma ngomong saja, karena kita punya sedikit kekuatan untuk memastikan semuanya menjalankan keputusan dari sidang debottlenecking ini. Dampaknya nanti akan berbeda,” kata Purbaya.
Berita terkait
Golkar Sebut Rumitnya Izin Dipicu Tumpang Tindih Regulasi
Presiden Prabowo menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR Sarmuji menyebut tumpang tindih regulasi sebagai penyebab utama.
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
Menkeu perkenalkan satgas debottlenecking ke investor asing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan ...
Trump dan Xi Sepakat Selat Hormuz Tetap Terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global
BPJPH dan Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kunjungi Kedubes Arab Saudi untuk bahas penguatan kerja sama di bidang jaminan produk halal dan perdagangan.
Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Izin Investasi
Presiden Prabowo mengakui keluhan investor tentang proses perizinan yang lambat di Indonesia. Ia minta deregulasi untuk mendukung investasi.