Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya birokrasi yang dinilai mempersulit proses perizinan bagi pengusaha asing di Indonesia. Ia mengatakan, kondisi itu membuat banyak investor dari luar negeri mengeluh karena urusan izin kerap memakan waktu lama dan jumlah persyaratannya terlalu banyak. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo menyebut dirinya heran karena upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan ternyata masih dihadapkan pada praktik birokratis yang berbelit. Menurut dia, izin yang semestinya sudah dipermudah justru kembali dipersulit melalui berbagai ketentuan teknis. Ia juga menilai ada kecenderungan sebagian birokrat memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan, termasuk dengan meminta imbalan agar izin bisa dipercepat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, sejumlah pengusaha yang ingin bekerja dan menanamkan modal di Indonesia menyampaikan keluhan serupa kepadanya. Dalam banyak kasus, izin yang dibutuhkan baru terbit setelah satu hingga dua tahun sejak diajukan. Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan negara lain yang menurutnya dapat menyelesaikan perizinan hanya dalam waktu sekitar dua minggu. Ia menegaskan Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang proses birokrasinya lebih efisien.
Keluhan soal iklim investasi juga sebelumnya disampaikan Kamar Dagang Cina melalui surat kepada Presiden Prabowo. Surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026 itu memuat sejumlah keberatan pengusaha asal Cina, mulai dari sulitnya perizinan dan birokrasi, kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Mereka mengakui investasi dari negeri mereka ikut berkontribusi pada pembangunan nasional, tetapi menilai tantangan dunia usaha di Indonesia belakangan ini semakin besar.
Sudut pandang lain
Pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa reformasi perizinan masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam upaya memperkuat daya tarik investasi. Di tengah persaingan kawasan, kecepatan dan kepastian regulasi kerap menjadi faktor penentu bagi investor dalam memilih negara tujuan modal.
Jika keluhan soal birokrasi, kepastian hukum, dan biaya tambahan tidak dibenahi, dampaknya bisa meluas ke iklim usaha secara keseluruhan. Sebaliknya, penyederhanaan proses izin yang konsisten dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mempercepat realisasi investasi.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan masih ada birokrat-birokrat Indonesia yang mempersulit proses perizinan untuk pengusaha dari luar negeri. Kesulitan ini, kata Prabowo, membuat para investor mengeluh.
"Banyak investor dari luar negeri mengeluh, di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," kata Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo menyebut heran karena praktik itu masih terjadi meski pemerintah telah berupaya mempermudah proses perizinan. Menurut dia, izin yang sudah mudah justru dipersulit kembali lewat berbagai ketentuan teknis.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar, dirinya menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia namun kesulitan mengurus izin. Bahkan, menurut dia, tidak jarang izin yang mereka butuhkan baru keluar setelah satu hingga dua tahun sejak proses pengajuan. Padahal di negara lain perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu.
Maka dari itu, Prabowo ingin mengacu kepada negara-negara tetangga yang birokrasi perizinannya lebih mudah. "Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," ucapnya.
Kamar Dagang Cina atau China Chamber of Commerce sebelumnya melayangkan surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, para pengusaha asal Cina menyoroti sejumlah kebijakan yang mereka nilai membebani dunia usaha.
Beberapa kebijakan yang disorot Kadin Cina termasuk sulitnya perizinan dan birokrasi di Indonesia, kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dianggap berlebihan.
Kadin Cina menyampaikan investasi dari negera mereka turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin besar di Indonesia.
Pilihan Editor: Banyak Masalah, Apa Saja yang Harus Diaudit dari MBG?
Berita terkait
Golkar Sebut Rumitnya Izin Dipicu Tumpang Tindih Regulasi
Presiden Prabowo menyoroti rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Anggota DPR Sarmuji menyebut tumpang tindih regulasi sebagai penyebab utama.
Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Izin Investasi
Presiden Prabowo mengakui keluhan investor tentang proses perizinan yang lambat di Indonesia. Ia minta deregulasi untuk mendukung investasi.
Prabowo Dorong Pembentukan Satgas Deregulasi Izin Usaha
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar.
Menkeu perkenalkan satgas debottlenecking ke investor asing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan ...
/data/photo/2026/05/12/6a02ffb7199f3.jpg)
Purbaya Soroti Investasi Tertahan dan Ancaman Disinsentif ke Daerah
Purbaya ungkap banyak investasi jumbo tertahan akibat hambatan daerah. Pemerintah kini siapkan disinsentif fiskal.
Xi dan Trump sepakat Selat Hormuz tetap terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi ...