Purbaya Respons Keluhan Investor China soal Aturan DHE
Kamar Dagang China memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait hambatan investasi di Indonesia
Kamar Dagang China menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi keluhan mengenai hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di bank BUMN, yang dinilai dapat menekan likuiditas perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keluhan investor perlu dilihat secara proporsional. Ia menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional, namun pada saat yang sama berupaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi mitra asing.
Purbaya juga menyebut kebijakan DHE SDA sejatinya memiliki ruang fleksibilitas. Menurut dia, ada skema pengecualian bagi perusahaan yang tidak memiliki ketergantungan pendanaan pada perbankan domestik, sehingga persoalan likuiditas yang dikhawatirkan investor semestinya dapat diatasi. Ia menambahkan bahwa aturan tersebut kemungkinan tidak menjadi masalah bagi pihak China.
Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa perusahaan yang tidak meminjam uang di Indonesia dapat terbebas dari kewajiban DHE SDA. Dengan begitu, ia menilai keluhan yang disampaikan investor China seharusnya tidak menimbulkan persoalan besar apabila ketentuan pengecualian tersebut diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
Sudut pandang lain
Keluhan investor asing terhadap aturan DHE menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan negara menjaga cadangan devisa dan tuntutan dunia usaha atas fleksibilitas arus kas. Bagi pemerintah, kebijakan ini penting untuk memperkuat likuiditas nasional, tetapi bagi investor, terutama yang padat modal, kewajiban penempatan dana bisa dianggap menambah beban operasional.
Respons Purbaya memperlihatkan pendekatan kompromi: aturan tetap dijalankan, namun disertai pengecualian agar tidak mengganggu perusahaan tertentu. Dari sudut pandang iklim investasi, kejelasan teknis pelaksanaan aturan akan menjadi kunci agar kebijakan tidak dipersepsikan sebagai hambatan baru bagi modal asing.
Lihat versi asli dari sumber
JAKARTA - Kamar Dagang China memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait hambatan investasi di Indonesia. Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN yang dinilai membebani likuiditas perusahaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keluhan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Ia menegaskan kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusivitas iklim investasi bagi mitra asing.
“Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau DHE SDA itu kemungkinan kita tidak apa-apa kalau tidak salah,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan aturan DHE SDA sejatinya telah dirancang dengan fleksibilitas tinggi. Ia mengungkapkan terdapat skema pengecualian bagi perusahaan yang tidak memiliki ketergantungan pendanaan pada perbankan domestik, sehingga persoalan likuiditas yang dikeluhkan seharusnya dapat teratasi.
“Kalau perusahaan yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah,” jelas Purbaya.
© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved
Berita terkait
Xi dan Trump sepakat Selat Hormuz tetap terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi ...
Prabowo Dorong Pembentukan Satgas Deregulasi Izin Usaha
Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk merancang satuan tugas khusus tersebut bersama para pakar.
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
Menkeu perkenalkan satgas debottlenecking ke investor asing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan ...
Bahlil Jelaskan Latar Wacana Pajak Ekspor Nikel
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia bercerita asal usul rencana pemerintah untuk memungut pajak tambahan berupa pajak ekspor dan windfall tax terhadap industri nikel.
Pemerintah Siapkan Insentif Mobil Listrik pada 2026
Diketahui, pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor.