Menkeu perkenalkan satgas debottlenecking ke investor asing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan ...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) kepada investor global sebagai kanal untuk mengatasi hambatan usaha atau debottlenecking. Langkah ini dilakukan agar investor asing mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan ketika menghadapi kendala dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Purbaya menjelaskan, satgas tersebut sebelumnya telah berjalan untuk menangani hambatan dunia usaha bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, dari dialog dengan investor, ia mendapati bahwa kanal aduan itu belum banyak dikenal di kalangan penanam modal internasional. Ia mencontohkan adanya pertanyaan dari investor asal Swiss mengenai tempat menyampaikan pengaduan, yang menunjukkan perlunya sosialisasi lebih luas.
Menurut Purbaya, Satgas P2SP dirancang untuk bekerja efektif karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan persoalan dunia usaha. Ia juga menyebut mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih cepat karena Kementerian Keuangan memiliki kewenangan memberi sanksi berupa pemotongan anggaran apabila instansi terkait tidak bekerja secara efisien. Ketentuan serupa, kata dia, juga berlaku bagi pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah pelaku usaha.
Purbaya menilai banyak investor global belum memahami cara kerja dan hasil yang telah dicapai satgas tersebut. Karena itu, ia optimistis, setelah manfaatnya dirasakan secara langsung, para investor akan ikut menyebarkan informasi bahwa berinvestasi di Indonesia menjadi lebih mudah dibanding sebelumnya. Untuk memperluas jangkauan informasi, Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Luar Negeri agar kanal aduan itu juga disosialisasikan melalui jaringan kedutaan Indonesia di berbagai negara.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap investor asing memperoleh informasi yang jelas tentang jalur pelaporan jika menemui hambatan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Purbaya menegaskan, sinergi antarkementerian menjadi kunci agar iklim investasi semakin terbuka dan respons terhadap kendala usaha dapat dilakukan lebih cepat.
Sudut pandang lain
Dari sisi kebijakan investasi, pengenalan kanal debottlenecking ke investor global menunjukkan pemerintah ingin menekankan kepastian layanan setelah penanaman modal masuk. Ini penting karena hambatan administrasi, perizinan, dan koordinasi antarlembaga kerap menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi.
Di sisi lain, efektivitas satgas akan sangat bergantung pada seberapa cepat laporan ditangani dan seberapa konsisten kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menindaklanjuti keluhan. Jika responsnya lambat, promosi kepada investor asing bisa kurang berdampak; sebaliknya, keberhasilan penyelesaian kasus dapat menjadi sinyal positif bagi iklim usaha nasional.
Lihat versi asli dari sumber
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenalkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debottlenecking kepada investor global.
Satgas debottlenecking telah beroperasi mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan domestik sejak Desember 2025. Namun, kata Purbaya, investor global mendapatkan informasi mengenai kehadiran kanal aduan tersebut.
“Salah satu (investor) dari Swiss bertanya kalau mau mengadu ke mana. Padahal kami pikir kita sudah terkenal, rupanya enggak. Jadi, saya bilang ke mereka nanti kami kasih informasi website mana yang mereka bisa taruh pengaduan mereka,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai International Seminar on Debottlenrcking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Purbaya menyampaikan kepada investor bahwa Satgas P2SP mengatasi tantangan dunia usaha secara efektif lantaran gugus tugas ini melibatkan pemangku kepentingan di berbagai kementerian/lembaga (K/L).
Selain itu, dia menjamin K/L bakal bergerak dengan cepat mengingat instansi bendahara negara bisa memberikan sanksi pemotongan anggaran bila mereka tidak bekerja secara efisien. Hal serupa juga berlaku bagi pemerintah daerah yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam persoalan pelaku usaha.
“Mungkin mereka belum tahu gugus tugas ini seperti apa, kerja dan hasilnya seperti apa. Saya yakin ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari gugus tugas ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya,” ujar Menkeu.
Agar kehadiran Satgas P2SP dapat dikenal meluas di kalangan investor global, Kemenkeu turut menggandeng Kementerian Luar Negeri.
Purbaya berharap sinergi dengan Kemenlu dapat mendorong lebih banyak investor dunia masuk ke Indonesia.
“Kerja sama dengan Kemenlu amat penting sekali untuk menyebarkan ini kedutaan kita di seluruh dunia, sehingga investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mereka mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di sini,” kata Purbaya.
Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Virna P Setyorini Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Berita terkait
Prabowo Soroti Keluhan Investor soal Perizinan
Prabowo menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau berinvestasi di Indonesia namun kesulitan menghadapi birokrasi.
/data/photo/2026/05/12/6a02ffb7199f3.jpg)
Purbaya Soroti Investasi Tertahan dan Ancaman Disinsentif ke Daerah
Purbaya ungkap banyak investasi jumbo tertahan akibat hambatan daerah. Pemerintah kini siapkan disinsentif fiskal.
Xi dan Trump sepakat Selat Hormuz tetap terbuka
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi ...
Purbaya Respons Keluhan Investor China soal Aturan DHE
Kamar Dagang China memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait hambatan investasi di Indonesia
Purbaya Tidak Akan Jalankan Tax Amnesty Tanpa Perintah Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan menjalankan tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat, ...
Purbaya minta pejabat baru DJP jaga integritas dan kepercayaan publik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan publik pada ...