Bahlil Jelaskan Latar Wacana Pajak Ekspor Nikel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan asal-usul wacana pemerintah untuk mengenakan pungutan tambahan pada industri nikel, termasuk pajak ekspor dan windfall tax. Ia menyebut kebijakan itu muncul karena relaksasi pajak yang sebelumnya diberikan untuk mendorong hilirisasi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku usaha.

Bahlil mengatakan, saat masih menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi pada era Presiden ke-7 Joko Widodo, pemerintah telah memberikan tax holiday kepada perusahaan tambang dengan harapan mereka membangun rantai hilirisasi nikel sampai tuntas. Namun, menurut dia, kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian industri baru mencapai sekitar 40 persen dari target hilirisasi dan belum bergerak sampai ke tahap akhir. Ia menilai kondisi itu membuat negara merasa perlu meninjau ulang insentif yang telah diberikan.

Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan pemerintah sudah bersikap adil karena telah memberikan keringanan pajak terlebih dahulu. Jika perusahaan tidak melanjutkan pembangunan hilirisasi sesuai komitmen, maka negara dinilai berhak mengenakan pungutan lain sebagai konsekuensi bisnis. Menurut dia, prinsip tersebut merupakan bagian dari logika usaha yang wajar.

Bahlil juga menyebut pemerintah sempat meminta pengusaha membangun industri Nickel Pig Iron (NPI) ketika tax holiday diberikan. Ia menilai pengembalian modal dari investasi tersebut tidak memerlukan waktu lama, sehingga seharusnya pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat untuk merealisasikan hilirisasi secara penuh. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 12 Juni 2026, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.