Pemerintah Siapkan Insentif Mobil Listrik pada 2026
Diketahui, pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor.
Pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik pada 2026, termasuk mobil dan sepeda motor. Skema ini menyasar kuota awal 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik, dengan kemungkinan penambahan jika kuota tersebut habis lebih cepat dari perkiraan.
Insentif untuk mobil listrik akan diberikan melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran keringanan bersifat dinamis, berada di kisaran 40 persen hingga 100 persen, dan akan ditentukan berdasarkan jenis baterai kendaraan. Mobil dengan baterai berbasis nikel disebut akan memperoleh porsi subsidi lebih besar sebagai bagian dari dukungan terhadap hilirisasi nikel di dalam negeri.
Purbaya menyampaikan bahwa tahap awal program tersebut dirancang untuk menjangkau 100 ribu mobil dan 100 ribu motor. Ia juga menegaskan bahwa apabila kuota awal telah terpakai seluruhnya, pemerintah masih membuka peluang menambah alokasi insentif. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Senin (12/5/2026).
Program insentif kendaraan listrik ini direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak sekaligus mempercepat transisi energi. Menurut Purbaya, kebijakan ini juga sudah dikoordinasikan lintas kementerian agar pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan.
Sudut pandang lain
Kebijakan insentif kendaraan listrik dapat menjadi pendorong adopsi mobil listrik di Indonesia, terutama jika harga jual turun secara signifikan bagi konsumen. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada daya tarik insentif, kesiapan infrastruktur pengisian daya, serta kemampuan industri memenuhi permintaan.
Dari sisi industri, penekanan pada baterai berbasis nikel menunjukkan kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penjualan kendaraan, tetapi juga pada penguatan rantai pasok mineral domestik. Jika implementasinya konsisten, program tersebut berpotensi mendukung target transisi energi sekaligus memperluas pasar kendaraan listrik di dalam negeri.
Lihat versi asli dari sumber
JAKARTA - Apakah mobil hybrid dapat insentif seperti mobil listrik 2026? Hal ini akan diulas lebih lanjut dalam artikel.
Diketahui, pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor. Pemerintah menyiapkan kuota untuk 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik.
“Langkah pertama ya 100.000 mobil, 100.000 motor. Kalau habis, bisa kita tambah lagi,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Senin (12/5/2026).
Pemerintah memberikan insentif untuk mobil listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran insentif ini bersifat dinamis, berkisar antara 40 persen hingga 100 persen, yang akan ditentukan berdasarkan baterai kendaraan tersebut.
Kendaraan dengan baterai berbasis nikel akan mendapatkan alokasi subsidi lebih besar guna mendukung hilirisasi nikel domestik.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026 dengan tujuan menekan konsumsi BBM serta mempercepat transisi energi.
Purbaya yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini menegaskan. kebijakan ini telah dikoordinasikan secara matang lintas kementerian guna memastikan implementasi yang efektif di lapangan.
© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved
Berita terkait
Bahlil Jelaskan Latar Wacana Pajak Ekspor Nikel
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia bercerita asal usul rencana pemerintah untuk memungut pajak tambahan berupa pajak ekspor dan windfall tax terhadap industri nikel.
Perlambatan nikel dinilai menekan ekonomi kawasan tambang
Pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah termasuk nikel
/data/photo/2023/09/02/64f32d377e132.jpg)
Cara Memperlambat Degradasi Baterai Mobil Listrik
Degradasi baterai mobil listrik ternyata bisa diperlambat dengan pola charging dan penggunaan yang tepat.
Purbaya Respons Keluhan Investor China soal Aturan DHE
Kamar Dagang China memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait hambatan investasi di Indonesia
Film Dokumenter Soroti Transisi Energi di Wilayah 3T Kalimantan
Film dokumenter Pelita Asa mengangkat perjalanan transisi energi di wilayah 3T Kalimantan lewat PLTS komunal untuk mendorong akses listrik dan ekonomi warga.
Kadin dan Kementerian LH Perkuat Kolaborasi Green Jobs
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) memperkuat peluang kerja sama dalam menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs).