Rp 10,27 Triliun Disebut Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.
Presiden Prabowo Subianto menyebut uang Rp 10,27 triliun hasil denda administrasi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan hasil penertiban denda administrasi di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam acara tersebut, Prabowo mengatakan ia mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Berdasarkan hitungannya, biaya perbaikan satu puskesmas diperkirakan sekitar Rp 2 miliar, sehingga renovasi 10 ribu puskesmas akan membutuhkan dana sekitar Rp 20 triliun.
Dengan demikian, menurut Prabowo, dana Rp 10 triliun yang kini masuk ke kas negara sudah cukup untuk menangani setengah dari kebutuhan renovasi puskesmas tersebut. Ia menegaskan bahwa jumlah itu bisa digunakan untuk menyelesaikan perbaikan sekitar 5.000 puskesmas. Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengamankan uang negara dari kebocoran agar bisa dialihkan ke kebutuhan publik.
Prabowo menambahkan, pada bulan berikutnya negara diperkirakan kembali memperoleh pemasukan sekitar Rp 10 triliun dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Rp 39 triliun dari PPATK. Jika realisasi itu tercapai, ia meyakini seluruh puskesmas dapat direnovasi. Selain fasilitas kesehatan, dana tersebut juga disebut bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang belum diperbaiki.
Ia mengklaim APBN tahun lalu telah dipakai untuk merenovasi 17 ribu sekolah, sementara tahun ini pemerintah sedang memperbaiki 70 ribu sekolah. Untuk 2027 dan 2028, Prabowo menargetkan renovasi 100 ribu sekolah per tahun, termasuk madrasah. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki fasilitas publik menggunakan uang yang diselamatkan dari praktik korupsi dan penyelewengan.
Sudut pandang lain
Pernyataan Prabowo menyoroti bagaimana penerimaan negara dari penertiban aset dan denda bisa diarahkan langsung ke layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Jika realisasi dana memang konsisten, kebijakan ini berpotensi mempercepat pemerataan fasilitas publik yang selama ini tertinggal.
Di sisi lain, klaim mengenai potensi penerimaan tambahan dari berbagai lembaga tetap bergantung pada proses penegakan hukum dan efektivitas penagihan. Publik biasanya akan menunggu kejelasan mekanisme penggunaan dana, prioritas renovasi, serta transparansi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan uang senilai Rp 10,27 triliun hasil denda administrasi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Indonesia. Prabowo menyampaikan ini dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar Rp 10,27 triliun di Kejaksaan Agung pada Rabu, 13 Mei 2026.
Pilihan editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi sejak era mantan presiden Soeharto. Prabowo memperkirakan kebutuhan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk memperbaiki puskesmas. Artinya, Kepala Negara berujar, butuh kurang lebih Rp 20 triliun untuk merenovasi 10 ribu puskesmas di Indonesia.
Ia pun menyatakan Rp 10 triliun yang masuk kas negara saat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan renovasi sekitar 5.000 puskesmas. “Saya bilang, ‘Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu (puskemas)?’ ‘Kira-kira satu puskesmas Rp 2 miliar, jadi kita butuh kurang-lebih Rp 20 triliun.’ Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp 10 triliun,” ucap Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, pada bulan depan negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara sekitar Rp 10 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Rp 39 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jika angka penerimaan negara tersebut terealisasi, ia meyakini semua puskesmas dapat direnovasi. Bahkan selain puskesmas, tutur Prabowo, dana tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang belum diperbaiki.
"Kalau bulan depan benar yang masuk Rp 10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp 39 triliun dari PPATK, berarti Rp 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki," kata Prabowo.
Ia mengklaim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu telah digunakan untuk memperbaiki 17 ribu sekolah. Sementara itu, tahun ini pemerintah sedang memperbaiki 70 ribu sekolah. Untuk 2027 dan 2028, ia menargetkan bisa merenovasi 100 ribu sekolah setiap tahunnya. Ia juga menegaskan bakal memperbaiki lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah.
"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok," tutur Prabowo.
Pilihan editor: Mengapa Ribuan Dapur MBG Beroperasi tanpa Sertifikat
Berita terkait
Prabowo: Uang Sitaan Bisa Biayai Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.
Prabowo Minta 5.000 Puskesmas Tua Segera Diperbaiki
Prabowo minta dana Rp10,2 triliun dari Satgas PKH buat perbaikan 5.000 puskesmas yang belum direnovasi selama 30 tahun.
Prabowo Sebut Penyerahan Uang Rampasan Rp49 Triliun Bulan Depan
Dari total Rp49 triliun, Prabowo mengatakan uang Rp39 triliun dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Prabowo Sebut Negara Akan Terima Tambahan Rp49 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, negara akan menerima tambahan sekitar Rp49 triliun pada bulan depan yang berasal dari uang-uang koruptor yang tidak ...
Satgas PKH serahkan Rp10,27 triliun ke kas negara
Presiden Prabowo saksikan penyerahan Rp10,27 triliun ke kas negara. Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) menyerahkan secara simbolis uang hasil ...
Prabowo Janjikan Dana Sitaan untuk Publik dan Kenaikan Gaji Pegawai Pengadilan
Prabowo melontarkan sejumlah janji dan rencana saat berpidato dalam acara penyerahan hasil denda administrasi kawasan hutan senilai Rp 10,27 triliun.