Live|
VIVAVersi JafmoNewsNegatif16 Mei 2026 pukul 17.29

Perlambatan nikel dinilai menekan ekonomi kawasan tambang

Pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah termasuk nikel

Perlambatan nikel dinilai menekan ekonomi kawasan tambang

Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir, menilai arah hilirisasi nikel di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang janggal. Ia menyebut pemerintah selama ini menekankan narasi nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, dan semangat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, namun di lapangan situasinya justru tidak selalu berpihak kepada pelaku industri yang membangun smelter dengan modal sendiri.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 16 Mei 2026, Ihwan menyebut nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ikut menjadi sorotan karena dianggap sebagai figur utama dalam penguatan narasi hilirisasi nasional. Meski demikian, ia menilai masyarakat di kawasan lingkar tambang justru mulai merasakan tekanan akibat melambatnya aktivitas industri nikel. Pedagang kecil disebut mengalami penurunan omzet, kontraktor lokal kehilangan ritme pekerjaan, sopir hauling cemas kendaraan berhenti beroperasi, dan warung-warung kian sepi.

Ihwan mengatakan dampak perlambatan itu mulai terlihat nyata di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ketika aktivitas smelter melambat dan memukul ekonomi warga sekitar. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup karena stagnasi pekerjaan kontraktor tambang serta gejolak pemutusan hubungan kerja pada pekerja kontrak. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat juga disebut turun aksi untuk menuntut operasi tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat kegiatan berhenti.

Ia juga menyoroti tekanan serupa di wilayah lain di Sulawesi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia disebut menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Sementara di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja dikabarkan terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.

Menurut Ihwan, situasi itu makin berat karena pemerintah disebut tengah membicarakan pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga nikel di pasar global. Ia mempertanyakan apakah kebijakan semacam itu benar-benar menghitung dampak sosial terhadap masyarakat di kawasan tambang, sebab bagi warga setempat, pengurangan rencana kerja dan anggaran biaya hanya tampak sebagai angka di atas kertas, sementara pendapatan harian mereka langsung tertekan.

Sudut pandang lain

Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya dinilai dari naiknya nilai tambah industri, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan warga di sekitar tambang. Ketika produksi melambat atau operasi dihentikan, rantai ekonomi lokal seperti perdagangan kecil, jasa angkutan, dan kontraktor pendukung biasanya menjadi pihak pertama yang terdampak.

Di sisi lain, pemerintah kerap menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga komoditas di pasar global dan mempertahankan aktivitas industri dalam negeri. Jika pemangkasan produksi benar dilakukan, tantangan utamanya adalah memastikan perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha lokal agar kawasan tambang tidak mengalami kontraksi ekonomi yang berkepanjangan.

Lihat versi asli dari sumber

Jakarta, VIVA – Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), Ihwan Kadir menilai, saat ini arah hilirisasi nikel di Indonesia mulai terasa ganjil.

Di depan publik, Ihwan menyebut pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam , tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Tetapi, ketika ada perusahaan murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat dan modal anak bangsa sendiri, negara justru tampak dingin,” kata Ihwan melalui keterangannya, Sabtu, 16 Mei 2026.

Menurutnya, nama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ikut disorot karena dianggap menjadi figur utama dalam narasi hilirisasi nasional. Namun di kawasan lingkar tambang, keresahan masyarakat mulai terasa akibat perlambatan aktivitas industri nikel.

“Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya:

kalau industri melambat, kami harus makan apa?,” ujarnya.

Di Morowali Utara, Ihwan mengungkapkan perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.

“Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti,” kata Ihwan.

Lebih lanjut, Ihwan menyampaikan tekanan industri nikel juga semakin terasa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi. Menurutnya, tren pemutuhan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Sekarang, pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global,” ujarnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menghitung dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat kawasan tambang. Di Jakarta, menurutnya pengurangan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mungkin hanya terlihat sebagai angka statistik.

Dirangkum dari VIVA · oleh Mohammad Yudha Prasetya

Berita terkait