Cara Mengurus SKPWNI untuk Pindah Domisili via IKD

Warga negara Indonesia yang akan pindah domisili kini dapat mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses ini menjadi bagian dari layanan administrasi kependudukan yang diatur oleh ketentuan hukum terkait perpindahan penduduk, sehingga pelaporannya tetap harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Mengacu pada aturan yang dirujuk Dukcapil Kemendagri, kewajiban melapor bagi penduduk yang pindah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menegaskan bahwa perpindahan penduduk WNI di dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui penerbitan SKPWNI. Tata cara pengajuannya kemudian diperjelas dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 27 hingga Pasal 36.

Sejak terbitnya Surat Edaran Dirjen Dukcapil Tahun 2022, proses pindah domisili juga tidak lagi mewajibkan surat pengantar RT/RW. Ketentuan ini membuat alur pelayanan menjadi lebih sederhana dan dapat diakses secara digital melalui IKD. Namun, ada konsekuensi administratif yang perlu diperhatikan, yakni e-KTP lama akan ditarik oleh Dukcapil tujuan saat laporan pindah masuk diproses. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keabsahan data kependudukan.

Dukcapil Kemendagri juga menjelaskan dampak perpindahan terhadap Kartu Keluarga. Jika kepala keluarga pindah sendirian, nomor KK akan mengikuti kepala keluarga yang pindah, sedangkan anggota keluarga yang tetap tinggal di alamat lama akan diterbitkan KK baru. Sebaliknya, bila perpindahan dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga, nomor KK tidak berubah dan yang diperbarui hanya alamatnya. Ketentuan ini penting dipahami agar warga dapat menyiapkan dokumen sesuai kondisi perpindahannya.