Prabowo Soroti Dugaan Kolusi Aparat dalam Kasus Marsinah
Pembunuhan Marsinah adalah pelanggaran berat HAM yang belum diusut tuntas hingga saat ini.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kolusi antara aparat negara dan pihak kapitalis dalam kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah. Pernyataan itu disampaikan saat ia meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, hampir 33 tahun setelah Marsinah tewas.
Dalam pidatonya yang disiarkan Sekretariat Presiden, Prabowo mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada 1993. Ia mengaku saat itu masih muda dan hanya mendengar sekilas soal kejadian di Jawa Timur tanpa memahaminya secara mendalam. Kini, menurut dia, ia baru melihat bahwa ada praktik persekongkolan yang melibatkan aparat dan kelompok kapitalis tertentu.
Prabowo menyebut praktik tersebut telah membudaya di Indonesia dan harus segera dihentikan. Ia menegaskan bahwa seluruh aparat negara, dari tingkat tertinggi hingga terendah, seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan menindas mereka. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi aparat yang membekingi penyelewengan.
Marsinah sendiri merupakan aktivis buruh asal Nganjuk yang bekerja di PT Catur Surya Putra (CPS), pabrik arloji di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dikenal aktif memimpin aksi menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Setelah demonstrasi buruh pada awal Mei 1993, sejumlah pekerja dipanggil dan diinterogasi dengan bantuan aparat militer. Tak lama kemudian, Marsinah menghilang dan kemudian ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan berat di wilayah Nganjuk.
Kasus pembunuhan Marsinah hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan karena dalang dan pelaku utamanya belum terungkap. Proses hukum yang pernah berjalan juga diwarnai dugaan rekayasa dan penyiksaan terhadap sejumlah pihak. Meski pada akhirnya para terdakwa dibebaskan Mahkamah Agung karena kurang bukti, kasus ini tetap dipandang sebagai pelanggaran berat HAM yang belum tuntas. Pada 2025, Prabowo menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional, sementara pemerintah menegaskan penetapan itu tidak berkaitan dengan pembukaan kembali penyidikan kasus pembunuhannya.
Sudut pandang lain
Pernyataan Prabowo menunjukkan upaya negara memberi pengakuan simbolik terhadap Marsinah sebagai ikon perjuangan buruh dan korban pelanggaran HAM. Namun, pengakuan semacam ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana negara siap menuntaskan pencarian kebenaran hukum atas kasus lama yang belum terpecahkan.
Dari sisi sosial dan politik, sorotan terhadap kolusi aparat dan kapitalis dapat dibaca sebagai pesan perbaikan institusi penegak hukum. Di saat yang sama, kasus Marsinah tetap menjadi tolok ukur sensitivitas pemerintah terhadap isu perlindungan buruh, akuntabilitas aparat, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut pembunuhan Marsinah melibatkan kolusi antara aparat negara dengan kapitalis. Ia mengungkapkan pandangannya itu saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu, 16 Mei 2026 atau hampir 33 tahun setelah kematian sang aktivis buruh.
Saat berada di kampung halaman Marsinah tersebut, Prabowo mengingat kembali peristiwa pembunuhannya yang terjadi pada 1993. "Saya waktu itu masih muda, saya dengar-dengar peristiwa di Jawa Timur tapi saya tidak mendalami," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini dalam pidato yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo berusia 41 tahun saat peristiwa penculikan dan pembunuhan Marsinah terjadi. Pada tahun itu, ia bertugas di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai komandan Grup 3/Sandhi Yudha Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Kini, puluhan tahun setelah kematian Marsinah, Prabowo mengatakan dirinya memahami apa yang terjadi. "Akhirnya hari ini saya baru sadar, baru paham. Kolusi, aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu," tuturnya.
Mantan menteri pertahanan ini menyebut persekongkolan kapitalis dengan aparat membudaya di Indonesia. Dia pun ingin budaya itu segera dihentikan.
Setiap aparat negara, kata Prabowo, harus hidup dan mati untuk rakyat. "Semua aparat, dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat," ucap dia.
Prabowo memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak ada lagi aparat yang membekingi penyelewengan. Keduanya turut hadir dalam acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk.
"Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran tidak boleh beking macam-macam," kata Prabowo yang juga purnawirawan angkatan darat.
Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang tewas dibunuh karena memperjuangkan hak-hak pekerja di tempat dia bekerja di PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur.
Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, ia bekerja sebagai buruh di PT Catur Surya Putra (CPS), pabrik arloji di Sidoarjo. Marsinah aktif memimpin aksi-aksi untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.
Pada 9 Mei 1993, Marsinah yang berusia 24 tahun ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Pembunuhan Marsinah adalah pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang sampai saat ini masih belum tuntas.
Marsinah diduga dibunuh setelah disiksa dan diculik karena dirinya getol memimpin aksi demonstrasi untuk kenaikan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja.
Pada 3 Mei 1993, Marsinah memimpin aksi demonstrasi di pabrik tempatnya bekerja. Akibat unjuk rasa tersebut, manajemen PT CPS memanggil 13 buruh yang dianggap sebagai penggerak aksi mogok dengan bantuan aparat militer.
Pada 5 Mei 1993, Ke-13 buruh tersebut diinterogasi, diancam, dan dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri. Mengetahui rekan-rekannya diintimidasi, Marsinah mendatangi markas Kodim Sidoarjo untuk mencari informasi dan melakukan protes. Pada malam harinya, Marsinah menghilang.
Marsinah diduga disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas. Jenazahnya ditemukan pada 8 Mei 1993 di sebuah gubuk tengah hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda penyiksaan berat.
Hingga hari ini, dalang dan pelaku sebenarnya di balik pembunuhan aktivis buruh perempuan tersebut belum terungkap. Penyelidikan kasus ini diwarnai dugaan rekayasa dan penyiksaan terhadap sejumlah staf dan petinggi PT CPS agar mengakui pembunuhan tersebut.
Pada proses persidangan, para terdakwa divonis bersalah di tingkat pertama, namun pada akhirnya dibebaskan murni oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi karena minimnya bukti.
Pada 2025, 32 tahun setelah kematiannya, Presiden Prabowo menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional tidak berkaitan dengan penyidikan ulang kasus pembunuhan aktivis buruh itu.
Prasetyo berkata Marsinah dianugerahkan pahlawan karena melihat jasanya. "Saya kira enggak ada hubungannya juga ya. Jadi hari ini kami melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh terutama juga para pendahulu-pendahulu," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.
Pilihan Editor: Di Museum Marsinah, Prabowo: Aparat Harus Perbaiki Diri
Berita terkait
Prabowo Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, menghormati perjuangan buruh. Museum ini akan dikelola keluarga Marsinah.
Polda Papua Persilakan Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Polda Papua menyatakan tidak melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi karena tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut film ini terlarang.
UGM dan UII Respons Rumah Peninggalan Sardjito yang Ditawarkan Dijual
Prof Sardjito adalah seorang dokter yang jadi pahlawan nasional,dan pernahpimpin UGM serta UII. Kerabat berharap rumah itu jadi rumdin Rektor UGM atau UII.
Anak SD Meninggal Usai Tertimpa Patung di Museum Ranggawarsita
Bocah SD AF meninggal setelah tertimpa patung saat berwisata di Museum Ranggawarsita, Semarang.
Baleg DPR Bahas Nasib RUU Perampasan Aset Bersama Mahasiswa
Baleg DPR menggelar audiensi dengan mahasiswa UI mengenai RUU Perampasan Aset. Mahasiswa meminta penjelasan terkait proses dan nasib RUU tersebut.
Puan Janji DPR Tindaklanjuti Polemik Film Pesta Babi
Puan menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak.