Pigai: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional
Komnas HAM menyebut ada ratusan kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan solusi butuh keputusan bersama.
/data/photo/2026/05/04/69f86997a0634.jpeg)
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menyebut diperlukan keputusan politik di tingkat nasional serta langkah menyeluruh yang melibatkan berbagai unsur bangsa untuk menghentikan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pigai di Jakarta sebagai tanggapan atas catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut ada 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus hingga April 2026. Menurut Pigai, perkembangan teknologi informasi membuat setiap insiden cepat diketahui publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, sehingga tindakan kekerasan harus dicegah agar tidak memperburuk persepsi global terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia.
Pigai juga menyoroti meningkatnya korban jiwa dalam waktu singkat. Ia mengatakan, dalam hampir sebulan terakhir, sedikitnya 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak bisa berhenti pada penyelesaian kasus per kasus, karena akar persoalan yang lebih dalam belum tersentuh secara utuh.
Ia menilai selama ini pemerintah dan lembaga negara, termasuk Komnas HAM, cenderung menangani persoalan yang bersifat individual. Padahal, konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan tokoh-tokoh nasional. Karena itu, Pigai mendorong adanya dialog dan pendekatan komprehensif agar penyelesaian yang diambil tidak bersifat sementara.
Pigai menegaskan Kementerian HAM akan terus mendorong penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, adil, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, katanya, memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk di Papua, sekaligus mencari jalan damai yang mampu menjawab konflik secara mendasar dan berkelanjutan.
Sudut pandang lain
Pernyataan Pigai menempatkan konflik Papua bukan hanya sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai isu tata kelola negara yang memerlukan konsensus politik. Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa solusi jangka panjang kemungkinan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan pembahasan di level kebijakan nasional.
Dari sudut pandang hak asasi manusia, penekanan pada perlindungan warga sipil dan pencegahan kekerasan menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan konflik tidak semata-mata pada stabilitas keamanan, melainkan juga pada berkurangnya korban, pemulihan kepercayaan publik, dan ruang dialog yang lebih luas.
Lihat versi asli dari sumber
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa.
Dilansir ANTARA, Minggu (10/5/2026), pernyataan itu disampaikan Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025 serta 26 kasus hingga April 2026.
Pigai dalam keterangannya di Jakarta mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua cepat diketahui publik dan menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Oleh karena itu, menurut dia, setiap tindakan kekerasan harus dicegah agar tidak terus memperburuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai.
Ia menilai eskalasi kekerasan yang terus terjadi menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya melalui pendekatan kasus per kasus.
Menurut Pigai, selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM , lebih banyak menangani persoalan yang bersifat individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.
Pigai menegaskan konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga tertentu.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup dialog serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menegaskan Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar dan berkelanjutan.
Berita terkait
Mahasiswa Papua Demo Kementerian HAM, Desak Natalius Pigai Temui Massa
Pigai sebagai orang asli Papua yang tidak menunjukkan keberpihakan dan justru makin merapat dengan pemerintahan Prabowo yang dinilai fasis.
Polda Papua Persilakan Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Polda Papua menyatakan tidak melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi karena tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebut film ini terlarang.
Prabowo Soroti Dugaan Kolusi Aparat dalam Kasus Marsinah
Pembunuhan Marsinah adalah pelanggaran berat HAM yang belum diusut tuntas hingga saat ini.
Baleg DPR Bahas Nasib RUU Perampasan Aset Bersama Mahasiswa
Baleg DPR menggelar audiensi dengan mahasiswa UI mengenai RUU Perampasan Aset. Mahasiswa meminta penjelasan terkait proses dan nasib RUU tersebut.
Puan Janji DPR Tindaklanjuti Polemik Film Pesta Babi
Puan menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak.
/data/photo/2026/05/16/6a07bbc770af1.jpg)
Polri Targetkan 28 Gudang Pangan Selesai Juni 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebut Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan nasional.