Rencana Jalan Alternatif Koto Baru Ditargetkan Mulai 2027
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, tinjau pembangunan jalan alternatif 1,3 km di Koto Baru untuk atasi kemacetan. Proyek siap eksekusi 2027.
Rencana pembangunan jalan alternatif di kawasan Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, kembali ditinjau dan ditargetkan masuk tahap pelaksanaan pada 2027. Anggota DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, untuk memastikan tahapan persiapan proyek berjalan sesuai rencana.
Sebelum peninjauan dilakukan, Andre telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu sedang berada di luar daerah. Dari hasil komunikasi tersebut, pemerintah daerah menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026. Andre menyebut, jika proses lahan rampung pada akhir 2026, maka usulan proyek bisa diajukan ke program Inpres Jalan Daerah 2027.
Andre menegaskan bahwa proyek jalan alternatif Koto Baru kini berada di jalur yang tepat karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa persoalan kemacetan yang sudah lama terjadi di kawasan itu dapat segera diurai melalui pembangunan jalan baru. Menurutnya, tidak ada hambatan berarti dalam pembahasan awal, dan tahap berikutnya tinggal menunggu pembebasan lahan dari pemerintah kabupaten.
Sementara itu, Elsa Putra Friandi menjelaskan bahwa panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. Proyek ini juga berdampak pada sekitar 11 rumah. Ia menambahkan, perhitungan anggaran masih disesuaikan karena ada kenaikan harga aspal, namun komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung percepatan proyek dinilai kuat melalui APBD Perubahan 2026.
Andre berharap pembangunan jalan baru itu segera terwujud agar kemacetan di Pasar Koto Baru bisa diatasi. Ia menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan pembangunan fisiknya berjalan terlebih dahulu, sementara pemanfaatan jalannya dapat disesuaikan kemudian sesuai kebutuhan arus kendaraan dari Padang maupun Bukittinggi.
Sudut pandang lain
Proyek jalan alternatif seperti ini biasanya tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada distribusi ekonomi kawasan sekitar pasar. Jika akses baru benar-benar terealisasi, mobilitas barang dan kendaraan berpotensi lebih efisien, terutama pada titik yang selama ini menjadi simpul kemacetan.
Di sisi lain, tantangan utamanya tetap berada pada pembebasan lahan dan penyesuaian anggaran akibat kenaikan biaya material. Karena itu, keberhasilan proyek sangat bergantung pada konsistensi koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan warga yang terdampak.
Lihat versi asli dari sumber
Dalam peninjauan itu, Andre didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum turun ke lokasi, Andre juga telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu sedang berada di luar daerah. Andre memastikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan kesiapan untuk menuntaskan proses pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026. Setelah lahan rampung, proyek jalan alternatif itu akan diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027. "Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027," kata Andre dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026). Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menegaskan, pembangunan jalan alternatif Koto Baru sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, sehingga harapan menyelesaikan persoalan kemacetan semakin terbuka lebar. "Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah," ucapnya. Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu optimistis proyek tersebut dapat mulai dieksekusi pada 2027 dan menjadi jawaban atas persoalan klasik di kawasan Pasar Koto Baru. "Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Pusat," tegas Andre. Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. Menurutnya, proses penghitungan anggaran masih terus disesuaikan karena adanya kenaikan harga aspal. "Masih penyesuaian karena ada harga aspal naik," kata Elsa. Dia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan proyek tersebut melalui APBD Perubahan 2026. "Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan," ujar Elsa. Menutup peninjauan itu, Andre kembali menyampaikan optimisme agar proyek jalan alternatif Koto Baru benar-benar bisa segera diwujudkan. "Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang penting pembangunan jalan dulu!" imbuh Andre. (fas/imk)
Berita terkait
Polisi Siaga Hadapi Lonjakan Arus Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan jajaran Korlantas Polri siap mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus.
Fitur Mobil untuk Hadapi Macet dan Tanjakan saat Long Weekend
Pada momen long weekend, kemacetan acap kali terjadi. Itu karena umumnya masyarakat memanfaatkan waktu akhir pekan yang lebih panjang untuk pergi berlibur.
Sejumlah Ruas Jalan dan Tol Jakarta Padat Saat Long Weekend
Kepadatan lalu lintas di Jakarta meningkat malam ini akibat long weekend. Beberapa titik padat termasuk Underpass Tomang dan Tol Janger.
Pemkab Pandeglang Janjikan Perbaikan Jalan Lewibalang-Cikeusik
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, merespons soal ibu di Desa Lewibalang, Kecamatan Cikeusik, yang harus ditandu usai melahirkan.
Pramono Targetkan MRT Fase 2A Harmoni Beroperasi 2027
Pramono mengungkap pengembangan MRT lintas Timur-Barat yang kini berada pada tahap pembebasan lahan, penetapan trase, serta penentuan lokasi stasiun.
/data/photo/2025/09/17/68cab1b73a443.jpg)
Bus Tayo dan Si Benteng Gratis untuk Pelajar Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang pastikan Bus Tayo dan Si Benteng tetap gratis bagi pelajar.