Prabowo: Uang Sitaan Bisa Biayai Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.
Presiden Prabowo Subianto menyebut dana Rp 10,27 triliun hasil denda administrasi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas di Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan saat penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Prabowo mengatakan dirinya menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa ada sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air yang belum pernah direnovasi sejak masa Presiden Soeharto. Berdasarkan perkiraan biaya Rp 2 miliar per puskesmas, menurut Prabowo dibutuhkan sekitar Rp 20 triliun untuk memperbaiki seluruh fasilitas tersebut.
Dari hitungan itu, ia menyatakan dana Rp 10 triliun yang kini masuk ke kas negara sudah cukup untuk membiayai separuh kebutuhan renovasi, atau sekitar 5.000 puskesmas. Prabowo juga menyampaikan bahwa pada bulan berikutnya negara berpotensi menerima tambahan sekitar Rp 10 triliun dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Rp 39 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jika seluruh pemasukan itu terealisasi, Prabowo meyakini renovasi seluruh puskesmas dapat diselesaikan dan anggaran juga bisa diarahkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang belum tertangani. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memperbaiki 17.000 sekolah melalui APBN tahun lalu dan sedang memperbaiki 70.000 sekolah pada tahun ini. Untuk 2027 dan 2028, ia menargetkan renovasi 100.000 sekolah per tahun, termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah.
Prabowo menegaskan bahwa langkah penertiban dan penyelamatan dana negara penting agar anggaran tidak hilang akibat praktik korupsi. Menurutnya, uang yang berhasil diamankan dapat dipakai untuk membenahi layanan publik dan fasilitas pendidikan yang selama ini tertinggal.
Sudut pandang lain
Pernyataan ini menunjukkan bagaimana hasil penegakan hukum dan penertiban aset dapat diarahkan langsung ke kebutuhan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan. Jika realisasi penerimaan negara sesuai target, pemerintah berpeluang mempercepat perbaikan fasilitas publik tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN rutin.
Namun, penggunaan dana sitaan atau hasil penertiban tetap memerlukan kepastian tata kelola agar efektif dan transparan. Publik biasanya akan menunggu kejelasan mekanisme penyaluran, prioritas renovasi, serta pengawasan agar dana benar-benar sampai ke puskesmas dan sekolah yang paling membutuhkan.
Lihat versi asli dari sumber
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan uang senilai Rp 10,27 triliun hasil denda administrasi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5 ribu puskesmas di Indonesia. Prabowo menyampaikan ini dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar Rp 10,27 triliun di Kejaksaan Agung pada Rabu, 13 Mei 2026.
Pilihan editor: Perdebatan Larangan Pelaku Politik Uang Ikut Pemilu
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10.000 puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi sejak era mantan presiden Soeharto. Prabowo memperkirakan kebutuhan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk memperbaiki puskesmas. Artinya, Kepala Negara berujar, butuh kurang lebih Rp 20 triliun untuk merenovasi 10 ribu puskesmas di Indonesia.
Ia pun menyatakan Rp 10 triliun yang masuk kas negara saat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan renovasi sekitar 5 ribu puskesmas. “Saya bilang, ‘Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu (puskemas)?’ ‘Kira-kira satu puskesmas Rp 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp 20 triliun.’ Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, Rp 10 triliun,” ucap Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, pada bulan depan negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara sekitar Rp 10 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Rp 39 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jika angka penerimaan negara tersebut terealisasi, maka ia meyakini seluruh puskesmas dapat direnovasi. Bahkan selain puskesmas, tutur Prabowo, dana tersebut juga dapat digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang belum diperbaiki.
"Kalau bulan depan benar yang masuk Rp 10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp 39 triliun dari PPATK, berarti Rp 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki," kata Prabowo.
Ia mengklaim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu telah digunakan untuk memperbaiki 17.000 sekolah. Sementara tahun ini, pemerintah sedang memperbaiki 70.000 sekolah. Untuk tahun 2027 dan 2028, ia menargetkan bisa merenovasi 100.000 sekolah setiap tahunnya. Ia juga menegaskan bakal memperbaiki lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah.
"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok," tutur Prabowo.
Pilihan editor: Mengapa Ribuan Dapur MBG Beroperasi tanpa Sertifikat
Berita terkait
Rp 10,27 Triliun Disebut Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas
Prabowo mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di Tanah Air belum pernah direnovasi.
Prabowo Sebut Penyerahan Uang Rampasan Rp49 Triliun Bulan Depan
Dari total Rp49 triliun, Prabowo mengatakan uang Rp39 triliun dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Prabowo Minta 5.000 Puskesmas Tua Segera Diperbaiki
Prabowo minta dana Rp10,2 triliun dari Satgas PKH buat perbaikan 5.000 puskesmas yang belum direnovasi selama 30 tahun.
Prabowo Meremehkan Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS
Nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp 17.600 per dolar AS pada 15 Mei 2026.
Museum Marsinah Dibangun Rp 3,8 Miliar Tanpa APBN
Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa pembangunan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur tidak menggunakan dan APBN.
IKN Tetap Dibangun Bertahap di Tengah Ketidakpastian
Putusan MK menyatakan bahwa status ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) , Kalimantan Timur.