Kemensos Temukan Potensi Maladministrasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Belakangan pengadaan sepatu sekolah rakyat disorot lantaran diduga ada penggelembungan harga.
Kementerian Sosial menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengadaan sepatu untuk siswa dan guru pada program Sekolah Rakyat. Temuan itu muncul setelah tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama Inspektur Jenderal Kemensos menelusuri dokumen dan mekanisme pengadaan atribut sekolah tersebut.
Agus Jabo menjelaskan, hasil klarifikasi menunjukkan ada volume pengadaan yang besar, keterbatasan waktu, serta terbatasnya sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Kondisi itu, menurut dia, memunculkan dugaan adanya kekeliruan administratif yang masih perlu didalami secara menyeluruh. Pemeriksaan juga akan mencakup kemungkinan adanya selisih antara rencana dalam pagu anggaran dan realisasi pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan permasalahan seperti yang diduga, pihak terkait akan diminta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat pembuat komitmen yang menangani pengadaan sepatu juga berpeluang dikenai sanksi disiplin apabila terbukti melanggar prosedur. Agus Jabo menambahkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran hukum, penanganan perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Sorotan terhadap pengadaan Sekolah Rakyat muncul karena dugaan penggelembungan harga. Nilai realisasi pengadaan sepatu untuk murid dan guru disebut mencapai Rp 28 miliar. Selain itu, terungkap pula pengadaan barang dan jasa lain untuk kebutuhan program yang sama, seperti bingkai foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka senilai Rp 4 miliar, serta kompor dan mesin cuci dengan total kontrak realisasi Rp 7 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membebastugaskan sementara dua pejabat di bawah Biro Umum Sekretariat Jenderal, yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurutnya, langkah ini diambil agar proses evaluasi dan investigasi penggunaan anggaran Sekolah Rakyat berjalan lancar. Ia juga memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico untuk merasionalisasi anggaran pengadaan tahun ini serta memperkuat kapasitas tim pengadaan agar pelaksanaannya lebih cermat, akuntabel, transparan, dan profesional.
Sudut pandang lain
Kasus ini menunjukkan bahwa pengadaan untuk program sosial berisiko menghadapi tekanan administratif ketika volume pekerjaan besar sementara waktu pelaksanaan terbatas. Dalam situasi seperti ini, pengawasan internal menjadi penting untuk mencegah salah urus anggaran dan menjaga kredibilitas program.
Di sisi lain, langkah membebastugaskan sementara pejabat terkait dapat dibaca sebagai upaya mitigasi risiko sembari memastikan pemeriksaan berjalan. Pendekatan ini juga penting agar publik melihat bahwa evaluasi anggaran dilakukan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Lihat versi asli dari sumber
WAKIL Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan terdapat potensi maladministrasi di proses pengadaan sepatu untuk siswa dan guru pada pelaksanaan program Sekolah Rakyat . Dugaan itu, kata dia, didapat setelah tim khusus mendalami proses pengadaan atribut sekolah rakyat lewat dokumen hingga mekanisme pengadaan.
Adapun tim khusus ini dipimpin oleh Agus Jabo. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial untuk mengevaluasi serta menginvestigasi proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” ujar Agus Jabo di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.
Dia menyatakan bakal melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kekeliruan dalam proses pengadaan sepatu sekolah rakyat. Termasuk, dia melanjutkan, perihal kepastian ada atau tidaknya selisih antara perencanaan dalam pagu anggaran pengadaan dan realisasinya.
“Apabila nantinya ditemukan permasalahan sebagaimana dugaan, maka pihak terkait akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Agus Jabo.
Ia mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertanggung jawab mengurusi pengadaan sepatu sekolah rakyat juga berpotensi dikenai sanksi disiplin bila ditemukan pelanggaran proses. Tak menutup kemungkinan persoalan pengadaan sepatu sekolah rakyat diproses aparat penegak hukum.
“Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan ke aparat penegak hukum sesuai kewenangan,” kata Agus Jabo.
Menurut dia, persoalan pembelian sepatu sekolah rakyat menjadi perhatian penuh kementerian untuk menciptakan tata kelola pengadaan. Kementerian Sosial, ujar dia, bakal melakukan proses pengadaan lebih cermat, akuntabel, transparan, dan profesional.
Belakangan pengadaan sepatu sekolah rakyat disorot lantaran diduga ada penggelembungan harga. Realisasi pengadaan sepatu untuk murid dan guru sekolah rakyat nilainya mencapai Rp 28 miliar. Berbagai pengadaan barang dan jasa lain untuk kepentingan Sekolah Rakyat ikut terungkap.
Misalnya pengadaan bingkai foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dipajang di ruang kelas sekolah rakyat senilai Rp 4 miliar. Ada juga pengadaan kompor dan mesin cuci dengan total nilai kontrak realisasi Rp 7 miliar.
Merespons sederet pengadaan Sekolah Rakyat itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memutuskan membebastugaskan sementara dua pejabat kepala di bawah struktur Biro Umum Sekretariat Jenderal. “Pertama Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kedua Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara,” kata Saifullah di kantornya pada Rabu, 13 Mei 2026.
Gus Ipul, sapaannya, mengatakan dua orang pejabat di Biro Umum tersebut bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang serta jasa kementeriannya. Pejabat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK untuk urusan pengadaan barang dan jasa Kementerian Sosial.
Langkah penonaktifan sementara terhadap dua pejabat ini, ujar dia, diambil untuk kelancaran proses evaluasi serta investigasi atas penggunaan anggaran yang digelontorkan buat program Sekolah Rakyat. “Demi kelancaran proses pengadaan berikutnya,” kata dia menjelaskan alasan membebastugaskan orang yang bertugas sebagai PPK di pengadaan barang dan jasa.
Gus Ipul juga memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico untuk segera merasionalisasi anggaran pengadaan pada tahun ini. Termasuk menguatkan kapasitas tim pengadaan barang dan jasa, serta mengawal implementasi kebijakan pengadaan itu secara langsung.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menampik penonaktifan sementara dua pejabat itu upaya mencari kambing hitam. Menurut dia, keduanya dibebastugaskan sementara waktu agar bisa fokus menyelesaikan persoalan perihal pengadaan barang Sekolah Rakyat.
Dia mengatakan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menindaklanjuti potensi pelanggaran dalam hal kebijakan pengadaan barang dan jasa di kementerian. “Jadi kami malah kasihan, mendingan (keduanya) sudah konsentrasi memperbaiki permasalahan sekarang,” ucap dia pada Rabu, 13 Mei 2026.
Pilihan editor: Siapa Bertanggung Jawab Pengadaan Sekolah Rakyat
Berita terkait
/data/photo/2026/05/13/6a044c38204e0.jpeg)
Kemensos Temukan Dugaan Malaadministrasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Kemensos menemukan potensi maladministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Dua pejabat dibebastugaskan dan investigasi pengadaan terus berlanjut.
Kemensos Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Pengadaan Sekolah Rakyat
Wamensos Agus Jabo menegaskan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar dalam pengadaan Sekolah Rakyat. Tim khusus audit temukan potensi maladministrasi.
Kemensos Targetkan Audit Pengadaan Sekolah Rakyat Selesai Pekan Depan
Tim khusus ini akan melakukan audit internal secara mendalam mengenai semua proses pengadaan untuk sekolah rakyat.
Komdis PSSI Jatuhkan Lima Sanksi ke Persipura Jayapura
Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan lima sanksi sekaligus kepada Persipura Jayapura, terkait sejumlah insiden saat laga melawan Adhyaksa FC Banten, ...
Nadiem Makarim Peluk Pengemudi Ojol Usai Dituntut 18 Tahun
Momen haru terjadi selepas mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management CDM di lingkungan Kemendikbudristek. Tak hanya oleh istri, Nadiem juga mendapat dukungan dari para pengemudi ojek online ojol .
Mensos Bebastugaskan Dua Pejabat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan dua pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk diinvestigasi terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.