Mensos Bebastugaskan Dua Pejabat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan dua pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk diinvestigasi terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan sementara dua pejabat di Kementerian Sosial menyusul sorotan atas pengadaan perlengkapan bagi siswa Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk mempermudah evaluasi dan investigasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan sepatu yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam konferensi pers, Gus Ipul menyebut dua jabatan yang dibebastugaskan, yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Menurut dia, kebijakan tersebut bersifat sementara agar pendalaman kasus dapat berjalan lebih objektif dan menyeluruh.
Gus Ipul juga menugaskan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melanjutkan pendalaman, evaluasi, dan investigasi atas persoalan tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemensos diminta melakukan rasionalisasi anggaran pengadaan tahun 2026, memperkuat kapasitas tim pengadaan, dan melakukan pengawalan langsung terhadap proses yang berjalan. Ia menegaskan bahwa rangkaian langkah itu merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem pengadaan di tahun 2026.
Selain itu, Kemensos disebut telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri agar pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sebelumnya, isu dugaan mark-up harga sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat viral di media sosial dan memicu polemik publik. Untuk meresponsnya, Gus Ipul membentuk tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektur Jenderal Kemensos guna mendalami seluruh informasi yang beredar.
Menurut Gus Ipul, pembentukan tim khusus diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh atas isu-isu yang berkembang. Ia menilai informasi di media sosial tidak selalu dapat diterima mentah-mentah karena ada yang sepenuhnya benar dan ada pula yang hanya sebagian benar, sehingga verifikasi resmi menjadi penting sebelum kesimpulan diambil.
Sudut pandang lain
Kasus ini menunjukkan bagaimana pengadaan barang pemerintah kini berada di bawah sorotan publik yang jauh lebih besar, terutama ketika menyangkut program pendidikan dan anak sekolah. Respons cepat berupa pembebastugasan pejabat dan pembentukan tim khusus dapat dipahami sebagai upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah spekulasi berkembang lebih jauh.
Dari sisi tata kelola, langkah konsultasi dengan KPK dan Polri menandakan dorongan untuk memperkuat kepatuhan prosedural dalam pengadaan tahun anggaran berikutnya. Jika evaluasi ini berjalan efektif, Kemensos berpeluang menjadikan polemik tersebut sebagai momentum perbaikan sistem, bukan sekadar penanganan kasus sesaat.
Lihat versi asli dari sumber
Jakarta, VIVA – Menteri Sosial ( Mensos ) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan dua pejabat di Kementerian Sosial ( Kemensos ).
Gus Ipul menjelaskan, langkah itu diambil untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi pengadaan barang dan jasa, khususnya perlengkapan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang diperbincangkan akhir-akhir ini.
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan sebagai berikut. (Pertama) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Yang kedua, Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara," kata Gus Ipul dalam konferensi pers, dikutip Kamis, 14 Mei 2026.
Dia lantas menugaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos untuk melanjutkan pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi.
Ia juga meminta kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos untuk melakukan rasionalisasi anggaran pada pengadaan tahun 2026, serta menguatkan kapasitas tim pengadaan dan melakukan pengawalan secara langsung.
"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan pihaknya telah melakukan konsultasi KPK dan Polri agar Kemensos bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi.
Diketahui sebelumnya, viral di media sosial terkait adanya dugaan mark-up harga untuk sepatu yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat. Menyikapi hal ini, Mensos membentuk tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan barang dan jasa di Kemensos menyusul adanya informasi yang menjadi polemik di media sosial.
Gus Ipul menunjuk Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Irjen Kemensos untuk memimpin tim khusus tersebut.
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pembentukan tim khusus ini, kata dia, bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai isu-isu yang menjadi polemik di media sosial.
"Supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang isu-isu yang selama ini berkembang di media sosial. Sebab berita itu kadang-kadang benar semua, kadang-kadang separuh benar," tutur Gus Ipul. (Ant)
Berita terkait
Data pengadaan Kemensos 2026 masih belum tampil di Inaproc
Kemensos mengatakan data sedang diperbaiki.
/data/photo/2026/05/13/6a044c38204e0.jpeg)
Kemensos Temukan Dugaan Malaadministrasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Kemensos menemukan potensi maladministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Dua pejabat dibebastugaskan dan investigasi pengadaan terus berlanjut.
Kemensos Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Pengadaan Sekolah Rakyat
Wamensos Agus Jabo menegaskan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar dalam pengadaan Sekolah Rakyat. Tim khusus audit temukan potensi maladministrasi.
Kemensos dan Kementerian PKP Renovasi 10 Ribu Rumah
Kemensos mengusulkan sebanyak 10 ribu rumah milik orang tua murid Sekolah Rakyat untuk direnovasi tahun ini.
Kemensos Temukan Potensi Maladministrasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Belakangan pengadaan sepatu sekolah rakyat disorot lantaran diduga ada penggelembungan harga.
Prabowo Laporkan Harta Rp2,06 Triliun di LHKPN Terbaru
Presiden RI, Prabowo Subianto, melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.066.764.868.191 atau lebih dari Rp2,06 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN terbaru.