Puan Minta Pengetatan Antisipasi Judi Online di Indonesia

"Ya kita harus melakukan antisipasi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online , tentu saja itu jangan sampai terjadi," kata Puan saat konferensi pers seusai rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia meminta ada antisipasi, termasuk bagian imigrasi. Maka, menurut Puan, tidak ada lagi WNA yang datang ke Indonesia untuk bekerja di judi online .

"Karena itu, pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala," ucapnya.

Ia juga berharap jangan sampai judol meluas di Indonesia karena keberadaan markas judol.

"Jadi hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar," ujar dia.

Sebagai informasi, Polri menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Adapun 320 pelaku di antaranya merupakan WNA dan satu lainnya merupakan WNI.

Pidato Puan

Kemudian, dalam pidatonya saat rapat paripurna, Puan juga sempat menyinggung mengenai penempatan pasukan TNI di wilayah konflik hingga kondisi geopolitik yang mesti dihadapi Indonesia saat ini. Ia juga sempat menyampaikan dukacita atas sejumlah kecelakaan yang terjadi belakangan di Indonesia, seperti kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga kecelakaan bus di jalan lintas sumatera.

"Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan," kata Puan.

Puan juga menyampaikan dukacita atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian PBB. Ia juga berbelasungkawa atas meninggalnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Haerul Saleh.

"DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia," ucapnya.

Ia juga meminta ada evaluasi terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di wilayah perdamaian. Ketua DPP PDIP ini meminta e-KTP terintegrasi secara optimal.

"Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik. Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik," ujarnya.

Puan ingin ada jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. DPR juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran.

"Upaya penguatan nilai tukar rupiah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik," imbuhnya. (maa/gbr)