Polri Titipkan 320 WNA Terkait Judi Online Internasional ke Imigrasi

Polri menyerahkan 320 warga negara asing yang terlibat kasus perjudian online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penitipan dilakukan karena seluruhnya berstatus WNA, sementara satu orang lain yang sempat diamankan ternyata merupakan warga negara Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra menjelaskan, 320 WNA tersebut ditempatkan di dua lokasi, yakni Rumah Detensi Imigrasi di Kuningan, Jakarta Selatan, dan fasilitas detensi imigrasi di Jakarta Barat. Ia menyebut, setelah pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan satu orang berstatus WNI yang disebut berasal dari Jakarta. Orang itu kemudian dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian, Arief Eka Riyanto, menyampaikan apresiasi atas kerja sama Polri dalam pengungkapan sindikat judi online internasional tersebut. Menurut dia, para WNA itu sementara dititipkan di rumah detensi dan ruang detensi imigrasi sambil menunggu proses berikutnya dari kepolisian.

Sebelumnya, pada Sabtu, 9 Mei 2026, Polri mengumumkan penangkapan 321 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Dari jumlah itu, 320 orang diketahui merupakan WNA dengan komposisi terbanyak warga Vietnam, disusul warga China, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Kasus ini menegaskan bahwa praktik judi daring lintas negara masih memerlukan penanganan terpadu antara aparat penegak hukum dan otoritas keimigrasian.

Pengungkapan jaringan semacam ini juga memperlihatkan tantangan pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan banyak kewarganegaraan sekaligus. Selain aspek pidana, kasus ini berpotensi memunculkan proses administratif keimigrasian, termasuk penahanan sementara, verifikasi identitas, dan penentuan langkah hukum berikutnya bagi para terduga pelaku.