Pemko Padang Pastikan Tidak Ada Anak Terhambat Sekolah
Pemko Padang bergerak cepat membantu dua siswa MAS agar tetap mendapatkan akses pendidikan layak tanpa terkendala biaya sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan tidak ada anak di daerah itu yang putus sekolah akibat kendala ekonomi. Penegasan ini disampaikan setelah pemerintah kota bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai dua siswa sebuah madrasah aliyah swasta di Padang yang sempat terkendala mengikuti kegiatan belajar karena tunggakan biaya sekolah dan seragam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang telah memerintahkan jajarannya untuk menelusuri langsung kondisi para siswa di lapangan. Tim yang dipimpin sekretaris dinas bersama kepala bidang SMP kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan persoalan yang dihadapi kedua pelajar tersebut dan mencari solusi yang sesuai. Pemerintah kota juga menyerahkan bantuan kepada keduanya di panti asuhan tempat mereka tinggal.
Penyerahan bantuan itu disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, pada Jumat, 8 Mei 2026, sebagai bagian dari pengawasan dan transparansi pelayanan publik. Menurut Yopi, selain bantuan, Pemko Padang juga mencarikan sekolah baru bagi kedua siswa tersebut sesuai permintaan mereka agar proses pendidikan tetap bisa berlanjut tanpa hambatan.
Yopi menegaskan langkah itu sejalan dengan Program Unggulan Padang Juara serta arahan Wali Kota Padang agar seluruh anak di kota tersebut tetap memperoleh hak pendidikan. Ia menyebut pemerintah daerah menargetkan angka tidak sekolah dapat ditekan hingga nol. Karena itu, Disdikbud berharap sekolah dan wali murid lebih aktif berkomunikasi sejak awal apabila ada persoalan biaya atau kebutuhan lain yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan.
Pemerintah kota menilai pendekatan cepat seperti ini penting agar persoalan finansial tidak berubah menjadi penghalang jangka panjang bagi masa depan pelajar. Dengan respons langsung dari pemerintah, kasus serupa diharapkan dapat segera ditangani sebelum berdampak pada putus sekolah.
Sudut pandang lain
Kasus ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah, tetapi juga kemampuan keluarga memenuhi biaya pendukung seperti seragam dan iuran. Di tingkat daerah, intervensi cepat pemerintah dapat menjadi penyangga penting ketika keluarga berada dalam situasi rentan.
Di sisi lain, keberadaan Ombudsman dalam penyerahan bantuan menegaskan pentingnya pengawasan layanan publik agar penyelesaian kasus pendidikan berlangsung akuntabel. Pendekatan ini juga bisa mendorong sekolah lebih dini berkoordinasi dengan pemerintah ketika ada murid yang berisiko terhenti pendidikannya.
Lihat versi asli dari sumber
INFO TEMPO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak di Kota Padang yang putus sekolah atau kehilangan hak mendapatkan pendidikan layak akibat kendala ekonomi.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui langkah cepat Disdikbud Padang dalam merespons informasi mengenai dua siswa salah satu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kota Padang yang sempat terkendala mengikuti proses belajar-mengajar karena tunggakan uang sekolah dan seragam.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang memerintahkan jajaran Disdikbud untuk segera melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Tim yang dipimpin Sekretaris Disdikbud bersama Kabid SMP kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi kedua siswa tersebut.
Sebagai bentuk solusi nyata, Pemerintah Kota Padang menyerahkan bantuan kepada kedua siswa di panti asuhan tempat mereka tinggal. Penyerahan bantuan itu turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan pelayanan publik, Jumat, 8 Mei 2026.
“Sesuai permintaan kedua siswa tersebut, kita juga carikan sekolah baru. Ini bentuk dari upaya Pemko Padang untuk memastikan tidak ada pelajar yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak,” ujar Yopi Krislova, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan Program Unggulan Padang Juara serta arahan langsung Wali Kota Padang agar seluruh anak di daerah itu tetap dapat mengenyam pendidikan.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah hingga titik nol,” tegasnya.
Melalui tindakan preventif dan responsif ini, Disdikbud Padang berharap pihak sekolah maupun wali murid dapat lebih proaktif menjalin komunikasi sehingga persoalan finansial tidak menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda di Kota Padang.(*)
Berita terkait
Polisi Siaga Hadapi Lonjakan Arus Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan jajaran Korlantas Polri siap mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus.
Arief Rohman Lantik 191 Pejabat Blora
Bupati Blora, Arief Rohman, melantik 191 pejabat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
/data/photo/2026/05/12/6a02bdab5b2f0.jpg)
WFH ASN Tiap Jumat Dinilai Berisiko Picu Kecemburuan Sosial
Kebijakan WFH bagi ASN yang diterapkan pemerintah untuk menghemat bahan bakar, dianggap malah menimbulkan ketimpangan sosial.
Dukcapil Jelaskan Pemakaian e-KTP dan Perlindungan Data
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setyabudi, angkat bicara terkait penggunaan KTP elektronik e-KTP untuk keperluan check-in hotel serta adanya anggapan larangan fotokopi e-KTP.
Asep Japar Minta Satpol PP Tegas dan Humanis
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menekankan pentingnya pendekatan tegas namun tetap humanis bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas di lapangan.
Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Sampang, Target Rampung Juni
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sampang ditargetkan selesai akhir Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran baru.