Literasi Keuangan Tinggi, Banyak Warga Masih Sulit Menabung
Di tengah meningkatnya penggunaan layanan perbankan dan digital finance di Indonesia, banyak masyarakat masih kesulitan atur pengeluaran, menabung, jaga pemasukan stabil.
Meningkatnya akses ke layanan keuangan di Indonesia belum otomatis membuat kondisi finansial masyarakat menjadi lebih sehat. Di tengah meluasnya penggunaan perbankan dan layanan keuangan digital, banyak warga masih kesulitan mengatur pengeluaran, menabung, dan menjaga pemasukan tetap stabil.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 dari OJK dan BPS menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen. Namun, di sisi lain, World Bank Global Findex mencatat lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari, termasuk menyiapkan dana cadangan dan merancang masa depan finansial keluarga.
Fenomena tersebut membuat pembahasan soal financial health atau kesehatan finansial semakin penting, terutama di tengah gaya hidup modern yang bergerak cepat dan tekanan ekonomi yang terus berubah. Kesehatan finansial tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening, akses pinjaman, atau penggunaan dompet digital, tetapi juga dari kemampuan menghadapi risiko, mengelola arus kas, serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengatakan akses keuangan memang menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kemajuan UMKM, tetapi harus dibarengi intervensi lain. Menurut dia, pendampingan, edukasi, teknologi yang mudah digunakan, akses pasar, dan kebijakan yang mendukung tetap diperlukan agar akses tersebut benar-benar menghasilkan kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Fito Rahdianto. Ia menilai kesehatan finansial perlu dilihat dari kondisi nyata masyarakat sehari-hari, bukan sekadar dari kepemilikan produk keuangan. Di tengah biaya hidup yang meningkat dan ketidakpastian ekonomi global, isu ini makin relevan bagi generasi produktif dan pelaku usaha kecil yang harus bertahan saat pemasukan tidak menentu, memiliki dana darurat, dan tetap memenuhi kebutuhan keluarga tanpa tekanan finansial berkepanjangan.
Sudut pandang lain
Fenomena ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan belum tentu identik dengan ketahanan finansial. Banyak masyarakat sudah terhubung dengan produk keuangan formal, tetapi masih membutuhkan pendampingan agar akses tersebut berubah menjadi perilaku finansial yang lebih disiplin dan adaptif.
Dari sisi kebijakan, tantangannya bukan hanya memperluas layanan, melainkan memastikan kualitas pemanfaatannya. Jika edukasi, akses pasar, dan dukungan usaha tidak berjalan bersamaan, kelompok rentan seperti pekerja produktif dan UMKM tetap berisiko menghadapi pendapatan tidak stabil dan kesulitan membangun tabungan.
Lihat versi asli dari sumber
Jakarta, VIVA – Memiliki akses ke layanan keuangan ternyata belum menjamin seseorang memiliki kondisi finansial yang sehat. Di tengah meningkatnya penggunaan layanan perbankan dan digital finance di Indonesia, banyak masyarakat masih kesulitan mengatur pengeluaran, menabung , hingga menjaga pemasukan tetap stabil.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 dari OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 80,51 persen. Namun di sisi lain, World Bank Global Findex mencatat lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil. Scroll untuk tahu lebih lanjut, yuk!
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari, termasuk menabung dan merencanakan masa depan finansial keluarga.
Fenomena tersebut membuat pembahasan soal financial health atau kesehatan finansial semakin relevan, terutama di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan penuh tekanan ekonomi.
Financial health sendiri tak hanya berbicara soal punya rekening, akses pinjaman, atau dompet digital, tetapi juga kemampuan seseorang menghadapi risiko finansial, mengatur arus kas, hingga menjaga kondisi ekonomi keluarga tetap stabil dalam jangka panjang.
“Akses keuangan menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong UMKM untuk maju, tetapi akses keuangan perlu dibarengi dengan intervensi. Mulai dari pendampingan, edukasi, teknologi yang mudah, akses pasar, hingga kebijakan,” ujar Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, dalam keterangannya, dikutip Sabtu 16 Mei 2026.
Menurutnya, banyak masyarakat sebenarnya sudah mengenal layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memiliki kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan.
Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Fito Rahdianto. Ia menilai kesehatan finansial perlu dipahami dari kondisi nyata masyarakat sehari-hari.
“Melalui forum ini, berbagai pihak dapat menyelaraskan pandangan dan membangun pendekatan yang lebih relevan, aplikatif, serta berdampak bagi ketahanan finansial dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Di tengah naiknya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi global, isu financial health kini semakin dekat dengan keseharian masyarakat, terutama generasi produktif dan pelaku usaha kecil.
Bukan hanya soal berapa besar penghasilan, tetapi bagaimana seseorang mampu bertahan saat pemasukan tidak stabil, memiliki dana darurat, hingga tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terjebak tekanan finansial berkepanjangan.
Berita terkait
PB HMI Dukung Penurunan Bunga PNM Mekaar Jadi 8 Persen
PB HMI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan bunga pinjaman ultra mikro PNM Mekaar dari 24 persen menjadi 8 persen.
/data/photo/2026/02/10/698b0b2d4ecd2.jpg)
Aset perbankan syariah tembus Rp 1.061 triliun
OJK umumkan industri perbankan syariah Indonesia tumbuh solid dengan aset dua digit, didukung implementasi Roadmap RP3SI dan kepercayaan masyarakat.
Banyak Keluarga Pasien Anak Masih Kekurangan Tempat Istirahat
Sebagian bahkan terpaksa tidur di selasar rumah sakit, masjid, hingga pom bensin demi tetap berada dekat dengan anak mereka yang tengah berjuang melawan penyakit kronis.
CFD Rasuna Said dihentikan sementara, kembali Juni 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan sementara pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna ...
/data/photo/2025/03/03/67c56db4f11bb.jpg)
Pelaku usaha minta pemerintah atasi biaya logistik yang mahal
Ketum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran, Fera Umbara, keluhkan biaya logistik mahal ke Mendag Budi Santoso. Mencari solusi di tengah tantangan negara kepulauan.
Menteri UMKM Larang Kenaikan Biaya Layanan Marketplace
Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan online menaikkan biaya layanan sementara ini.