Pelaku usaha minta pemerintah atasi biaya logistik yang mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia Fera Umbara, meminta pemerintah menghadirkan solusi atas mahalnya biaya logistik di tanah air.

Fera mengeluhkan persoalan tingginya biaya logistik dalam Ngobrol Produk Indonesia (Ngopi) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan.

Fera mengatakan, pihaknya datang ke acara tersebut bersama Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) hingga Indonesian African Business Council.

“Saya mau tanya Pak, kita punya HPP (Harga Pokok Produksi) kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan . Kalau biaya logistik kita mahal,” kata Fera di Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pengusaha itu lalu menagih solusi dari pemerintah yang bisa menekan biaya logistik tanah air.

Menurutnya, biaya logistik menjadi salah satu kunci produk lokal bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasaran.

“Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing?” ujar Fera.

Menanggapi keluhan Fera, Busan mengakui biaya logistik tanah air mahal karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Menurut Busan, tidak mudah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik. Karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik,” kata Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui masalah logistik menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

Namun, Busan mengaku belum bisa menjelaskan jalan keluar atas persoalan tersebut di dalam forum karena keterbatasan waktu.

Ia lalu mengajak para pelaku usaha terkait untuk kembali datang ke Kementerian Perdagangan guna mendiskusikan masalah mahalnya biaya logistik.

“Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua. Karena kita bareng ya, permasalahan kita bareng. Ya nanti kita ketemu di kantor,” ucap Busan.

Masalah Lama

Mahalnya biaya logistik di Indonesia merupakan masalah lama yang pernah menjadi perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Tim itu dibentuk pada era kepemimpinan Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Catatan Kompas.com, eks Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, mengungkapkan pihaknya berupaya memperbaiki tata kelola pelabuhan dan penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satunya dengan mendorong terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau .

Permendag itu mewajibkan pengusaha melaporkan data perdagangan antarpulau barang (PAB) atau “manifest domestik”.

“Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan Manifest Domestik yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya,” kata Pahala, Rabu (27/11/2024).

Mantan Government Financial Management Expert-Education Sector di World Bank itu menyebut, salah satu penyebab tingginya biaya logistik antarpulau karena ketimpangan muatan kapal.

Ia mencontohkan, sebagai pusat perdagangan di tanah air, Jakarta mendapatkan pasokan berbagai komoditas dari 16 daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan lainnya.

Komoditas itu dikirim menggunakan kapal dari pulau-pulau yang jauh dari Jakarta.

Namun, setelah muatan dibongkar di pelabuhan Jakarta, kapal-kapal itu kembali dalam kondisi kosong.

“Akibatnya, biaya logistik melambung karena saat kembali ke daerah asal, seringkali dalam kondisi kosong atau minim muatan,” ujar Pahala.

Menurutnya, dengan antar laporan data perdagangan antarpulau pemerintah bisa menyusun perencanaan, melakukan intervensi pasar, hingga mengawasi barang dan jasa.

Adapun data itu mencakup komoditas yang dijual, muatan kargo, pengangkutan barang penerima muatan, dan lainnya.

Jika data itu bisa menjadi satu, pemerintah bisa menekan kesenjangan harga, mengatur suplai antardaerah, hingga menghapus hambatan perdagangan antarpulau.

“Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” kata eks Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.