Menteri UMKM Larang Kenaikan Biaya Layanan Marketplace

Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan online menaikkan biaya layanan untuk sementara waktu. Larangan itu disampaikan setelah pemerintah memanggil sejumlah perusahaan marketplace yang disebut berencana kembali menaikkan biaya layanan pada Mei 2026.

Maman mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah sudah menegaskan agar tidak ada kenaikan biaya terlebih dahulu. Ia menyampaikan hal itu di Badung, Bali, pada Rabu, 13 Mei 2026, ketika menjawab pertanyaan mengenai rencana penyesuaian biaya layanan oleh platform daring. Menurut dia, keputusan tersebut sudah dibahas bersama para perusahaan marketplace dan bersifat tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian dalam kontrak antara marketplace dan pelaku UMKM. Jika kedua pihak telah menyepakati perjanjian selama satu tahun, maka biaya layanan tidak boleh diubah secara sepihak. Apabila memang ada kebutuhan untuk menaikkan harga atau komisi, Maman menegaskan harus ada pembicaraan terlebih dahulu dan sosialisasi setidaknya dua hingga tiga bulan sebelumnya agar tercipta keadilan bagi pelaku usaha.

Maman menambahkan, pemerintah akan menindak platform yang melanggar kesepakatan hasil rapat tersebut. Menurut dia, kebijakan ini dibuat untuk melindungi pelaku usaha mikro yang selama ini dinilai terbebani biaya layanan yang terus meningkat. Pemerintah, kata dia, berada pada posisi memberi keamanan, perlindungan, dan dorongan agar daya saing UMKM di marketplace tetap terjaga.

Di sisi lain, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait masih menyinkronkan pembahasan untuk menyiapkan mekanisme dan regulasi yang akan menjadi payung hukum bagi pelaku UMKM dan penyedia platform. Proses ini masih berjalan sebagai dasar pengaturan hubungan antara pelaku usaha dan marketplace ke depan.