Yandri Dorong Kades Sulsel Kembangkan Desa Ekspor
Mendes Yandri Susanto targetkan desa di Sulawesi Selatan ekspor produk lokal ke 59 negara. Upaya ini untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mendorong para kepala desa di Sulawesi Selatan untuk mempercepat realisasi Asta Cita ke-6 Presiden, yakni membangun dari desa. Ia menilai penguatan ekonomi desa dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, pendampingan pelaku usaha lokal, dan pengembangan desa tematik yang berorientasi pada pasar yang lebih luas.
Pernyataan itu disampaikan Yandri dalam Apel Siaga yang diikuti seluruh kepala desa se-Sulawesi Selatan di Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, pada Rabu (13/5). Dalam keterangan tertulis yang dirilis Kamis (14/5/2026), Yandri menyebut telah ada kesepakatan untuk mendorong ekspor bahan atau produk desa ke 59 negara. Menurutnya, lebih dari 2.000 desa di Sulsel memiliki peluang untuk mengekspor komoditas unggulan, termasuk sereh, tanpa mengabaikan kebutuhan pasar lokal.
Yandri meyakini perluasan akses pasar akan meningkatkan perputaran ekonomi di desa dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai skala produksi pelaku usaha lokal bisa berkembang jika desa memiliki pasar yang lebih besar dan berkelanjutan. Namun, untuk masuk ke pasar global, produk desa harus memenuhi standar internasional sehingga peningkatan kualitas menjadi syarat utama.
Karena itu, Yandri meminta kepala desa memetakan potensi unggulan masing-masing wilayah, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar pembentukan daya saing dan pemenuhan standar mutu agar produk desa lebih siap memasuki pasar ekspor. Ia juga menyampaikan akan kembali ke Sulsel membawa para pembeli untuk melakukan penandatanganan kontrak dengan kepala desa.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, Inspektur Jenderal Kemendes PDT Masyhudi, dan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulsel Bustanul Arifin.
Sudut pandang lain
Dorongan membangun desa sebagai basis ekspor menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya menekankan bantuan, tetapi juga penciptaan nilai tambah dari produksi lokal. Jika berjalan konsisten, model ini dapat membuka rantai pasok baru bagi desa dan memperluas akses petani, nelayan, serta perajin ke pasar yang lebih luas.
Namun, keberhasilan program semacam ini biasanya bergantung pada kesiapan kelembagaan desa, kualitas produk, logistik, dan pendampingan berkelanjutan. Tanpa standar mutu dan akses pembiayaan yang memadai, target ekspor berisiko hanya berhenti pada wacana, terutama bagi desa dengan kapasitas produksi yang masih terbatas.
Lihat versi asli dari sumber
Menurut Yandri, hal ini hanya perlu upaya dan dikawal secara sungguh-sungguh oleh setiap kepala desa (kades), agar dilanjutkan pada level pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat dan para pelaku ekonomi di tingkat desa.
"Saya kemarin sudah membuat kesepakatan, bahwa kita akan mengekspor bahan-bahan atau produk desa ke 59 negara, jadi kepala desa se-Sulawesi Selatan bisa membuat desa-desa tematik," kata Yandri, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
"Nanti di Sulsel dari 2.000 lebih desa itu bisa ekspor sereh, di samping kita juga untuk kebutuhan lokal," imbuhnya saat memberi arahan dalam Apel Siaga yang diikuti seluruh kepala desa se-Sulsel, di Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Rabu (13/5).
Lebih lanjut, Yandri meyakini dengan jangkauan pasar yang lebih besar itu, perputaran ekonomi akan terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.
Yandri menyebut hal ini memungkinkan produsen lokal untuk memperbesar skala produksinya.
Di samping itu, yang perlu diperhatikan dalam menembus pasar global tersebut, produk lokal dituntut memenuhi standar internasional. Menurut Yandri, hal ini secara otomatis mendorong peningkatan kualitas dan standar produk.
"Biar rakyat di desa itu sejahtera, biar produksinya meningkat, biar produk-produk lokal Sulawesi Selatan mendunia. Karena kami di Kementerian Desa punya program desa ekspor," papar Yandri.
Yandri juga meminta seluruh kepala desa (kades) untuk memetakan komoditas unggulan desa baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, atau kerajinan agar juga memiliki daya saing dan standar kualitas pasar global.
Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan bertujuan untuk mengubah paradigma desa dari objek pembangunan menjadi subjek atau pemeran utama ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal.
"Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, saya akan datang kembali ke sini, membawa buyernya, membawa pembelinya, untuk kita teken kontrak dengan kepala desa," kata menteri asal Bengkulu Selatan itu.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendes PDT, Masyhudi, dan Kepala Kesbangpol Prov Sulsel Bustanul Arifin. (akd/ega)
Berita terkait
Prabowo Meremehkan Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS
Nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp 17.600 per dolar AS pada 15 Mei 2026.
Prabowo Resmikan 1.061 KDKMP untuk Perkuat Ekonomi Desa
Presiden Prabowo meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jatim dan Jateng, menandai langkah penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi.
Prabowo Sebut MBG dan Kopdes Merah Putih Dorong Ekonomi Desa
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dampak positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih meski mendapat banyak kritikan.
Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Kopdes Merah Putih
Prabowo menilai langkah tersebut menjadi pencapaian penting karena untuk pertama kalinya pemerintah mampu meresmikan ribuan koperasi yang telah siap beroperasi.
Film Dokumenter Soroti Transisi Energi di Wilayah 3T Kalimantan
Film dokumenter Pelita Asa mengangkat perjalanan transisi energi di wilayah 3T Kalimantan lewat PLTS komunal untuk mendorong akses listrik dan ekonomi warga.