Setjen MPR Evaluasi LCC Empat Pilar dan Siapkan Lomba Ulang
Plt Sekjen MPR menjelaskan penonaktifan juri dan MC LCC Empat Pilar Kalbar. Evaluasi mendalam dilakukan untuk memastikan independensi dan transparansi.
Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan juri sebagai langkah sanksi awal sekaligus merespons dinamika yang muncul dalam LCC Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Hingga kini, Setjen MPR masih menelaah kemungkinan sanksi administratif dengan memeriksa apakah ada unsur pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.
Plt Sekjen MPR RI Siti menyampaikan hal itu usai berkomunikasi dengan pimpinan MPR RI. Menurut dia, keputusan lanjutan masih harus dipelajari berdasarkan aturan yang ada, termasuk ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara, untuk memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Pernyataan itu ia sampaikan di Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (13/5), dan dikonfirmasi kembali pada Kamis (14/5/2026).
Siti juga mengklarifikasi bahwa juri tidak menyampaikan pernyataan langsung secara pribadi karena mereka merupakan representasi institusi. Karena itu, setiap komunikasi publik dipandang menjadi tanggung jawab Setjen MPR RI. Ia menjelaskan bahwa permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh kesekretariatan pada dasarnya mewakili pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga klarifikasi yang diberikan pun berada dalam kapasitas kelembagaan, bukan personal.
Selain persoalan administratif, Setjen MPR juga masih mengevaluasi kendala teknis di lapangan, seperti sistem suara dan berbagai aspek penyelenggaraan lain. Seluruh faktor yang memicu dinamika dalam lomba itu akan dijadikan bahan pembelajaran agar pelaksanaan berikutnya lebih tertib dan sesuai standar. Siti menegaskan, hal yang paling penting dalam ajang tersebut adalah tidak adanya keberpihakan kepada sekolah tertentu dan seluruh proses harus berjalan independen.
Terkait final lomba, MPR RI akan menggelar ulang pada Mei 2026 dengan tanggal yang masih dikoordinasikan. Pelaksanaan ulang itu akan dipersiapkan dengan standar yang sama seperti sebelumnya, termasuk panggung dan perangkat pendukung. Komposisi juri juga akan melibatkan akademisi, termasuk dari Kalimantan Barat, serta berada di bawah pengawasan langsung pimpinan MPR RI.
Sudut pandang lain
Kasus ini menunjukkan bahwa ajang lomba yang diselenggarakan lembaga negara tidak hanya dinilai dari hasil kompetisi, tetapi juga dari integritas proses, transparansi, dan kesiapan teknis. Ketika muncul dugaan dinamika dalam penyelenggaraan, respons cepat berupa evaluasi dan lomba ulang penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun publik.
Dari sisi tata kelola, langkah MPR untuk memeriksa unsur pelanggaran administratif dan melibatkan pengawasan pimpinan memperlihatkan upaya memperkuat akuntabilitas. Jika penataan ulang dilakukan dengan juri yang lebih beragam dan prosedur yang jelas, ajang serupa dapat menjadi contoh penyelenggaraan kegiatan kelembagaan yang lebih independen dan kredibel.
Lihat versi asli dari sumber
Setjen MPR telah menonaktifkan juri sebagai bentuk sanksi sekaligus merespons dinamika yang terjadi dalam LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar. Sementara sanksi secara administratif masih dianalisa oleh Setjen MPR apakah terdapat unsur pelanggaran yang merujuk pada peraturan yang berlaku.
"Sementara untuk sanksi administrasi lainnya, tentu ada aturan dan mekanismenya tersendiri. Hari ini kami baru melakukan komunikasi dengan pimpinan MPR RI, sehingga selanjutnya kami akan mempelajari aturan-aturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari BKN, apakah terdapat unsur-unsur yang dikaitkan dengan regulasi tersebut," ujar Siti, dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Hal tersebut ia sampaikan di Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5).
Siti turut mengklarifikasi juri tidak menyampaikan pernyataan langsung secara pribadi karena posisi mereka merupakan representasi institusi. Dengan demikian, segala bentuk komunikasi publik menjadi tanggung jawab pihak Setjen MPR RI.
"Terkait pembawa acara (MC) yang sudah menyampaikan permohonan maaf secara publik, sementara dari pihak juri belum menyampaikan secara langsung, tadi juga sempat dibahas bahwa dewan juri merupakan representasi dari kesekretariatan," tutur Siti.
Siti menuturkan berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan beberapa hari lalu, permohonan maaf dari Kesekretariatan pada dasarnya sudah mewakili pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sehingga klarifikasi disampaikan bukan lagi atas nama personal, melainkan atas nama kelembagaan Kesekretariatan yang secara langsung menyampaikan permohonan maaf.
Junjung Independensi
Siti menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan evaluasi mendalam, khususnya terkait kendala teknis di lapangan seperti sistem suara dan aspek teknis lainnya.
Keseluruhan faktor penyebab hingga terjadinya dinamika ini akan menjadi pembelajaran mendalam dan menyeluruh.
Siti juga menekankan yang terpenting dalam penyelenggaraan ajang ini adalah tidak adanya unsur keberpihakan terhadap sekolah tertentu, dalam hal ini dilaksanakan secara independen.
"Namun perlu ditegaskan, tidak ada unsur keberpihakan dari dewan juri. Kami memastikan bahwa proses tersebut dijalankan tanpa adanya keterpihakan apa pun," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekjen MPR RI tersebut.
Sementara itu, terkait keputusan pelaksanaan ulang lomba final, akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026 ini, dengan keputusan tanggal yang saat masih dipertimbangkan.
"Diupayakan masih dalam bulan ini. Namun untuk tanggal pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut, karena lomba ulang harus dipersiapkan dengan standar yang sama seperti pelaksanaan sebelumnya, mulai dari panggung hingga seluruh perangkat pendukung kegiatan. Kami ingin semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik," tutur Siti.
Komposisi juri juga akan melibatkan unsur akademisi termasuk dari Kalbar, bahkan akan dipantau dan diawasi langsung oleh pimpinan MPR RI.
"Terima kasih. Kami mohon dukungan semua pihak agar seluruh proses dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya. (akd/ega)
Berita terkait
MPR Pelajari Gugatan atas LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat
Pimpinan dan Sekretaris Jenderal MPR mengaku belum mengetahui ihwal gugatan penyelenggaraan LCC empat pilar di Kalimantan Barat.
Setjen MPR nonaktifkan juri dan MC LCC Empat Pilar Kalbar
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) pada Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat ...
MPR Pertimbangkan Batal Gelar Ulang LCC Empat Pilar di Kalbar
Keputusan akhir soal rencana pertandingan ulang lomba cerdas cermat empat pilar di Kalbar baru akan diputuskan dalam rapat pimpinan MPR pekan depan.
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Ulang Final LCC 4 Pilar
SMAN 1 Pontianak menolak ikut ulang Lomba Cerdas Cermat MPR RI setelah polemik penjurian. Sekolah dukung SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalbar.
Gibran Beri Motivasi dan Tips Debat kepada Siswa SMAN 1 Pontianak
10 siswa-siswi SMAN 1 Pontianak yang merupakan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat menerima undangan wapres Gibran
MPR Telaah Sanksi Tambahan untuk Juri LCC Kalbar
Menyusul dengan polemik penjurian dalam ajang Cerdas Cermat Empat Pilar MPR, Sekertariat Jenderal MPR RI tengah menelaah sanksi tambahan terhadap dewan juri.