MPR Telaah Sanksi Tambahan untuk Juri LCC Kalbar
Menyusul dengan polemik penjurian dalam ajang Cerdas Cermat Empat Pilar MPR, Sekertariat Jenderal MPR RI tengah menelaah sanksi tambahan terhadap dewan juri.
Sekretariat Jenderal MPR RI tengah menelaah kemungkinan sanksi tambahan bagi dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini menyusul polemik penilaian dalam lomba yang digelar pada 9 Mei lalu dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan, MPR sudah menjatuhkan sanksi penonaktifan terhadap para juri dalam lomba tersebut. Namun, untuk sanksi administratif lainnya, pihaknya masih memeriksa aturan yang berlaku dan menunggu proses internal yang sesuai ketentuan. Menurut dia, jajaran kesekjenan juga akan mendalami kemungkinan keterkaitan juri internal MPR dengan aturan kepegawaian yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Siti menjelaskan, pembahasan itu baru dilakukan setelah komunikasi dengan pimpinan MPR pada hari yang sama. Karena itu, keputusan lebih lanjut belum dapat dipastikan dan masih harus melihat apakah ada unsur pelanggaran yang masuk dalam aturan BKN. Ia menegaskan bahwa para juri tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk pada pelaksanaan ulang khusus babak final tingkat Provinsi Kalbar.
Polemik ini bermula dari salah satu soal tentang mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat MC membacakan pertanyaan, peserta dari Grup C, Josepha Alexandra, menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jawaban itu justru diberi nilai minus 5 oleh juri Dyastasita WB.
Pada sesi berikutnya, Grup B memberikan jawaban dengan susunan kalimat yang sama. Kali ini, juri memberikan nilai penuh 10 poin. Perbedaan keputusan tersebut memicu protes dari peserta Grup C yang menilai jawaban mereka sudah benar secara substansi. Pihak juri kemudian menyatakan tidak mendengar penyebutan kata DPD dalam jawaban Grup C dan menilai artikulasi menjadi bagian penting dalam penilaian.
Sudut pandang lain
Kasus ini menunjukkan pentingnya standar penilaian yang konsisten dalam kompetisi pendidikan, terutama ketika lomba melibatkan institusi negara dan peserta pelajar. Ketika perbedaan penilaian muncul pada jawaban yang sama, kepercayaan peserta dan publik terhadap objektivitas juri ikut dipertaruhkan.
Dari sisi kelembagaan, penelusuran sanksi tambahan oleh MPR RI dapat dibaca sebagai upaya menjaga akuntabilitas sekaligus meredam dampak reputasi. Jika evaluasi internal dilakukan secara transparan, kasus ini juga bisa menjadi bahan perbaikan prosedur penjurian pada pelaksanaan lomba berikutnya.
Lihat versi asli dari sumber
VIVA –Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar 9 Mei lalu terus mendapat sorotan menyusul dengan sistem penilaian oleh juri. Menyusul dengan polemik tersebut, Sekertariat Jenderal MPR RI tengah menelaah sanksi tambahan terhadap dewan juri.
MPR RI diketahui telah menjatuhkan sanksi penonaktifan terhadap dewan juri dalam lomba tersebut.
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Kalau sanksi adminstrasi lainnya itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah itu dalam tahap,” kata Sekertaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari ANTARA, Kamis 14 Mei 2026.
Nantinya, kata Siti kesekjenan akan mendalami juri yang berasal dari internal MPR itu berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dia menjelaskan, kesekjenan bakal mendalami juri yang berasal dari internal MPR itu berdasarkan peraturan yang berlaku dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN?” ucapnya.
Ia pun memastikan jajaran dewan juri itu tidak akan dilibatkan lagi dalam LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk pada perlombaan ulang khusus untuk babak final tingkat Provinsi Kalbar.
Diberitakan sebelummya, Lomba cerdas cermat yang ramai jadi sorotan pengguna media sosial ini bermula saat MC membacakan pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Peserta dari Grup C yang bernama Josepha Alexandra kemudian menjawab: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Namun jawaban itu justru mendapat nilai minus 5 dari Dyastasita WB selaku dewan juri. Ketika soal dilempar ke kelompok lain. Grup B kemudian memberikan jawaban dengan susunan kalimat yang sama dengan Grup C. Kali ini, juri justru memberikan nilai penuh 10 poin.
Perbedaan keputusan tersebut langsung memicu protes dari peserta Grup C. Mereka merasa telah memberikan jawaban yang benar sesuai substansi pertanyaan. Di sisi lain, pihak juri berdalih bahwa mereka tidak mendengar penyebutan kata “DPD” dari jawaban Grup C dan menekankan bahwa artikulasi menjadi faktor penting dalam penilaian.
Berita terkait
Viral Juri Lomba Cerdas Cermat MPR Beri Nilai Berbeda
Video Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Kalbar viral. Kontroversi muncul saat juri memberi nilai berbeda untuk jawaban serupa dari peserta.
Indri Wahyuni Disorot Usai Polemik Penilaian LCC 4 Pilar
Segini kisaran gaji dan kekayaan Indri Wahyuni, Juri yang permasalahkan artikulasi di LCC 4 Pilar MPR Kalbar. Indri Wahyuni menjadi salah satu juri ramai diperbincangkan usai memberikan tanggapan kepada peserta lomba cerdas cermat saat mengajukan protes.
Hetifah Minta Final Cerdas Cermat MPR di Kalbar Diulang
Diharapkan peristiwa cerdas cermat ini tidak mengurangi minat dan antusiasme untuk terus aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan kebangsaan.
Indri Wahyuni jadi sorotan usai polemik LCC MPR di Kalbar
Profil Indri Wahyuni, juri LCC MPR yang viral usai polemik jawaban peserta SMAN 1 Pontianak. Sosok “Mrs Artikulasi” kini ramai disorot netizen. Berikut profil lengkapnya.
Cucun Minta MPR Evaluasi Juri Lomba Cerdas Cermat
Cucun meminta MPR mengevaluasi kelalaian juri dalam penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Kalbar agar kasus itu tidak terulang.
MPR Ulang Final LCC Empat Pilar di Kalbar
MPR memutuskan untuk mengulang final Lomba Cerdas Cermat di Kalbar setelah kritik terhadap penilaian juri. Juri independen akan dilibatkan dalam lomba ulang.