Cucun Minta MPR Evaluasi Juri Lomba Cerdas Cermat
Cucun meminta MPR mengevaluasi kelalaian juri dalam penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Kalbar agar kasus itu tidak terulang.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat mengevaluasi kinerja juri dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Kalimantan Barat. Ia menilai kelalaian dalam penilaian tidak semestinya terjadi dan meminta Sekretariat Jenderal MPR lebih selektif dalam memilih dewan juri.
Cucun menyampaikan protes itu sebagai anggota MPR setelah muncul polemik pada babak final lomba yang digelar 9 Mei 2026. Kontroversi terjadi saat tiga regu finalis, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau, berebut menjawab pertanyaan tentang pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK. Regu dari SMA Negeri 1 Pontianak lebih dulu memberikan jawaban yang dinilai kurang tepat dan terkena pengurangan lima poin, sementara jawaban serupa dari SMA Negeri 1 Sambas kemudian dinyatakan benar dan diberi 10 poin.
Perbedaan penilaian itu memicu protes dari peserta SMA Negeri 1 Pontianak. Dewan juri menjelaskan bahwa jawaban tim tersebut tidak menyebutkan frasa “pertimbangan DPD”, sedangkan tim dari Sambas dinilai menyampaikan jawaban lengkap. Persoalan ini kemudian ramai dibahas di media sosial setelah cuplikan penilaian lomba beredar luas.
Salah satu juri, Indri Wahyuni, menegaskan bahwa artikulasi peserta menjadi dasar penilaian karena juri hanya dapat memberi nilai berdasarkan jawaban yang terdengar jelas. Ia menyatakan pengurangan nilai dapat diberikan jika jawaban tidak terdengar secara utuh. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengatakan pihaknya masih menelusuri duduk perkara dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis lomba, mulai dari mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, verifikasi jawaban, hingga tata kelola keberatan.
MPR juga menyebut masukan publik akan menjadi bahan penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kegiatan pembelajaran kebangsaan yang diharapkan berlangsung inklusif dan edukatif. Polemik ini menunjukkan bahwa kompetisi akademik bukan hanya soal kemampuan peserta, tetapi juga ketelitian penyelenggara dalam memastikan aturan diterapkan secara konsisten.
Sudut pandang lain
Kasus ini menyoroti pentingnya standar penjurian yang seragam dalam lomba pendidikan publik, terutama ketika penilaian bergantung pada kejelasan ucapan dan ketepatan isi jawaban. Jika prosedur tidak dirumuskan dengan jelas, ruang perbedaan tafsir akan mudah memicu keberatan peserta dan menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggara.
Dari sisi kelembagaan, respons MPR untuk menelusuri dan mengevaluasi proses lomba menjadi langkah penting untuk menjaga reputasi kegiatan sosialisasi empat pilar. Transparansi penilaian dan mekanisme sanggah yang tertata dapat membantu mencegah polemik serupa terulang pada ajang berikutnya.
Lihat versi asli dari sumber
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) mengevaluasi kelalaian juri dalam penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Kalimantan Barat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan, kelalaian juri seharusnya tidak terjadi.
Sebagai anggota MPR, dia juga telah melayangkan protes ke Sekretariat Jenderal agar selektif memilih dewan juri. "Masa jawaban sama nilainya beda ya. Pokoknya kita dari anggota MPR sampaikan protes juga kepada Sekretariat Jenderal MPR, mengangkat juri yang benar, seperti itu," kata Cucun di kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran dewan juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula tiga peserta final, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan 'DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?'.
Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Dewan juri bernama Dyastasita menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Dyastasita merupakan Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR.
Kemudian pertanyaan yang sama dilempar kembali ke forum dan Regu B yakni SMA N 1 Sambas mengambil kesempatan dengan menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Dewan juri memutuskan jawaban itu benar dan menganugerahi SMA N 1 Sambas 10 poin. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama.
Namun dewan juri beralasan SMA N 1 Pontianak tidak menyebutkan kata “pertimbangan DPD”. Hal ini lantas dibantah oleh peserta regu C. Perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah ulang oleh pengguna.
Salah satu anggota dewan juri, Indri Wahyuni, menyoroti pentingnya akurasi dari artikulasi peserta saat menyampaikan jawaban. “Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar Indri Wahyuni.
Berdasarkan laman MPR, Indri Wahyuni saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengatakan lembaganya sedang melakukan penelusuran perihal duduk perkara polemik penilaian lomba tersebut.
MPR, kata Siti, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba untuk mendorong sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Sejumlah hal yang dievaluasi termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.
"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," ujar Siti melalui pesan tertulis pada Senin malam.
Pilihan Editor: Kata KPAI Soal Dugaan Ketidakadilan Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Kalbar
Berita terkait
SMAN 1 Pontianak Minta Klarifikasi atas Polemik LCC
SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi penyelenggara LCC setelah protes siswa terkait penilaian juri yang tidak konsisten.
Hetifah Minta Final Cerdas Cermat MPR di Kalbar Diulang
Diharapkan peristiwa cerdas cermat ini tidak mengurangi minat dan antusiasme untuk terus aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan kebangsaan.
Indri Wahyuni jadi sorotan usai polemik LCC MPR di Kalbar
Profil Indri Wahyuni, juri LCC MPR yang viral usai polemik jawaban peserta SMAN 1 Pontianak. Sosok “Mrs Artikulasi” kini ramai disorot netizen. Berikut profil lengkapnya.
MPR Telaah Sanksi Tambahan untuk Juri LCC Kalbar
Menyusul dengan polemik penjurian dalam ajang Cerdas Cermat Empat Pilar MPR, Sekertariat Jenderal MPR RI tengah menelaah sanksi tambahan terhadap dewan juri.
Siswi SMAN 1 Pontianak Viral Usai Protes Juri LCC
Siswi SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra, viral setelah protes di LCC MPR. Ia dan timnya mendapat dukungan beasiswa dari Ketua Komisi II DPR.
Gibran Beri Motivasi dan Tips Public Speaking ke Peserta LCC MPR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan motivasi hingga tips public speaking kepada peserta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR dari SMAN 1 Pontianak.