KSP Minta Dapur MBG Tak Hanya Kejar Target Penyaluran
Dudung mengatakan pembiayaan MBG berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak semata-mata berfokus pada jumlah makanan yang disalurkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, yang utama adalah memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar memenuhi unsur gizi, kebersihan, dan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan usai ia melakukan inspeksi mendadak ke dua dapur penyedia MBG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Dudung menekankan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh diperlakukan seperti layanan katering biasa yang hanya mengejar target distribusi. Ia mengingatkan bahwa pembiayaan MBG bersumber dari uang rakyat, sehingga seluruh pelaksana program harus mampu mempertanggungjawabkannya secara benar. Karena itu, ia meminta yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat agar tidak menjadikan program tersebut sebagai ladang bisnis yang mengorbankan kualitas.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah kondisi yang dinilai tidak sesuai standar. Di antaranya area dapur yang kotor, adanya belatung, pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, tempat pencucian yang tidak layak, serta ruangan dapur yang panas. Ia juga melihat pemisahan area kering dan basah belum berjalan baik karena gudang kering masih tercampur dengan penyimpanan basah. Menurutnya, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
Dudung meminta SPPG yang tidak memenuhi standar segera dibenahi dalam waktu dekat. Jika perbaikan tidak bisa dilakukan segera, ia menilai dapur itu sebaiknya ditutup. Ia juga menegaskan bahwa sertifikasi dan verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada urusan administrasi, melainkan harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar aman bagi penerima manfaat.
Usai melihat langsung temuan tersebut, Dudung mengatakan KSP telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti hasil inspeksi. Ia mendorong agar dapur yang tidak memenuhi syarat segera di-suspend agar pelaksanaan MBG tetap menjaga mutu layanan dan keamanan pangan.
Sudut pandang lain
Temuan di dua dapur MBG menunjukkan bahwa pengawasan program makan gratis tidak cukup hanya mengandalkan dokumen kelayakan. Dalam program berskala besar, standar sanitasi, pemisahan area produksi, dan kontrol mutu menjadi faktor penting karena langsung berhubungan dengan kesehatan penerima manfaat.
Kasus ini juga menegaskan tantangan tata kelola program berbasis anggaran publik. Ketika pembiayaan berasal dari uang negara, tuntutan akuntabilitas menjadi lebih tinggi, termasuk memastikan pelaksana di lapangan tidak mengutamakan efisiensi atau target distribusi semata dibanding keselamatan pangan.
Lihat versi asli dari sumber
KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mewanti-wanti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) untuk tidak hanya mengejar target jumlah makanan yang disalurkan. Dudung menegaskan dapur penyedia makan bergizi gratis atau MBG semestinya memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
Dudung menyampaikan ini seusai inspeksi mendadak atau sidak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur penyedia makan bergizi gratis di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026. “Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Dudung dikutip dari keterangan tertulis.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tak hanya itu, Dudung juga memperingatkan bahwa pembiayaan MBG berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek unggulan Prabowo tersebut harus dipertanggungjawabkan secara benar. Dudung meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak lainnya, untuk tidak menjadikan program MBG semata-mata sebagai ladang bisnis. “Kalau ada keuntungan, ya, wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tutur Dudung.
Adapun dalam sidak kedua dapur MBG di Jakarta Barat hari ini, Dudung melihat kondisi yang dinilai tidak sesuai standar. Hal ini di antaranya area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, hingga ruangan dapur yang panas.
Selain itu, Dudung mendapati area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur. Dudung mengatakan, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Maka dari itu, ia meminta agar SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Dudung.
Eks Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta ini menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Bagi Dudung, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” kata dia.
KSP, tutur Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. “Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar di- suspend saja,” ujarnya.
Pilihan Editor: Sidak SPPG di Kebon Jeruk dan Petamburan, Dudung: Tidak Layak
Berita terkait
Dudung Sidak Dua Dapur MBG di Jakarta Barat
Dudung menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.
Keracunan MBG di Jakarta Timur, Puluhan Siswa Masih Dirawat
Ani Ruspitawati menuturkan, berdasarkan laporan yang diperoleh instansinya, terdapat 252 orang tua murid yang melaporkan anaknya mengalami keracunan.
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Polri Targetkan 1.500 SPPG untuk Program Makan Bergizi 2026
Kapolri mengatakan, pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indones
Komisi IX DPR Sebut Penutupan Dapur MBG Capai 4.000 Unit
Pemerintah menghentikan sementara 1.738 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi standar. Waka Komisi IX DPR sebut jumlahnya lebih dari 4.000.
Pesantren Berisi 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri
Syafi'i mengatakan pola layanan MBG di pesantren tidak harus sepenuhnya mengikuti prototipe umum yang telah ditetapkan BGN.