Komisi IX DPR Sebut Penutupan Dapur MBG Capai 4.000 Unit
Pemerintah menghentikan sementara 1.738 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi standar. Waka Komisi IX DPR sebut jumlahnya lebih dari 4.000.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara jauh lebih banyak daripada data resmi yang disampaikan pemerintah. Menurut informasi yang ia terima dari internal Badan Gizi Nasional (BGN), dapur yang telah ditutup sementara bukan 1.738 unit, melainkan sudah melampaui 4.000 unit. Pernyataan itu disampaikan Charles kepada wartawan pada Kamis (14/5/2026).
Charles menilai selisih angka tersebut menjadi tanda serius bahwa tata kelola program MBG perlu segera dibenahi secara menyeluruh. Ia menyebut persoalan yang paling sering ditemukan pada SPPG berkaitan dengan higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional. Dalam sejumlah kasus, dapur bahkan disebut tetap dipaksakan beroperasi meski belum siap secara teknis dan operasional.
Ia menegaskan bahwa program MBG menyangkut kesehatan anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak dapat ditawar. Karena itu, Charles mengingatkan agar upaya mempercepat pelaksanaan program tidak justru mengorbankan kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat. Menurut dia, jumlah dapur yang disuspensi dalam skala besar menunjukkan perlunya evaluasi total, bukan hanya penutupan sementara tanpa pembenahan mendasar.
Charles juga menyampaikan tiga catatan untuk BGN. Pertama, ia meminta evaluasi atas mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, ia menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, ia mendorong peninjauan ulang pola target yang dinilai terlalu menitikberatkan kuantitas dibanding kesiapan operasional. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia M Qodari sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan data per 12 Mei 2026, ada 1.738 SPPG yang dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar.
Sudut pandang lain
Kasus ini menyoroti tantangan klasik program berskala besar: dorongan percepatan sering kali berhadapan dengan kesiapan lapangan. Jika data internal dan data resmi berbeda jauh, pemerintah perlu memastikan satu pintu pelaporan agar pengawasan dan evaluasi berjalan konsisten.
Dari sisi kebijakan publik, program makanan bergizi untuk anak memiliki dampak sosial yang luas, tetapi keberhasilannya bergantung pada standar keamanan pangan, verifikasi mitra, serta pengawasan mutu. Tanpa kontrol yang kuat, manfaat program bisa berkurang dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan maupun penurunan kepercayaan publik.
Lihat versi asli dari sumber
Pemerintah mengungkapkan ada 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang operasionalnya dihentikan sementara. Namun, Waka Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut dapur MBG yang ditutup lebih dari 1.738 unit.
"Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN (Badan Gizi Nasional), jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Ia mengatakan masalah yang paling banyak ditemui pada SPPG yang tidak memenuhi standar umum terkait higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan SDM, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang dipaksakan beroperasi meskipun belum benar-benar siap.
"Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," jelas Charles.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berurusan dengan kesehatan anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar. Ia tak ingin niat baik pemerintah justru menimbulkan risiko kesehatan karena lemahnya pengawasan di lapangan.
"Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara," sambungnya.
Ada 3 catatan yang diberikan Charles ke BGN. Pertama, evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur.
Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. "Ketiga, evaluasi terhadap pola target yang terlalu menekankan kuantitas dibanding kesiapan operasional," tutur Charles.
"Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), mengatakan ada 1.738 dapur MBG yang operasionalnya dihentikan sementara. Kebijakan itu diambil usai ribuan dapur program MBG itu tidak memenuhi standar.
"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ujar Qodari.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG," sambung Qodari.
Berita terkait
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Polri Targetkan 1.500 SPPG untuk Program Makan Bergizi 2026
Kapolri mengatakan, pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indones
Dudung Sidak Dua Dapur MBG di Jakarta Barat
Dudung menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.
Prabowo Apresiasi Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan
Ia menilai, kepemimpinan yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik.
Prabowo Akui MBG Bermasalah, Siap Tertibkan Pejabat Menyimpang
Presiden RI Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Ia bertekad untuk menertibkan itu.
Polri Miliki 1.376 SPPG untuk Dukung Program MBG
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sampai saat ini Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program MBG.