Dudung Sidak Dua Dapur MBG di Jakarta Barat
Dudung menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026. Dari kunjungan itu, ia menilai kedua dapur tersebut belum memenuhi standar kelayakan yang dibutuhkan untuk melayani penerima manfaat program.
Dalam peninjauannya, Dudung menemukan sejumlah persoalan pada fasilitas dapur. Kondisi yang disebut tidak sesuai standar antara lain area dapur yang kotor, adanya belatung, penggunaan pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, serta ruangan dapur yang panas. Ia juga melihat pemisahan area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih bercampur.
Dudung menegaskan bahwa pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, ia meminta SPPG yang belum memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. Jika perbaikan tak bisa dilakukan segera, ia menyatakan dapur tersebut sebaiknya ditutup sementara dan telah menyampaikan hal itu kepada Badan Gizi Nasional.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menekankan bahwa sertifikasi dan verifikasi dapur Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti pada urusan administrasi. Menurut dia, yang paling penting adalah memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi syarat kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Kantor Staf Kepresidenan disebut telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dudung menambahkan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar sebaiknya disuspensi agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tetap berfokus pada kualitas gizi dan kesehatan, bukan sekadar jumlah makanan yang tersaji.
Sudut pandang lain
Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu menjadi isu penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bila standar dapur tidak dijaga sejak awal, risiko yang muncul bukan hanya penurunan kualitas layanan, tetapi juga potensi gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
Dari sisi kebijakan, kasus semacam ini menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas pemerintah tidak cukup diukur dari kecepatan distribusi atau jumlah porsi. Penguatan verifikasi lapangan, sanitasi, dan disiplin operasional dapur menjadi faktor kunci agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.
Lihat versi asli dari sumber
KEPALA Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) alias dapur penyedia makan bergizi gratis di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam sidak itu, Dudung melihat dua dapur tersebut tidak layak. Beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar di antaranya area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, hingga ruangan dapur yang panas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selain itu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mendapati area dapur kering, penyimpanan basah dan gudang kering yang masih bercampur. Dudung mengatakan, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
Maka dari itu, ia meminta agar SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Dudung, dikutip dari keterangan tertulis Kantor Staf Presiden.
Ia menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Bagi Dudung, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” kata dia.
KSP, tutur Dudung, telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. “Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar di- suspend saja,” ujarnya.
Menurut Dudung, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucap Dudung.
Pilihan Editor: 36 Dapur MBG di Lapas Siap Beroperasi Akhir Bulan Ini
Berita terkait
KSP Minta Dapur MBG Tak Hanya Kejar Target Penyaluran
Dudung mengatakan pembiayaan MBG berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Komisi IX DPR Sebut Penutupan Dapur MBG Capai 4.000 Unit
Pemerintah menghentikan sementara 1.738 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi standar. Waka Komisi IX DPR sebut jumlahnya lebih dari 4.000.
Keracunan MBG di Jakarta Timur, Puluhan Siswa Masih Dirawat
Ani Ruspitawati menuturkan, berdasarkan laporan yang diperoleh instansinya, terdapat 252 orang tua murid yang melaporkan anaknya mengalami keracunan.
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Polri Targetkan 1.500 SPPG untuk Program Makan Bergizi 2026
Kapolri mengatakan, pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indones
Pesantren Berisi 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri
Syafi'i mengatakan pola layanan MBG di pesantren tidak harus sepenuhnya mengikuti prototipe umum yang telah ditetapkan BGN.