Keracunan MBG di Jakarta Timur, Puluhan Siswa Masih Dirawat
Ani Ruspitawati menuturkan, berdasarkan laporan yang diperoleh instansinya, terdapat 252 orang tua murid yang melaporkan anaknya mengalami keracunan.
Kasus dugaan keracunan makanan dari program makan bergizi gratis kembali terjadi di Jakarta Timur pada Jumat, 8 Mei 2026. Sajian yang didistribusikan SPPG Pulogebang 15 di Kelurahan Pulogebang, Cakung, diduga memicu gejala keracunan pada ratusan murid sekolah dasar di wilayah tersebut, dan hingga Sabtu, 9 Mei 2026, masih ada puluhan siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit.
Dinas Kesehatan Jakarta telah mengambil sampel sisa makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan sumber masalah. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, menyampaikan bahwa dugaan awal mengarah pada menu pangsit tahu yang disajikan kepada para siswa. Hasil pemeriksaan laboratorium dijadwalkan selesai pada Selasa, 12 Mei 2026. Menu MBG yang dibagikan pada hari kejadian disebut terdiri atas bakmi ayam suwir, jamur crispy, pangsit tahu, potongan semangka, dan lalapan.
Menurut catatan Dinas Kesehatan Jakarta, ada 252 laporan dari orang tua murid, tetapi tidak semuanya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Hingga saat ini, 188 murid tercatat mengakses layanan kesehatan akibat mengalami gejala keracunan, sementara 26 murid masih dirawat di beberapa rumah sakit. Sekolah yang terdampak meliputi RA Al Latifiyah, SD Negeri Cakung Timur 01, SD Negeri Ujung Menteng 02 dan 03, MI Al Adawiyah, MI Al Wathoniyah, serta MTs Al Adawiyah.
Ani menjelaskan, sebelum insiden ini, Dinas Kesehatan Jakarta telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG Pulogebang 15 melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, dan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi. SPPG tersebut mulai beroperasi sejak 31 Maret 2026 dan menurut ketentuan Badan Gizi Nasional diberi waktu tiga bulan untuk memiliki SLHS. Aturan itu sebelumnya juga ditekankan BGN sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan MBG pada 2026.
Kasus di Jakarta Timur ini menambah daftar panjang persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang. JPPI menilai rangkaian kasus yang terus muncul menunjukkan program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru tanpa pengawasan keamanan pangan yang memadai.
Sudut pandang lain
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan berlapis dalam program makan bergizi gratis, terutama pada aspek higiene sanitasi, distribusi makanan, dan kesiapan fasilitas penyedia. Di lapangan, satu insiden keracunan dapat langsung berdampak pada kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah.
Dari sisi kebijakan, kewajiban memiliki SLHS dan inspeksi kesehatan lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencegah kejadian serupa. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa sertifikasi dan pembinaan saja belum cukup jika tidak diikuti pengawasan rutin, evaluasi cepat, serta standar keamanan pangan yang benar-benar diterapkan oleh seluruh penyelenggara.
Lihat versi asli dari sumber
KASUS keracunan akibat sajian menu makan bergizi gratis ( MBG ) kembali terjadi di beberapa sekolah dasar di Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, pada Jumat, 8 Mei 2026. Sajian MBG yang didistribusikan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Pulogebang 15 ditengarai menyebabkan ratusan murid di wilayah Cakung, Jakarta Timur mengalami gejala keracunan pangan. Hingga Sabtu, 9 Mei 2026 kemarin, Dinas Kesehatan Jakarta melaporkan masih ada puluhan siswa yang dirawat di rumah sakit. Berikut fakta-fakta kasus keracunan MBG di Jakarta Timur, mulai dari penyebab hingga jumlah korban. 1. Pangsit Tahu Diduga Jadi Penyebab Keracunan Dinas Kesehatan Jakarta telah mengambil sisa sampel sajian MBG untuk diuji dalam laboratorium guna menemukan penyebab keracunan yang dialami siswa. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, hasil pemeriksaan uji laboratorium tersebut dijadwalkan rampung pada Selasa, 12 Mei pekan depan. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca "Dugaan (keracunan pangan) dari fisik makanan berasal dari sajian pangsit tahu," kata Ani saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp , Sabtu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, menu MBG yang disajikan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Pulogebang kepada murid pada Jumat, 8 Mei kemarin, antara lain bakmi ayam suwir; jamur crispy; pangsit tahu; potongan buah semangka; dan lalapan. 2. Jumlah korban mencapai ratusan Ani Ruspitawati menuturkan, berdasarkan laporan yang diperoleh instansinya, terdapat 252 orang tua murid yang melaporkan. Namun, tidak semua orang tua mengakses layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat 188 murid mengakses layanan kesehatan akibat mengalami gejala keracunan. "Saat ini masih ada 26 murid yang dirawat di beberapa rumah sakit," kata Ani. Adapun, sekolah yang terdampak kasus keracunan MBG ini antara lain, RA Al Latifiyah, SD Negeri Cakung Timur 01, SD Negeri Ujung Menteng 02 dan 03, MI Al Adawiyah, MI Al Wathoniyah serta MTs Al Adawiyah. Tempo telah mengirimkan pesan konfirmasi ihwal kasus dugaan keracunan MBG di Jakarta Timur ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. Namun, hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp belum berbalas. 3. Kata Dinkes Jakarta soal Kepemilikan SLHS SPPG Pulogebang Dinas Kesehatan Jakarta menyatakan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Pulogebang 15 di Cakung, Jakarta Timur sebelum terjadi kasus keracunan. Ani Ruspitawati mengatakan bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan instansinya berupa inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL, pelatihan bagi penjamah makanan, serta penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). "IKL sudah dilakukan, dan saat ini SPPG dalam proses perbaikan dan pelatihan bagi penjamah makanan," kata Ani. Dia melanjutkan, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Jakarta, SPPG Pulogebang 15 mulai beroperasi sejak 31 Maret 2026. Menurut peraturan Badan Gizi Nasional atau BGN, SPPG ini diberikan waktu tiga bulan untuk memiliki SLHS. Pada 8 Januari lalu, BGN menyatakan bakal memperbaiki kualitas layanan untuk tahun 2026, yakni mendesak SPPG memenuhi kewajiban kepemilikan SLHS dengan pertimbangan masih adanya temuan bakteri E.coli di udara pada sejumlah SPPG. Kewajiban SLHS hingga konsekuensi bagi SPPG yang tak memenuhi standar itu dituangkan dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaran MBG Tahun Anggaran 2026. 4. Menambah daftar panjang kasus Kasus keracunan yang menyebabkan ratusan murid dilarikan ke fasilitas layanan kesehatan ini menambah panjang daftar persoalan penyelenggaraan proyek MBG. Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tercatat total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang. "Masih adanya kasus keracunan membuktikan proyek MBG masih kejar tayang tanpa diiringi standar keamanan pangan yang jelas," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji. Pilihan Editor: Kok Bisa Ada Bakteri E. coli dan Boraks di Menu MBG
Berita terkait
KSP Minta Dapur MBG Tak Hanya Kejar Target Penyaluran
Dudung mengatakan pembiayaan MBG berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Dudung Sidak Dua Dapur MBG di Jakarta Barat
Dudung menegaskan sertifikasi dan proses verifikasi dapur MBG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Prabowo Akui Program Makan Bergizi Gratis Masih Bermasalah
Prabowo berujar salah satu masalah yang kerap terjadi di Indonesia adalah unsur pimpinan yang tidak bisa menjaga integritas jika berurusan dengan uang.
Polri Targetkan 1.500 SPPG untuk Program Makan Bergizi 2026
Kapolri mengatakan, pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indones
Komisi IX DPR Sebut Penutupan Dapur MBG Capai 4.000 Unit
Pemerintah menghentikan sementara 1.738 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak memenuhi standar. Waka Komisi IX DPR sebut jumlahnya lebih dari 4.000.