Live|
OkezoneVersi JafmoNewsPositif16 Mei 2026 pukul 17.03

Pemerintah Prioritaskan 88 Daerah untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Presiden memberi perhatian khusus terhadap efektivitas penyaluran berbagai program perlindungan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan

Pemerintah Prioritaskan 88 Daerah untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Langkah ini dibarengi dengan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga agar menyelaraskan penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) supaya bantuan lebih tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian khusus pada efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Program yang dimaksud mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Muhaimin, penggunaan data tunggal menjadi kunci agar seluruh bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ia mengatakan, 88 daerah tersebut akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan penetapan wilayah prioritas itu, pemerintah berharap bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan subsidi pemerintah dapat dijalankan secara lebih efektif di lapangan. Pemerintah juga menilai integrasi data akan membantu mengurangi tumpang tindih penerima manfaat serta memperbaiki akurasi distribusi bantuan.

Selain memperkuat basis data bansos, pemerintah turut mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Muhaimin menyebut target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 berada dalam jangkauan jika sinergi antarkementerian dan lembaga terus diperkuat. Ia optimistis upaya tersebut dapat membawa angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada tahun itu.

Sudut pandang lain

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pembenahan tata kelola bantuan sosial. Penggunaan data terpadu berpotensi meningkatkan akurasi distribusi anggaran negara dan mengurangi kebocoran bantuan, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.

Namun, efektivitas program tetap bergantung pada kualitas pembaruan data, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan pemerintah daerah menjangkau warga miskin ekstrem di lapangan. Jika implementasi DTSEN belum konsisten, target ambisius menuju nol persen pada 2026 bisa menghadapi hambatan administratif maupun teknis.

Lihat versi asli dari sumber

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan 88 kabupaten/kota dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap efektivitas penyaluran berbagai program perlindungan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin.

Menurut dia, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026. Karena itu, 88 daerah prioritas tersebut akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program bantuan, pemberdayaan masyarakat, hingga subsidi pemerintah lebih efektif.

Selain memperkuat integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Muhaimin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat.

“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” katanya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved

Dirangkum dari Okezone · oleh https://www.facebook.com/OkezoneCom

Berita terkait