DPR dan Imipas Perketat Pengawasan Cegah Haji Ilegal
DPR dan Tim Pengawas Haji DPR akan memperketat pengawasan imigrasi demi mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini.
DPR bersama Tim Pengawas Haji memperketat pengawasan imigrasi untuk mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini. Langkah ini dibahas dalam koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) guna menutup celah penggunaan visa nonhaji untuk berangkat ke Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan harus dimulai dari pintu keluar keberangkatan di Indonesia, terutama di bandara-bandara internasional. Menurut dia, jika imigrasi benar-benar memperketat pemeriksaan, tidak ada ruang bagi orang yang hendak menuju Saudi tanpa alasan yang sah. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Tim Pengawas Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Cucun menegaskan bahwa seluruh kantor pelayanan imigrasi, khususnya yang berada di bandara internasional, harus bekerja lebih ketat agar tidak ada calon jemaah ilegal yang lolos. Ia juga mengapresiasi komitmen Kementerian Imipas yang disebut telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Haji untuk menutup peluang penyalahgunaan izin perjalanan.
Selain soal pengawasan di dalam negeri, Cucun menilai kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memperketat akses ke Raudhah dan sejumlah wilayah ibadah lainnya merupakan langkah yang tepat. Ia menyebut pembatasan itu dapat mencegah penyalahgunaan akses yang selama ini kerap dimanfaatkan pihak tertentu melalui jalur tidak resmi. Karena itu, ia meminta masyarakat Indonesia di Arab Saudi tidak lagi terlibat dalam praktik yang menjanjikan kemudahan ibadah di luar prosedur resmi pemerintah.
Menurut Cucun, upaya menutup praktik ilegal harus dilakukan bersama agar penyelenggaraan haji berjalan tertib dan sesuai aturan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi ruang bagi pihak mana pun untuk memanfaatkan kebutuhan ibadah jemaah demi keuntungan pribadi.
Sudut pandang lain
Penguatan pengawasan imigrasi menunjukkan bahwa persoalan haji ilegal tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan calon jemaah, tetapi juga menyangkut tata kelola administrasi lintas negara. Jika pemeriksaan di bandara diperketat, praktik penyalahgunaan visa nonhaji berpotensi menurun dan beban pengawasan di Arab Saudi juga bisa berkurang.
Dari sisi sosial, penutupan celah ini penting untuk melindungi masyarakat dari janji-janji keberangkatan atau akses ibadah yang tidak resmi. Pada saat yang sama, koordinasi antarkementerian menjadi faktor kunci agar kebijakan pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga konsisten di seluruh jalur keberangkatan.
Lihat versi asli dari sumber
DPR dan Tim Pengawas Haji DPR akan memperketat pengawasan imigrasi demi mencegah keberangkatan jemaah haji ilegal pada musim haji tahun ini.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas untuk melakukan pengetatan ini.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan," ujar Cucun kepada Parlementaria.
Cucun menambahkan praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji harus benar-benar ditutup melalui penguatan pengawasan di seluruh bandara internasional Indonesia.
"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi," katanya.
Ia mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang disebut telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji untuk menutup celah keberangkatan ilegal.
"Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," tegasnya.
Cucun juga menilai langkah Pemerintah Arab Saudi yang memperketat akses masuk ke Raudhah dan wilayah ibadah lainnya merupakan langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk.
"Ya inilah, makanya sekarang pemerintah Saudi menerapkan tidak ada lagi muassasah menyiapkan tasreh masuk Raudhah karena itu tadi, disalahgunakan oleh misalkan orang yang bisa membeli," ujarnya.
Terakhir, ia meminta masyarakat Indonesia di Arab Saudi tidak lagi membuka praktik-praktik ilegal yang menjanjikan akses ibadah di luar prosedur resmi pemerintah. "Tolonglah hentikan praktik-praktik seperti ini, yang terutama orang-orang kita yang ada di sana," pungkasnya
Berita terkait
Imigrasi Evaluasi Bebas Visa Kunjungan akibat Kasus WNA Ilegal
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengevaluasi kebijakan keimigrasian, termasuk fasilitas Bebas Visa ...
FOTO: Langkah dan Pesan Damai 57 Biksu Lintas Negara Menyisir Jawa
57 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia berjalan lebih dari 600 kilometer dari Bali menuju Borobudur.
FOTO: Melihat Museum Marsinah di Nganjuk
Jejak Marsinah kini diabadikan di museum yang menampilkan perjalanan hidup serta kiprahnya sebagai aktivis buruh. Marsinah bergelar Pahlawan Nasional.
Polisi Diduga Intimidasi Empat Wartawan Saat Demo di Aceh
Jurnalis mengalami intimidasi saat meliput demo penolakan Pergub JKA di Aceh. KKJ mengutuk kekerasan terhadap pers dan mendesak penegakan hukum.
Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih dan Serukan Mental Bangsa Kuat
Prabowo menegaskan Indonesia bukan bangsa yang lemah. Ia meresmikan 1.601 Koperasi Merah Putih dan menargetkan 30 ribu koperasi tahun ini.
Prabowo Candai Verrell Bramasta Saat Peresmian Koperasi di Nganjuk
Momen lucu terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan di acara peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi desa/kelurahan Merah Putih.