Live|
Kompas.comVersi JafmoNewsNegatif14 Mei 2026 pukul 07.34

MPR Putuskan Final LCC Empat Pilar Kalbar Diulang

MPR memutuskan mengulang final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar yang menjadi sorotan publik. MPR bantah ada keberpihakan juri dalam lomba ini

MPR Putuskan Final LCC Empat Pilar Kalbar Diulang

Polemik penilaian pada final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat berujung pada evaluasi menyeluruh. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan laga final tersebut akan diulang dalam waktu yang segera ditetapkan, menyusul kontroversi keputusan juri yang dinilai tidak konsisten terhadap jawaban dua tim peserta.

Keputusan itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ia mengakui adanya kekurangan, keterbatasan, dan kekhilafan dalam penyelenggaraan lomba, khususnya pada babak final di Kalbar. Kontroversi muncul ketika salah satu tim dinyatakan salah menjawab, sementara jawaban tim lain yang sama persis justru dinilai benar. Protes dari peserta yang merasa dirugikan tidak direspons oleh dewan juri maupun pembawa acara saat itu.

Muzani menegaskan permintaan maaf yang sudah disampaikan pimpinan MPR mewakili lembaga, sehingga para juri tidak perlu lagi menyampaikan maaf secara pribadi ke publik. Menurutnya, lomba tersebut merupakan kegiatan lembaga, bukan perorangan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah membantah tudingan adanya keberpihakan juri kepada salah satu peserta. Ia menyebut persoalan yang terjadi lebih disebabkan kendala teknis, termasuk masalah pada sistem suara atau sound, dan menambahkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari dua juri terkait insiden tersebut.

Di sisi lain, MPR RI tetap membuka kemungkinan pemberian sanksi administrasi kepegawaian kepada para juri karena mereka berstatus aparatur sipil negara. Salah satu sanksi yang sudah disampaikan adalah penonaktifan juri dalam kegiatan LCC Empat Pilar tahun 2026. MPR juga memastikan seluruh juri akan diganti dan pelaksanaan lomba ke depan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR dengan melibatkan unsur independen, termasuk akademisi dan dinas terkait.

Sementara itu, para murid SMA Negeri 1 Pontianak yang terdampak polemik tersebut bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu peserta, Josepha Alexandra atau Ocha, mengatakan pertemuan itu diisi motivasi serta tips berbicara di depan umum dan berdebat. Ia juga mengaku tidak menyangka aksi protes yang sempat terekam dan menyebar luas mendapat perhatian nasional, serta berharap dukungan publik menjadi penyemangat bagi timnya untuk terus berkembang.

Sudut pandang lain

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam penilaian ajang pendidikan yang melibatkan sekolah dan publik. Ketika keputusan juri dipersoalkan, kredibilitas penyelenggara ikut terpengaruh dan memaksa lembaga melakukan koreksi terbuka.

Dari sisi kelembagaan, langkah mengulang final, mengganti juri, dan membuka kemungkinan sanksi mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas. Namun, kejadian ini juga menyoroti perlunya prosedur teknis yang lebih kuat agar sengketa serupa tidak kembali terjadi pada kegiatan resmi yang melibatkan ASN dan peserta pelajar.

Lihat versi asli dari sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berujung evaluasi menyeluruh dan permintaan maaf dari pimpinan MPR RI.

Bahkan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memutuskan bahwa final LCC Empat Pilar tingkat Kalbar ini akan diulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya.

" Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Final LCC Empat Pilar tingkat Kalbar itu menjadi sorotan karena juri menyatakan jawaban salah satu tim salah, tetapi menetapkan jawaban tim lainnya sebagai jawaban yang benar.

Padahal, kedua tim tersebut memberikan jawaban yang sama persis.

Peserta yang jawabannya dianggap salah sempat memprotes, tetapi tidak digubris oleh dewan juri dan pembawa acara.

Muzani pun mengakui terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan lomba tersebut, khususnya saat sesi final sehingga diputuskan untuk diulang.

"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," ujar Muzani.

Dengan adanya permohonan maaf itu, Muzani menyebut para juri LCC Empat Pilar tidak perlu lagi menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada publik karena sudah diwakili lembaga.

"Ya, di lembaga MPR kan sudah disampaikan oleh Sekjen. Salah satu pimpinan kita juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang," kata Muzani.

Bantah berpihak

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah pun membantah tudingan bahwa para juri berpihak kepada salah satu peserta lomba.

Menurut dia, persoalan yang terjadi saat perlombaan lebih disebabkan kendala teknis saja, termasuk masalah sistem suara atau sound .

"Tidak, tidak, tidak. Itu tidak ada. Kita selalu mencoba juri itu semuanya tidak ada keberpihakan, tidak ada jadi yang disampaikan itu clear tidak ada," ujar Siti.

Siti menjelaskan, pihak MPR telah meminta keterangan dari dua juri terkait kontroversi penilaian yang terjadi pada babak final LCC Empat Pilar Kalbar.

"Itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya, karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan. Yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi," kata Siti.

Terlepas dari apa pun alasannya, MPR RI tetap membuka peluang pemberian sanksi administrasi kepegawaian kepada juri, dengan mengacu aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena para juri berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Sanksi untuk juri adalah salah satunya yang sudah disampaikan juga, menonaktifkan dalam kegiatan lomba Cerdas Cermat di tahun 2026 ini ya. Jadi itu sudah disampaikan, itu sanksinya diberikan,” kata Siti.

Selain sanksi, MPR RI memastikan seluruh juri akan diganti dan pelaksanaan lomba tetap akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Seluruh juri yang bertugas nantinya dipastikan berasal dari unsur independen dan tidak terlibat dalam pelaksanaan sebelumnya yang akan berasal dari kalangan akademisi dan dinas terkait.

"Unsur akademisi. Unsur dinas, akademisi, itu yang akan kita ambil," ujar Siti Fauziah.

Peserta bertemu Wapres Gibran

Di samping itu, murid-murid SMA Negeri 1 Pontianak yang dirugikan dalam final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Josepha Alexandra atau Ocha, peserta yang jawabannya dianggap salah oleh juri, menyebutkan bahwa Gibran memberikan tips dan trik terkait berbicara di depan umum kepada dirinya dan kawan-kawan.

"Tadi kami diberi motivasi dan tips dan trik juga bagaimana caranya nanti untuk ber- public speaking atau untuk berdebat di muka umum," ucap Ocha.

Dalam wawancara dengan Kompas TV , Ocha menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan aspirasi positif kepada timnya.

Ocha tidak menyangka aksi berani menegur dewan juri dalam lomba tersebut mendapat atensi nasional.

"Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming ," katanya.

Dia berharap dukungan masyarakat bisa menjadi semangat seluruh tim SMAN 1 Pontianak untuk terus berkembang.

Dirangkum dari Kompas.com · oleh Kompas Cyber Media

Berita terkait