Kemenkop Dorong Sinergi Daerah untuk Operasional KDKMP
Kemenkop menggelar Rakornas untuk percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Ferry Juliantono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Kementerian Koperasi memperkuat koordinasi dengan para kepala dinas koperasi se-Indonesia untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) segera memasuki tahap operasional. Rapat koordinasi nasional ini dinilai menjadi forum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam mengawal program strategis nasional tersebut.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembentukan badan hukum KDKMP hingga tahap persiapan operasional. Menurut dia, keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan lintas sektor yang konsisten. Ia menegaskan bahwa peran kepala dinas koperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat menentukan karena mereka menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden mengenai pembentukan badan hukum KDKMP.
Ferry menjelaskan, tahap awal peresmian operasionalisasi KDKMP akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 1.061 unit. Peresmian simbolis direncanakan berlangsung di salah satu KDKMP di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Sementara itu, hingga Rabu (13/5/2026), pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia telah mencapai 37.327 unit yang sedang dan telah dibangun, dengan 8.927 unit di antaranya sudah rampung 100 persen, termasuk bangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lain.
Ia menekankan bahwa KDKMP tidak boleh berhenti pada status badan hukum atau keberadaan fisik bangunan. Program ini, kata Ferry, harus benar-benar berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyalurkan berbagai program pemerintah pusat kepada warga. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden baru sebagai payung hukum operasionalisasi KDKMP yang kini draft-nya telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam draft tersebut, pemerintah akan mengatur percepatan operasionalisasi melalui kerja lintas sektor, termasuk model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia, hingga sistem informasi manajemen. Ferry juga menyebut bahwa jika 83 ribu KDKMP dapat beroperasi dengan baik, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan koperasi desa yang sukses terbanyak di dunia. Ia menilai capaian itu dapat menjadi tonggak pembangunan ekonomi rakyat dan memperkuat peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
Rakornas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, jajaran pejabat Kemenkop, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, serta para kepala dinas koperasi dari seluruh daerah di Indonesia.
Sudut pandang lain
Dari sisi kebijakan publik, percepatan operasionalisasi KDKMP menunjukkan upaya pemerintah mendorong koperasi kembali menjadi instrumen ekonomi akar rumput, bukan sekadar badan usaha formal. Jika tata kelola, model bisnis, dan sumber daya manusia tidak disiapkan dengan baik, besarnya jumlah unit justru dapat menjadi beban administrasi dan pembiayaan.
Di sisi lain, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan daerah menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam pendampingan usaha yang konkret. Koperasi yang aktif bertransaksi, menyalurkan barang kebutuhan pokok, dan menyerap produk lokal berpotensi memperkuat rantai pasok desa serta meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat setempat.
Lihat versi asli dari sumber
Diketahui, rakornas ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan guna memastikan proses operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik.
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan saat ini.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.
"Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP," ujar Ferry dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Adapun tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian yang akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.
Sementara itu, terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.
"Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat," tegas Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menyebutkan bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.
"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya," katanya.
Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.
"Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional," ucap Ferry.
Selain itu, Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.
"Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional," ujar Ferry.
Sebagai informasi, turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia. (prf/ega)
Berita terkait
Pemerintah Siapkan Inpres Operasional Kopdes Merah Putih
Aturan operasional koperasi desa kelurahan Kopdes merah putih akan terbit. Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden inpres .
Prabowo Resmikan 1.061 KDKMP untuk Perkuat Ekonomi Desa
Presiden Prabowo meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jatim dan Jateng, menandai langkah penting dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.
Menkop: Dukungan kepala desa kunci lahirnya 83 ribu kopdes
Menkop Ferry Juliantono apresiasi kepala desa atas dukungan dalam program Koperasi Desa. Koperasi diharapkan jadi sokoguru perekonomian nasional.
Prabowo Candai Verrell Bramasta Saat Peresmian Koperasi di Nganjuk
Momen lucu terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan di acara peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
Prabowo Sempat Tanya Status WNI Verrel Bramasta
Prabowo pun menanyakan garis keturunan Verrel Bramasta.
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi.