Bank BSN Siap Salurkan KUR Perumahan Rp500 Miliar
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) hingga April 2026, tercatat menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah yang terus menguat di tengah dorongan program perumahan rakyat.
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) menegaskan kesiapan memperluas pembiayaan sektor perumahan melalui program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar. Langkah ini disiapkan untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan hunian, termasuk pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai ketentuan terbaru.
Hingga April 2026, Bank BSN mencatat kinerja penyaluran KPR Subsidi Syariah yang kuat. Perseroan telah merealisasikan 16.523 unit KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp2,7 triliun. Capaian tersebut menempatkan Bank BSN di posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar 23,4 persen.
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor menyebut peningkatan itu menunjukkan konsistensi perseroan dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan realisasi KPR subsidi pada 2025 mencapai 59.463 unit, sementara pada tahun ini Bank BSN menargetkan 73.700 unit. Target itu disiapkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex usai menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Bank BSN Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Dalam segmen perbankan syariah, Bank BSN disebut menempati posisi pertama dengan pangsa pasar KPR Subsidi Syariah sebesar 84 persen, atau setara 16.523 unit.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Bank BSN dan menyatakan optimistis target 73.700 unit dapat tercapai. Menurut dia, kesiapan sumber daya manusia serta peta jalan bisnis bank menjadi modal penting untuk mempercepat penyaluran pembiayaan. Ia juga menyebut Bank BSN berada di posisi kedua setelah BTN dalam pembiayaan perumahan subsidi.
Selain KUR Perumahan, Bank BSN bersiap terlibat dalam proyek pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang. Proyek tersebut direncanakan memanfaatkan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektare dan diproyeksikan menjadi salah satu penggarapan awal yang menonjol dalam perluasan bisnis perumahan bank tersebut.
Sudut pandang lain
Kesiapan Bank BSN menyalurkan KUR Perumahan menunjukkan bahwa pembiayaan hunian kini tidak hanya bergantung pada skema FLPP, tetapi juga mulai diperkuat lewat instrumen pembiayaan lain yang lebih fleksibel. Jika implementasinya berjalan lancar, langkah ini dapat membantu memperluas akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri turunannya.
Dari sisi kebijakan, dukungan OJK dan kesiapan operasional bank akan menjadi faktor penentu agar target pembiayaan tidak hanya tercapai di atas kertas. Dalam konteks Program 3 Juta Rumah, keberhasilan lembaga keuangan syariah memperbesar porsi pembiayaan juga berpotensi memperkuat kompetisi di pasar KPR subsidi dan memperluas pilihan bagi calon pembeli rumah.
Lihat versi asli dari sumber
Jakarta, VIVA – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN ) hingga April 2026, tercatat menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah yang terus menguat di tengah dorongan program perumahan rakyat.
Berdasarkan data kinerja periode Januari hingga April 2026, Bank BSN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit. Capaian tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia yang menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4 persen.
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Konsistensi dan komitmen Bank BSN dalam menyalurkan KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus tercermin pada peningkatan kinerja realisasi setiap tahunnya. Sebelumnya di 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini kita targetkan sebanyak 73.700 unit. Ini bentuk komitmen Bank BSN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," kata Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor usai menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di kantor Bank BSN Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi atas pertumbuhan signifikan ini. "Terima kasih Pak Dirut Bank BSN. Untuk target yang 73.700 saya optimis tercapai sesudah melihat langkah-langkah, SDM yang dipersiapkan, juga peta jalan Bank BSN. Bank BSN ini sudah nomor dua sesudah BTN, jadi ini perdana untuk penggarapan Kota Baru nanti," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, Bank BSN didorong melalui Program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar. Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektare.
Berita terkait
Aset perbankan syariah tembus Rp1.061 triliun
Pencapaian ini ditopang oleh kuatnya fungsi intermediasi dan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat.
MSCI Pertahankan Indonesia di Emerging Market
Morgan Stanley Capital International MSCI mempertahankan Indonesia di kelompok emerging markets.
Pegadaian dan SMBC Indonesia Kembangkan Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan 2026
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Pegadaian dalam memperluas peran sebagai institusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
/data/photo/2026/05/08/69fd8e761f8cd.jpg)
Wacana KPR 40 Tahun Picu Pro-Kontra di Sektor Properti
Tanpa adanya skema percepatan, KPR 40 tahun bukan lagi solusi papan, melainkan bentuk pengalihan beban finansial yang akan dibawa hingga masa pensiun.
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Perlambatan nikel dinilai menekan ekonomi kawasan tambang
Pemerintah bicara tentang nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah termasuk nikel