DJKI Ingatkan Ancaman Pidana bagi Pelaku Pembajakan Film

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengingatkan masyarakat agar tidak mengakses film dan konten digital bajakan di tengah maraknya praktik pembajakan di Indonesia. Pemerintah menegaskan, pelaku pembajakan dapat dikenai sanksi pidana berat, mulai dari hukuman penjara hingga denda bernilai miliaran rupiah.

Peringatan tersebut disampaikan karena angka konsumsi konten ilegal di Indonesia masih tinggi. DJKI menilai pembajakan film dan konten digital menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan industri kreatif nasional, terutama di tengah upaya memperkuat ekosistem distribusi konten yang legal dan berlisensi.

Berdasarkan riset terbaru Asosiasi Video Streaming Indonesia (Avisi) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH), sekitar 49,5 juta masyarakat Indonesia masih mengakses layanan streaming ilegal. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang besar dalam ekosistem digital nasional, karena untuk setiap satu pelanggan layanan streaming legal, terdapat sekitar 2,29 pengguna yang memilih jalur ilegal.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada industri perfilman dan serial lokal, baik dari sisi pendapatan maupun keberlanjutan produksi. Jika tidak ada langkah intervensi yang efektif, kerugian ekonomi tahunan akibat pembajakan diproyeksikan bisa mencapai Rp25 triliun hingga Rp30 triliun pada 2030.

DJKI menegaskan bahwa pembajakan bukan hanya pelanggaran etika digital, tetapi juga tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum jelas. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mendukung industri kreatif dengan menonton film dan konten melalui platform resmi.