Kemenhaj Klarifikasi Dugaan Pungli Haji di Makkah
Polemik terkait dugaan adanya pungutan liar pungli kepada jamaah haji langsung direspons otoritas Kementerian Haji Kemenhaj di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU .
Kementerian Haji di Tanah Suci menindaklanjuti kabar dugaan pungutan liar kepada jamaah haji dengan melakukan penelusuran dan tabayun bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Klarifikasi itu disampaikan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu, 13 Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan, keluhan biaya tambahan yang sempat muncul ke publik dipastikan bukan merupakan praktik pungli.
Otoritas menyebut dana yang dibayarkan sebagian jamaah adalah tarif resmi untuk paket layanan tambahan yang sifatnya opsional. Biaya tersebut digunakan untuk membayar jasa pendorongan kursi roda bagi jamaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf. Dengan demikian, layanan itu dinilai sah selama memang disepakati secara terbuka oleh kedua pihak sejak awal.
Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah keterbukaan tarif. Menurut dia, jika KBIHU dan jamaah sudah memahami serta menyetujui layanan yang diberikan, maka tidak ada persoalan. Namun, bila ditemukan hal yang tidak jelas, pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Dalam forum yang sama, Kemenhaj juga membahas aturan mengenai city tour atau wisata kota bagi jamaah haji. Edaran sebelumnya melarang perjalanan antar kota karena dikhawatirkan menguras stamina jamaah menjelang puncak ibadah haji. Meski begitu, wisata religi di sekitar area hotel di Kota Makkah masih diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Penyelenggara city tour tetap diwajibkan melapor kepada petugas sektor agar pergerakan dan keamanan jamaah dapat dipantau. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap layanan jamaah tidak hanya menyangkut biaya, tetapi juga keselamatan dan kesiapan fisik mereka selama berada di Tanah Suci.
Sudut pandang lain
Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dalam layanan pendampingan haji, terutama karena jamaah berada dalam posisi rentan dan sering bergantung pada penjelasan penyelenggara. Jika tarif layanan tambahan disampaikan sejak awal dan disetujui bersama, potensi salah paham dapat ditekan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap city tour menunjukkan upaya menjaga prioritas ibadah dan kondisi fisik jamaah. Pembatasan perjalanan antarkota dapat dipahami sebagai langkah pencegahan agar jamaah tidak kelelahan, sementara wisata lokal tetap dibolehkan dengan pengawasan ketat.
Lihat versi asli dari sumber
MAKKAH - Polemik terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada jamaah haji langsung direspons otoritas Kementerian Haji (Kemenhaj) di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Proses investigasi tersebut disampaikan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu (13/5/2026). Hasil pemeriksaan memastikan keluhan biaya tambahan yang sempat mencuat ke publik bukan berasal dari praktik pungli.
Nominal yang disetorkan sebagian jamaah diketahui merupakan tarif resmi dari paket layanan tambahan yang bersifat opsional. Dana tersebut digunakan untuk membiayai jasa pendorongan kursi roda bagi jamaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf.
Kemenhaj menegaskan selama tarif layanan disepakati secara terbuka oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut diperbolehkan. Transparansi pembiayaan menjadi syarat penting agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jamaahnya clear, hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.
Selain membahas isu biaya tambahan, forum tersebut juga menyinggung aturan mengenai city tour atau wisata kota. Edaran Kemenhaj sebelumnya diterbitkan untuk melarang perjalanan antar kota yang dinilai dapat menguras stamina jemaah menjelang puncak ibadah haji.
Meski demikian, kunjungan wisata religi yang lokasinya masih berada di sekitar area hotel di Kota Makkah tidak sepenuhnya dilarang. Penyelenggara city tour hanya diwajibkan melapor kepada petugas sektor agar keberadaan dan keamanan jamaah tetap terpantau.
© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved
Berita terkait
Tiga Jamaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Total 23 Orang
Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga jamaah haji asal Indonesia pada Sabtu 9 Mei 2026. Maka, jumlah jamaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi menjadi 23 orang.
78.446 Jamaah Haji Indonesia Tiba di Makkah
Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj mencatat lebih dari 100 ribu jamaah asal Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalani ibadah haji. Dari jumlah itu, sebanyak 78 ribu jamaah telah tiba di Makkah menjelang puncak peribadatan haji.
Kemenhaj Imbau Jamaah Haji Jaga Kesehatan di Cuaca Panas
Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang puncak ibadah haji.
120.507 Jamaah Haji Indonesia Tiba di Makkah
Jumlah jamaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Makkah. Jamaah calon haji dari berbagai negara bersiap menjalankan shalat maghrib di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Rabu ...
Persija Jakarta Menang Comeback 3-1 atas Persik Kediri
Persija Jakarta menang 3-1 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026.
Kapolri Paparkan Inovasi Polri untuk Dukung Pertanian
Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Sigit menyebut, Korps Bhayangkara melahirkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara,