Komisi VIII DPR Minta Penguatan Layanan Jemaah Haji

INFO TEMPO - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jemaah yang membutuhkan perawatan intensif.

Selly mengapresiasi proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilai berjalan cukup baik. Mayoritas jemaah gelombang pertama telah tiba di Madinah, sementara sebagian lainnya mulai memasuki Makkah bersamaan dengan keberangkatan gelombang kedua. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah yang sudah menyelenggarakan pelaksanaan haji. Tetapi berdasarkan evaluasi kami, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius,” ujar Selly sebelum menghadiri Rapat Paripurna ke-18 di Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, fokus utama saat ini adalah menekan angka kematian jemaah agar tidak meningkat menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia mengingatkan bahwa cuaca ekstrem di Arab Saudi serta tingginya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.

Selain persoalan kesehatan, Selly juga menyoroti kesiapan fasilitas akomodasi dan pelayanan petugas haji di lapangan. Ia menerima laporan masih terdapat hotel yang lokasinya cukup jauh dari pusat kegiatan ibadah sehingga memerlukan perhatian khusus dari petugas agar kenyamanan jemaah tetap terjaga.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan konsumsi bagi jemaah, baik di Makkah maupun Madinah. Menurutnya, penyediaan katering yang baik dan bervariasi penting untuk memenuhi kebutuhan gizi jemaah selama menjalankan ibadah.

Lebih lanjut, Selly meminta pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diperketat. Ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan menjalankan umrah sunnah berulang kali di tengah suhu panas ekstrem dan kondisi fisik yang rentan menurun.

“Kami masih mendengar ada jemaah yang diarahkan berkali-kali melakukan umrah sunnah. Padahal cuaca sangat panas dan petugas terbatas. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Selly menyarankan agar ibadah sunnah tambahan dilakukan setelah fase puncak haji selesai sehingga kondisi jemaah lebih stabil dan risiko kesehatan dapat ditekan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pelayanan rumah sakit dan sistem asuransi kesehatan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Menurut informasi yang diterimanya, masih terdapat kendala terkait pembatasan masa tanggungan asuransi sehingga sebagian jemaah yang belum pulih harus dipindahkan ke rumah sakit lain.

“Kalau jemaah belum sembuh, harusnya tetap dirawat sampai selesai. Jangan dipindah-pindah hanya karena batas waktu asuransi,” tegasnya.

Menurut Selly, kesinambungan layanan kesehatan menjadi faktor penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah selama beribadah. Karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi agar perlindungan kesehatan bagi jemaah dapat berjalan optimal.

Tak hanya itu, Selly juga menyoroti aspek transportasi jemaah, khususnya penggunaan kendaraan di luar layanan resmi. Ia meminta seluruh moda transportasi yang digunakan dalam kegiatan city tour maupun wisata religi berada dalam pengawasan penyelenggara resmi demi menjamin keselamatan jemaah.

“Kedepan harus dievaluasi, setiap transportasi yang dipergunakan jemaah harus dalam kontrol pemerintah agar keselamatan lebih terjamin,” ujarnya.

Selly berharap seluruh catatan tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah mengingat puncak pelaksanaan ibadah haji akan segera berlangsung. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan, tetapi juga dari kualitas perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.(*)