BGN Ancam Hentikan SPPG yang Minim Penerima 3B
Nanik mengatakan seluruh SPPG diwajibkan memperluas cakupan penerima manfaat kelompok 3B di wilayah kerja masing-masing.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menghentikan sementara operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum menambah jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dalam dua pekan ke depan. Kebijakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan stunting melalui program makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa lembaganya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi suspend kepada SPPG yang dinilai belum serius memperluas jangkauan layanan untuk kelompok prioritas tersebut. Menurut dia, seluruh SPPG diharapkan aktif meningkatkan jumlah penerima manfaat 3B di wilayah kerja masing-masing agar tujuan utama program tetap terjaga.
Nanik menyebut saat ini jumlah penerima manfaat program baru mencapai sekitar 9 juta orang. Angka itu masih jauh di bawah sasaran kelompok 3B yang menurut data Kementerian Kesehatan berada di kisaran 22 juta hingga 26 juta orang. Karena itu, BGN memberi tenggat dua minggu agar seluruh SPPG mulai memiliki penerima manfaat dari kelompok 3B.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing program supaya layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan intervensi cepat. BGN juga meminta seluruh SPPG melakukan pendataan lebih aktif dan mengoptimalkan layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di daerah masing-masing.
BGN menilai penguatan sasaran 3B penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mendukung perbaikan gizi masyarakat dan penurunan prevalensi stunting nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan pelaksana program bergerak sesuai prioritas kesehatan publik yang telah ditetapkan.
Sudut pandang lain
Ancaman suspend terhadap SPPG menunjukkan pemerintah mulai menekan aspek ketepatan sasaran dalam program MBG, bukan sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. Dari sisi kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga efektivitas anggaran agar intervensi gizi diarahkan ke kelompok yang paling rentan.
Di sisi lain, tenggat dua minggu bisa menjadi tantangan bagi pelaksana di lapangan jika pendataan sasaran 3B belum rapi atau akses ke wilayah tertentu terbatas. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi antara BGN, fasilitas layanan, dan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan sekaligus menjaga kualitas distribusi layanan.
Lihat versi asli dari sumber
BADAN Gizi Nasional atau BGN mengancam akan menghentikan sementara operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak menambah jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B dalam dua pekan ke depan.
Pilihan Editor: Mengapa Dapur MBG Bisa Beroperasi Tanpa Memenuhi SOP
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan lembaganya tidak akan segan menjatuhkan sanksi suspend terhadap SPPG yang dinilai belum serius meningkatkan jumlah penerima manfaat kelompok 3B. “Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2026.
Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari percepatan penanganan stunting melalui program makan bergizi gratis (MBG). Nanik mengatakan seluruh SPPG diwajibkan memperluas cakupan penerima manfaat kelompok 3B di wilayah kerja masing-masing.
Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama MBG, yakni memperbaiki gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting nasional.
Saat ini, capaian penerima manfaat baru sekitar 9 juta orang, sementara data Kementerian Kesehatan menunjukkan sasaran kelompok 3B mencapai 22 juta hingga 26 juta orang. “Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sementara data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta,” ujar Nanik.
Menurut Nanik, BGN kini melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi cepat. Karena itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan dan optimalisasi layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Berita terkait
Polri Miliki 1.376 SPPG untuk Dukung Program MBG
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sampai saat ini Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program MBG.
Kemenkes: Lebih dari delapan miliar porsi MBG tersalurkan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari delapan miliar porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dibagikan kepada penerima manfaat sejak program itu ...
Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menargetkan Polri membangun 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Prabowo Apresiasi Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan
Ia menilai, kepemimpinan yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik.
Prabowo Resmikan Gudang Ketahanan Pangan dan SPPG Polri di Tuban
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang ketahanan pangan, 116 SPPG, dan panen raya jagung di Tuban, Jawa Timur.
Prabowo Resmikan Gudang Pangan dan SPPG Polri di Jatim
Presiden Prabowo meresmikan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan 166 SPPG di Tuban. Ia apresiasi upaya Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.